BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui masih ditemukan potensi kemacetan di sejumlah ruas jalan meski pengaturan jam masuk sekolah telah diterapkan. Ia menilai, kebijakan tersebut masih membutuhkan evaluasi menyeluruh, termasuk penyesuaian waktu kepulangan siswa.

“Saya belum bisa menyimpulkan dampaknya secara keseluruhan. Tapi tadi pagi saya pantau langsung kemacetan di Jalan Sumatera, Jalan Riau, dan Jalan Belitung-Kalimantan,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga: Pemkot Bandung Gandeng Kadin Sebagai Mitra Strategis, Fokus Kembangkan Sektor Parkir dan Retail

Menurutnya, kemacetan terutama terjadi di kawasan yang sekolahnya banyak menggunakan moda antar-jemput motor maupun mobil pribadi. Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah wilayah Cibiru, Bandung Timur.

“Di Cibiru itu ada dua SD yang bersebelahan. Saat jam pulang, ruas jalan langsung padat. Kendaraan penjemput menguasai satu sisi jalan, sehingga kendaraan lain yang hendak lewat jadi terhambat. Saya kebetulan mengamati langsung ke sana pada 16 Juli lalu,” ungkapnya.

Farhan menegaskan, kebijakan pengaturan jam masuk sekolah memang baru berjalan sekitar satu minggu. Namun, berdasarkan pengamatannya, penyesuaian juga harus mencakup jam pulang sekolah yang kerap luput dari perhatian.

“Kita harus evaluasi menyeluruh. Ini bukan soal jam masuk saja. Contohnya, jam 10 pagi di depan SD sudah macet saat siswa pulang. Artinya, perilaku lalu lintas belum banyak berubah,” jelasnya.

Evaluasi ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam mengurai kemacetan di Kota Bandung, terutama di kawasan sekolah.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya menjadikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bandung sebagai mitra strategis dalam merancang dan menjalankan kebijakan ekonomi daerah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa Kadin kini telah menunjukkan soliditas dan siap berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha lokal.

“Alhamdulillah, Kadin Bandung sekarang sudah solid. Tidak lagi terdampak oleh dinamika internal. Kami harap Kadin bisa menjadi mitra utama dalam menyusun kebijakan ekonomi ke depan,” ujar Farhan, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga: HAN 2025 di Bandung, 52.000 Kartu Identitas Anak Siap Cetak Rekor MURI

Fokus Ekonomi Dua Tahun ke Depan: Parkir dan Retail

Farhan mengungkapkan, dalam dua tahun ke depan, Pemkot Bandung akan memprioritaskan sektor perparkiran dan bisnis retail sebagai fokus utama pembangunan ekonomi daerah. Dua sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan oleh pelaku usaha lokal.

“Kami tugaskan Kadin Bandung untuk menggarap peluang usaha di dua sektor itu, karena akan menjadi tulang punggung ekonomi kota,” tegasnya.

Saat ini, pengelolaan sektor parkir masih berada di bawah Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dekranasda. Ke depan, Farhan berharap Kadin turut ambil bagian dalam transformasi sektor tersebut, mulai dari pembangunan gedung parkir hingga pengelolaan sistem pembayaran modern dan kesejahteraan juru parkir.

Kadin Siap Bersinergi, Tak Terkait Politik

Penjabat Ketua Kadin Kota Bandung, M. Firaldi Akbar, menyambut baik arahan Pemkot dan menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi tanpa membawa unsur politik.

“Kadin Kota Bandung kini fokus sebagai mitra pembangunan ekonomi. Kita akan dukung penuh program pemerintah tanpa embel-embel konflik atau politik,” ujar Firaldi dalam pertemuan perdananya setelah menerima SK pengangkatan.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera menginventarisasi persoalan-persoalan ekonomi di Bandung untuk kemudian dirumuskan solusi bersama pemerintah kota.

Terkait rencana pembangunan gedung parkir, Firaldi menyebut akan segera mempelajari detail proyek tersebut.

“Tadi baru saya dengar soal gedung parkir. Yang pasti tujuannya baik, untuk mengurai kemacetan. Sebagai bagian dari dunia usaha, kami siap berkontribusi,” tuturnya.

