BANDUNG, FOKUSJabar.id: Kolektif Riset dan Advokasi Ruang Hijau, Forum Koridor Bandung mengeluarkan peringatan keras terkait masa depan ekologis Kota Bandung Jawa Barat (Jabar).

Peringatan tersebut menyusul pernyataan Wali Kota Bandung,  Muhammad Farhan yang menyebutkan bahwa target pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen adalah hal yang “berat” untuk dicapai.

BACA JUGA:

Pemkot Bandung Tertibkan Kabel Udara

Koordinator Forum Koridor Bandung, Fahreza Alfarizi menegaskan, penyediaan RTH bukan sekadar pilihan kebijakan. Namun mandat konstitusional yang mengikat.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Kewajiban menyediakan minimal 30 persen RTH adalah amanat UU No23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika kewajiban hukum dianggap beban, maka integritas sumpah jabatan kepala daerah patut dipertanyakan,” tegasnya melalui keteranga tertulis yang diterima FOKUSJabar, Jumat (91/2026).

Menurut Dia, salah satu poin krusial yang disoroti adalah ketidaksinkronan data luasan RTH yang disampaikan pemerintah.

Wali Kota Bandung mengeklaim, angka RTH saat ini telah mencapai 17 persen. Dan diproyeksikan menuju 22-24 persen melalui perapihan catatan aset dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari pengembang.

Sementara berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka jauh lebih rendah dan cenderung stagnan.

“Menurut BPS, luasan RTH kita sangat jauh dari angka 17 persen,” tegas Fahreza Alfarizi.

Menepis Alasan Keterbatasan Lahan dan Anggaran

Pemerintah Kota Bandung sering kali berdalih pada keterbatasan lahan dan anggaran.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya membedah data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025. Di mana ada sekitar 1.898 hektar lahan milik Pemkot Bandung yang saat ini sedang disewakan kepada pihak ketiga.

“Lahan seluas itu seharusnya bisa dikaji ulang fungsinya untuk dikembalikan menjadi RTH publik. Bukan terus menerus disewakan untuk kepentingan komersial,” katanya.

BACA JUGA:

Akses Jalan Bawah Flyover Nurtanio Kota Bandung Ditutup Permanen

Pihaknya juga membandingkan kapasitas fiskal Bandung yang memiliki APBD sekitar Rp7 triliun, terbesar kedua di Indonesia untuk level kota setelah Surabaya.

Namun performa penambahan RTH-nya justru kalah oleh kota kecil seperti Banjar.

Secara global, pihaknya juga merujuk pada keberhasilan kota-kota padat penduduk lainnya yang mampu menjaga proporsi hijau di atas 30 persen. Seperti Singapura (47 persen), Hong Kong (40 persen) dan London (33 persen).

Kritik atas “Kanibalisme” Ruang Hijau dan Solusi Teknis

Forum Koridor melayangkan kritik tajam terhadap praktik yang mereka sebut sebagai “kanibalisme” lahan RTH.

Praktik ini merujuk pada pembangunan taman beton atau kolam retensi di atas lahan yang sebelumnya merupakan ruang hijau alami bervegetasi pohon.

“Taman tematik dan kolam retensi memang penting. Tapi jangan dibangun dengan mengorbankan pepohonan yang sudah ada. Berdasarkan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI), nilai ekologis lahan tanah bervegetasi jauh lebih tinggi daripada kolam buatan,” jelasnya.

Kegagalan solusi teknis juga terlihat pada kasus banjir di Pagarsih. Meskipun telah dibangun danau retensi dan pelebaran gorong-gorong, banjir tetap terjadi karena minimnya daerah resapan alami.

BACA JUGA:

Bantuan Pemprov Terhenti, Farhan Telusuri Status Aset dan Anggaran Masjid Raya Bandung

Forum Koridor mengingatkan, tanpa RTH yang cukup, tanah kehilangan fungsi ekologisnya untuk melakukan infiltrasi air.

Seruan “Tobat Ekologis” dan Langkah Konkrit 2026

Senada dengan seruan “tobat ekologis” dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyoroti krisis lingkungan akibat alih fungsi lahan yang masif, pihaknya mendesak Wali Kota untuk berani mengambil kebijakan radikal.

Forum merujuk pada keberhasilan masa kepemimpinan Dada Rosada (2003-2013). Dia mampu menambah ratusan hektar RTH melalui pembelian lahan permanen. Seperti Sawah Abadi di Cibiru seluas 32,4 hektar pada 2008 dan lahan 35 hektar pada 2012.

“Tahun 2026 adalah tahun pertama kekuasaan anggaran ada di tangan Wali Kota Farhan. Kami menuntut adanya alokasi APBD yang signifikan untuk pengadaan lahan hijau baru,” tegasnya.

BACA JUGA:

Warga Keluhkan Penutupan Total Akses di Flyover Nurtanio Bandung

Forum mengajak warga Bandung untuk terus menyuarakan isu ini melalui media kreatif dan kampanye digital dengan tagar #SaveBandung dan #TambahLuasanRTH.

“Masa depan Bandung hanya bisa diselamatkan jika keberanian politik berpihak pada alam dan rakyat. Bukan pada retorika administratif,” pungkasnya.

(Alpin Septian)