BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warganya. Tak hanya bagi siswa di sekolah negeri, Pemkot kini tengah mendorong agar siswa kurang mampu yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta pun bisa mengakses pendidikan gratis.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh membedakan layanan pendidikan berdasarkan jenis sekolah. Semua anak, kata dia, berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak, terlepas dari latar belakang ekonomi maupun jenis sekolah yang mereka pilih.

“Sekolah negeri sudah gratis. Tapi saya minta agar bantuan RMP (Rekomendasi Masyarakat Penerima) juga diberikan kepada siswa yang sekolah di swasta. Jangan hanya untuk yang di negeri saja,” ujar Erwin saat ditemui Jumat (17/7/2025).

Saat ini tercatat ada sekitar 13.500 siswa penerima RMP, dan Pemkot berencana memperluas jangkauannya agar anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekolah swasta tidak tertinggal.

Baca Juga: Sebanyak 85.167 Keluarga Kota Bandung Dapat Bantuan Pangan Cadangan Pemerintah

Pembiayaan dari APBD dan Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Langkah ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pentingnya pemerataan hak atas pendidikan. Untuk merealisasikannya, Pemkot Bandung akan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjalin kolaborasi dengan dunia usaha melalui skema CSR (Corporate Social Responsibility).

Erwin menekankan bahwa masih banyak anak dari keluarga tidak mampu yang tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mereka luput dari bantuan.

“Ada yang tidak masuk DTKS tapi jelas hidupnya susah. Mereka juga harus mendapat bantuan. Ini soal keadilan,” katanya.

Sistem Verifikasi Berlapis: Dari RT Hingga Dinsos

Agar bantuan tepat sasaran, Pemkot akan menggunakan mekanisme verifikasi berlapis, yang melibatkan berbagai unsur di wilayah. Prosesnya mulai dari pengantar RT/RW, lalu ke kelurahan, proses verifikasi, lalu ke Dinas Sosial (Dinsos) untuk diproses lebih lanjut.

“Sistem ini seperti dulu, mulai dari bawah, supaya bisa benar-benar menyentuh anak-anak yang memang layak mendapatkan bantuan,” jelas Erwin.

Tak Ada Lagi Anak Bandung yang Tertinggal karena Biaya

Erwin menegaskan kebijakan ini bertujuan memastikan tak ada satu pun anak di Kota Bandung yang terhambat pendidikannya. Hanya karena persoalan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Kita ingin semua anak punya kesempatan yang sama. Pendidikan itu hak semua warga, bukan fasilitas terbatas,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Bandung tidak hanya menyentuh angka, tetapi juga menyentuh masa depan anak-anak yang menjadi harapan kota dan bangsa.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi, Pemerintah Kota Bandung memberikan secercah harapan bagi warganya. Sebanyak 85.167 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan pangan berupa beras, sebagai bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disalurkan serentak di seluruh kelurahan Kota Bandung.

Program yang bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini merupakan bantuan untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025, dengan masing-masing keluarga menerima 20 kilogram beras, atau 10 kilogram per bulan yang disalurkan sekaligus.

Baca Juga: Dari Kolam Kosong ke Juara Dunia: Kisah Inspiratif Hartono Soekwanto dan Koi Legenda Mu-Lan

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut di Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Jumat (18/7/2025). Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli dan ketahanan pangan masyarakat.

“Bantuan ini adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah. Tapi kami harap, bantuan ini digunakan sebagaimana mestinya, untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk diperjualbelikan atau dijadikan modal usaha,” tegas Farhan.

Bukan Sekadar Angka, Tapi Dukungan untuk Bangkit

Meski jumlah penerima bantuan tahun ini menurun dari 109.333 pada 2024 menjadi 85.167 KPM, Farhan menjelaskan hal ini bukan semata-mata indikator kemiskinan menurun drastis, melainkan hasil evaluasi dan penyesuaian data berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSS).

“Masuk sebagai penerima bukan berarti tidak berdaya. Ini bentuk dukungan agar masyarakat bisa bangkit dan mengejar kesejahteraan yang lebih baik,” ujarnya.

Dengan estimasi harga beras Rp12.800 per kilogram, nilai bantuan ini setara dengan hampir Rp260.000 per keluarga. Kemudian harapannya mampu menjadi penyangga kebutuhan dasar selama masa sulit.

“Kita doakan agar bantuan ini menjadi berkah. Bukan hanya bagi keluarga penerima, tapi juga bagi Kota Bandung secara keseluruhan,” tambah Farhan.

Distribusi Tepat Sasaran: Ada Mekanisme Musyawarah Kelurahan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyatakan penyaluran bantuan ditargetkan rampung sebelum 30 Juli 2025. Ia memastikan distribusi dilakukan dengan prinsip tertib, tepat sasaran, dan tuntas.