Kajian Investasi dan Model Bisnis Parkir Kota

Sebagai tindak lanjut, Kadin akan melakukan kajian menyeluruh terkait model bisnis dan kemudian potensi investasi di sektor parkir.

“Semua investasi yang bermanfaat bagi ekonomi dan dunia usaha harus dikaji secara serius. Kami akan analisis arus kas, proyeksi keuntungan, dan model bisnisnya,” pungkas Firaldi.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2025, Pemerintah Kota Bandung menggagas serangkaian kegiatan kolaboratif yang menyasar pemenuhan hak anak, termasuk upaya pemecahan Rekor MURI untuk pembagian Kartu Identitas Anak (KIA) secara masif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati, menyebut kegiatan ini merupakan hasil kerja sama lintas perangkat daerah, seperti Disdukcapil, Dinas Pendidikan, hingga Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

“Kita sudah bergerak sejak beberapa hari terakhir untuk memastikan kelancaran kegiatan ini. Semua pihak terlibat aktif agar HAN 2025 berjalan meriah dan penuh makna,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga: Kejar Target SPBE 4,62, Pemkot Bandung Genjot Kolaborasi dan Pendampingan

Target Terlampaui: 52.000 Anak Terdata Menerima KIA

Salah satu agenda utama HAN 2025 di Bandung adalah pencatatan Rekor MURI atas pembagian KIA kepada lebih dari 52.000 anak. Angka tersebut melampaui target awal yang hanya 50.000 anak.

“Ini menjadi bukti nyata komitmen Kota Bandung dalam memenuhi hak identitas anak sebagai bagian penting perlindungan anak,” tambah Uum.

Launching pembagian KIA akan digelar pada 31 Juli 2025, dengan penyerahan simbolis kepada perwakilan anak-anak. Distribusi massal akan dilakukan serentak di sekolah-sekolah yang sudah terdata.

Verifikasi awal dari MURI akan berlangsung sejak peluncuran KIA dan puncaknya pada 21 Agustus 2025 di Kiara Artha Park, yang juga menjadi momen peringatan HAN tingkat kota.

Sebanyak 500 anak dari berbagai sekolah akan hadir dalam seremoni penyerahan simbolis KIA yang disaksikan langsung oleh tim MURI.

Rangkaian Kegiatan Ceria: Dari Senam Pagi hingga Podcast Edukatif

HAN 2025 di Bandung mengangkat tema nasional “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045.” Salah satu kegiatan seru bertajuk “Pertemuan Pagi Ceria” akan digelar di SMPN 4 Bandung, Jalan Samoja, pada 23 Juli 2025, menghadirkan kegiatan senam bersama sebagai simbol semangat dan kebugaran anak-anak Indonesia.

Tak hanya luring, DP3A bersama Diskominfo juga menyiapkan kegiatan podcast dan talkshow edukatif, yang akan menghadirkan Wali Kota Bandung dan Ibu Wali Kota selaku Bunda Forum Anak. Program ini dijadwalkan tayang pada 7 dan 14 Agustus 2025, dan akan membahas isu-isu penting terkait hak anak.

“Semua rangkaian ini bukan sekadar seremoni. Tapi sebagai bentuk nyata komitmen Kota Bandung sebagai kota ramah anak,” tegas Uum.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memacu capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menargetkan skor indeks sebesar 4,62 pada tahun 2025. Target ambisius ini dibahas secara serius dalam kegiatan Review SPBE 2025 yang berlangsung di Balai Kota Bandung, Selasa (22/7/2025).

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan bahwa pencapaian nilai SPBE sangat memengaruhi berbagai indikator kinerja daerah. Oleh karena itu, ia meminta semua perangkat daerah untuk bekerja sama secara optimal, khususnya dalam meningkatkan aspek-aspek yang masih lemah seperti audit internal.

Baca Juga: Satpol PP Bandung Kawal Teras Cihampelas 24 Jam, Libatkan Mojang Penjaga Ketertiban

“Jangan sampai skor SPBE kita turun dan berdampak pada indikator kinerja daerah lainnya. Ini tanggung jawab bersama,” tegas Iskandar.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Brilyana, menjelaskan bahwa SPBE merupakan elemen krusial dalam reformasi birokrasi. Bahkan, SPBE berkontribusi hingga 60 persen terhadap penilaian reformasi birokrasi daerah.

