TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 menuai sorotan tajam DPRD.
Data Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) per 12 Desember 2025 mencatat, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PUTRLH), menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan serapan anggaran terendah.
Dari total 20 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas PUTRLH hanya mampu menyerap anggaran sebesar 47 persen.
Dari pagu Rp140.246.780.170, realisasi belanja baru mencapai Rp65.937.484.297, menyisakan anggaran cukup besar yakni Rp74.309.295.873 di penghujung tahun anggaran.
BACA JUGA:
Kondisi ini kontras dengan serapan anggaran SKPD lain. Dinas Kesehatan tercatat menyerap 78,4 persen anggaran dari pagu Rp697.497.419.147 atau terealisasi Rp546.676.051.386, dengan sisa Rp150.821.367.761.
Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatatkan serapan tertinggi sebesar 81,7 persen dari pagu Rp1.324.231.063.033 atau terealisasi Rp1.081.992.370.180.
Rendahnya serapan anggaran di sektor infrastruktur tersebut memicu kritik keras DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Wakil Ketua DPRD, Ami Fahmi, menilai kondisi ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
BACA JUGA:
Menurutnya, kebijakan cut off anggaran yang digulirkan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dengan alasan efisiensi dan evaluasi menjelang APBD Perubahan, menjadi salah satu faktor penghambat realisasi belanja.
Selain itu, budaya kerja birokrasi yang kerap menumpuk pelaksanaan program di akhir tahun anggaran, turut memperparah situasi.
“Kalau manajemennya ditata ulang, ini tidak akan terjadi. Misalnya program PU ada 100 dalam setahun, dibagi progresnya secara periodik. Dampaknya jelas, perputaran uang negara akan menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat,” tegas Ami Fahmi, Jumat (19/12/2025).
Politikus Fraksi PKB ini menilai rendahnya serapan anggaran PUTRLH, secara langsung menghambat realisasi visi pemerintahan Cecep–Asep, khususnya misi “jalan kasep” yang dijanjikan tuntas dalam dua tahun.
“Infrastruktur adalah wajah utama pemerintahan Bupati Cecep Nurul Yakin dan Wabup Asep Sopari Al Ayubi saat ini,” ucap Ami.
BACA JUGA:
Ia juga menyinggung polemik internal di tubuh Dinas PUTRLH, termasuk mundurnya Kepala Bidang Jalan dan Jembatan yang berperan strategis sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
“Kondisi ini jelas mengganggu kelancaran administrasi dan eksekusi proyek,” kata Ami.
Tak hanya itu, kebijakan membiarkan Dinas PUTRLH dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) di akhir tahun anggaran dinilai sebagai langkah tidak terukur.
Plt, menurut Ami Fahmi, tidak memiliki kewenangan penuh seperti Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terutama dalam aspek administratif yang membutuhkan tanda tangan PPTK dan KPA.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Aef Syarifudin, memilih enggan berkomentar terkait persoalan tersebut.
Pandangan berbeda disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PKB, Asep Muslim.
BACA JUGA:
Ia menilai rendahnya serapan anggaran di Pemkab Tasikmalaya disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang, regulasi yang menghambat, serta lemahnya konsolidasi birokrasi pasca Pilkada.
“Regulasi cut off bupati di APBD murni 2025, buruknya perencanaan di APBD Perubahan, serta tidak tuntasnya konsolidasi internal birokrasi pasca Pilkada membuat serapan anggaran akhir tahun masih rendah,” ungkap Asep Muslim.
Ia juga menyoroti rotasi dan mutasi pejabat yang dinilai tidak menyentuh dinas-dinas vital, terutama Dinas PUTRLH dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang hingga kini masih dipimpin Plt.
Hal itu sambung dia, memicu pertanyaan publik, terutama terkait realisasi janji politik peningkatan infrastruktur jalan.
Ia bahkan menyinggung adanya indikasi retaknya hubungan antara Bupati dan Sekretaris Daerah, yang berdampak pada kosongnya jabatan kepala dinas di dua SKPD strategis tersebut.
“Rotasi mutasi yang berbau balas dendam dan balas jasa politik berpotensi melahirkan SDM yang tidak optimal karena kurang kompeten,” tegasnya.
Asep Muslim berharap pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi birokrasi lintas sektor agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Perbaikan hubungan antara Bupati dan Sekda serta konsolidasi birokrasi harus segera dilakukan. Atau pembangunan akan terus tersendat,” ujar Asep Muslim.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUTRLH belum memberikan keterangan resmi. Sekretaris Dinas PUTRLH, Ela Komala, serta mantan Kepala Dinas PUTRLH, Aam Rahmat Selamet, belum merespons upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan.
(F Kamil)