Jika ditemukan penerima yang tidak layak atau telah pindah domisili, Gin Gin menjelaskan bantuan bisa dialihkan melalui musyawarah kelurahan untuk menentukan warga yang lebih berhak menerima, terutama yang belum pernah mendapat bantuan seperti PKH atau BPNT.

“Kami memastikan tidak ada bantuan yang mubazir. Setiap kilogram beras harus sampai ke tangan yang tepat,” tegas Gin Gin.

Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, bantuan pangan ini menjadi simbol optimisme. Bahwasannya pemulihan ekonomi bisa dimulai dari dapur-dapur keluarga kecil di Kota Bandung.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSjabar.id: Sore itu, di sudut tenang kawasan Cidadap, Kota Bandung, seorang pria paruh baya tampak menyusuri tepi kolam batu berbentuk huruf L. Dengan tangan menggenggam pakan ikan, ia menebarkannya ke permukaan air, disambut riang oleh ikan-ikan Koi yang menanti. Ia adalah Hartono Soekwanto, sosok legendaris dalam dunia ikan Koi Indonesia, bahkan internasional.

Dengan kemeja putih dan celana pendek, Hartono bukan sekadar memberi makan, ia sedang menyambung kenangan panjang yang bermula dari sebuah kolam kosong di rumah lamanya, hingga mengantarkannya meraih gelar juara dunia Nishikigoi pada 2011, dan Grand Champion “Nishikigoi Off the World” 2013 di Jepang, melalui seekor Koi jenis Kohaku bernama Mu-Lan Legend.

Baca Juga: DLH Bandung Siaga Sampah di Jalur Lomba Lari, Tiga Titik Jadi Fokus Utama

Awal Mula dari Hinaan dan Kolam Tak Terpakai

Perjalanan Hartono bermula tahun 2008, saat ia membeli rumah di Setrasari, Bandung. Di halaman rumah itu terdapat kolam kosong, yang ia putuskan untuk diisi ikan Koi dari pasar seharga Rp150 ribu.

“Teman-teman malah menghina. Katanya kolam sebagus ini diisi Koi lokal dari pasar,” kenangnya. Alih-alih patah semangat, hinaan itu menjadi api penyemangatnya. Ia memutuskan pergi ke Jepang, negeri asal Koi, untuk belajar langsung dari ahlinya.

Tak butuh waktu lama dalam dua tahun delapan bulan, Hartono berubah dari pemula menjadi juara dunia.

“Saya mungkin yang tercepat di dunia, dari belajar nama Koi sampai juara dunia,” ucapnya dengan senyum tenang.

Menikmati Koi, Menikmati Hidup

Baginya, memelihara Koi bukan hanya soal teknik, tapi tentang rasa. “Yang penting menikmati. Kita bahagia, ikannya bahagia, ya sudah,” katanya.

Hartono memahami bahwa Koi adalah makhluk sensitif. Suhu air, perubahan cuaca, dan suasana lingkungan memengaruhi perilakunya. Bandung, menurutnya, merupakan tempat ideal untuk memelihara Koi karena kondisi suhu yang relatif stabil tanpa harus menggunakan alat pendingin.

Ia berpesan pada para pemula: jangan mudah menyerah. Jangan terlalu terpaku pada cara Jepang. Temukan jalan sendiri, temukan “Indonesia way”.

“Terus lanjutkan, terus improvisasi. Jangan ikuti Jepang mentah-mentah. Kita punya cara sendiri, dan hasilnya bisa sama bagusnya,” tegasnya.

Mengangkat Derajat Petani Koi Indonesia

Meski telah berada di puncak dunia, Hartono tak berhenti di sana. Ia justru memilih berada di belakang layar, membina ratusan petani Koi di berbagai daerah dari Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Ia tak menjual indukan, tapi justru memberikannya secara cuma-cuma agar para petani memiliki bibit berkualitas tinggi. Tujuannya? Agar Indonesia bisa dihargai di panggung dunia.

Usahanya membuahkan hasil. Selama lima tahun terakhir, petani Indonesia mulai menguasai podium, bahkan di kompetisi lokal, peserta dari Jepang tak lagi mendominasi. Tahun ini, misalnya, petani dari Kediri keluar sebagai juara di lomba bergengsi Jakarta.

Tak hanya prestasi, kualitas pun meningkat. Jika dulu hanya mampu membesarkan Koi hingga 55 cm, kini para petani sudah berhasil membesarkan ikan Koi hingga mencapai ukuran satu meter.

“Sekarang waktunya membantu petani mengejar ukuran yang lebih besar lagi. Kita harus terus mendorong kualitas dan ukuran lewat breeding,” ujarnya penuh semangat.