“Tahun 2024 kita berhasil naik dari skor 3,98 menjadi 4,59. Ini progres yang luar biasa. Untuk 2025, target kita adalah 4,62 dan kami optimistis bisa mencapainya,” ungkap Yayan.

Yayan menambahkan, SPBE mencakup empat domain utama yakni:

1. Kebijakan SPBE,
2. Tata Kelola SPBE,
3. Manajemen SPBE, dan
4. Layanan SPBE,
   yang masing-masing dinilai dari delapan aspek penilaian terintegrasi.

Saat ini, nilai sementara SPBE Kota Bandung pada Triwulan II tercatat masih di angka 3,00. Sehingga Pemkot masih memiliki waktu sekitar satu bulan untuk melengkapi dokumen dan evidensi demi mengejar target akhir.

“Proses review SPBE sekarang sudah masuk tahap akhir. Kementerian PAN-RB memberikan tenggat waktu hingga 18 Agustus 2025 untuk melengkapi seluruh evidensi,” jelasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Bandung akan mengadakan pendampingan intensif bersama asesor eksternal pada tanggal 6 Agustus 2025. Pendampingan ini harapannya dapat membantu perangkat daerah dalam menyempurnakan data dan jika memerlukan intervensi.

“Kami mohon seluruh perangkat daerah betul-betul fokus dan siap dalam menyiapkan dokumen serta bukti pendukung,” pungkas Yayan.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung memastikan pengamanan di kawasan Teras Cihampelas tetap berlangsung selama 24 jam penuh. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga kenyamanan dan ketertiban, baik bagi warga maupun wisatawan.

“Pengamanan ini akan terus berjalan selama 24 jam hingga ada pencabutan resmi dari Wali Kota. Ini bentuk komitmen kami dalam menjaga ketertiban di kawasan tersebut,” ujar Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga: Farhan Bakal Sikat Sekolah Negri Yang Kedapatan Jual Beli Seragam dan Buku Secara Paksa

Bambang menyebutkan, situasi di Teras Cihampelas kini terpantau kondusif dan aman. Hal tersebut berkat instruksi langsung dari pimpinan serta kerja cepat jajaran Satpol PP dalam proses pengamanan sejak awal hingga masa rehabilitasi berjalan.

“Alhamdulillah, sekarang kondisi sudah aman. Teras Cihampelas terus kita kawal demi memberi manfaat maksimal bagi warga Bandung maupun para pengunjung dari luar kota,” jelasnya.

Tak hanya Teras Cihampelas, Satpol PP juga mengintensifkan pengamanan di sejumlah titik strategis lainnya di Kota Bandung. Kawasan vital seperti Balai Kota, Pendopo, Alun-Alun, ruas jalan provinsi, hingga pusat-pusat wisata menjadi prioritas pengawasan.

“Kami atur pengamanan dalam tiga shift agar bisa menjangkau seluruh titik penting di kota,” lanjut Bambang.

Yang menarik, Satpol PP Bandung turut menurunkan personel perempuan dalam tugas-tugas lapangan. Kehadiran para mojang Satpol PP ini bertujuan memberikan nuansa humanis dan rasa aman bagi masyarakat serta wisatawan.

Sementara itu, merespons keluhan warga mengenai maraknya pengamen liar dan parkir sembarangan di kawasan Asia Afrika saat akhir pekan, Satpol PP telah melakukan sejumlah langkah penertiban.

“Kami telah memanggil para pedagang, pengamen, dan juru parkir liar untuk diberi edukasi. Tapi jika mereka tetap melanggar, tentu akan kami tindak tegas,” tegas Bambang.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif melaporkan berbagai pelanggaran melalui kanal pengaduan resmi Satpol PP.

“Laporan yang masuk sangat beragam, mulai dari pengamen liar, peredaran minuman keras, hingga parkir sembarangan. Kami berterima kasih atas partisipasi warga. Ini membuktikan bahwa kenyamanan kota adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)