PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Aksi pencurian kembali mengusik kekhusyukan ibadah salat tarawih di Dusun Empangsari, Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Sabtu (21/2/2026).

Peristiwa tersebut menimpa Dinanti (35), warga setempat, yang kehilangan sepeda motor dan telepon genggam saat melaksanakan salat tarawih di masjid pada Jumat malam (20/2/2026).

Baca Juga: Rakyat Pangandaran Bergerak Desak Sidang Etik Anggota DPRD Terkait Aplikasi MBA

Ia baru menyadari kejadian itu ketika pulang ke rumah bersama keluarganya usai tarawih. Kecurigaan muncul saat melihat rumah dalam kondisi gelap, padahal lampu sengaja ia tinggal menyala sebelum berangkat ke masjid.

“Kami heran karena rumah gelap. Setelah melakukan cek, pintu depan sudah terbuka,” ujarnya.

Kekhawatiran tersebut terbukti. Saat masuk ke dalam rumah, sepeda motor yang sebelumnya terparkir di ruang tamu sudah tidak ada. Pelaku juga membawa kabur satu unit ponsel di atas lemari es.

Hasil pantauan di lokasi menunjukkan pelaku masuk dengan mencongkel jendela kamar. Dugaan tersebut menguat dengan temuan bekas congkelan serta jejak kaki di sisi rumah yang mengarah langsung ke jendela yang rusak.

Kondisi rumah tampak berantakan, terutama di kamar utama. Situasi ini mengindikasikan pelaku sempat menggeledah ruangan untuk mencari barang berharga lainnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiel mencapai belasan juta rupiah.

Warga setempat menyebut, kasus pencurian dengan memanfaatkan waktu salat tarawih di wilayah Kalipucang kerap berulang hampir setiap tahun. Pelaku biasanya mengincar rumah yang pemilik tinggal kosong tanpa pengawasan selama ibadah malam berlangsung.

Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalipucang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat pun diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan pintu dan jendela terkunci rapat sebelum meninggalkan rumah agar kejadian serupa tidak terulang.

(Sajidin)

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Kasus dugaan investasi bodong melalui aplikasi MBA di Pangandaran terus bergulir dan memicu reaksi publik.

Sejumlah warga yang tergabung dalam Rakyat Pangandaran Bergerak melaporkan dugaan keterlibatan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran yang di sebut aktif mempromosikan aplikasi tersebut.

Koordinator Rakyat Pangandaran Bergerak, Tian Kadarisman, menilai dugaan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap marwah lembaga legislatif.

Menurutnya, tindakan oknum anggota dewan itu mencederai kepercayaan publik dan merusak integritas lembaga.

Baca Juga: Buka Puasa di Atas Perahu Nelayan, Sensasi Unik Ramadhan Ceria Horison Palma Pangandaran

Karena alasan tersebut, pihaknya mendatangi gedung DPRD Pangandaran beberapa hari lalu. Mereka membawa sejumlah bukti yang di nilai menunjukkan degradasi moral dan pelanggaran etika secara sistemik.

“Berdasarkan fakta lapangan, kami menemukan indikasi tiga peran oknum anggota DPRD yang telah mengkhianati mandat rakyat demi keuntungan pribadi,” ujar Tian, Sabtu (21/2/2026).

Tian memaparkan, peran pertama adalah sebagai promotor atau affiliator. Dalam peran ini, oknum anggota dewan di sebut secara terbuka mempromosikan investasi MBA di ruang publik.

“Tindakan tersebut melanggar Pasal 4 ayat (12) dan Pasal 14 Kode Etik, karena anggota dewan di larang mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan jabatannya,” tegasnya.

Jabatan Publik Sebagai Instrumen Pelayanan, Bukan Memasarkan Investasi

Ia menambahkan, jabatan publik seharusnya berfungsi sebagai instrumen pelayanan, bukan sarana memasarkan investasi yang merugikan masyarakat.

Peran kedua, lanjut Tian, adalah sebagai penjamin legitimasi. Oknum tersebut diduga menggunakan status sebagai anggota DPRD untuk meyakinkan masyarakat bahwa investasi tersebut aman.

“Ini bertentangan dengan prinsip integritas dan kejujuran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik. Marwah jabatan tidak layak diperdagangkan demi komisi,” katanya.

Sementara peran ketiga, menurut Tian, adalah sikap membiarkan pelanggaran. Oknum anggota dewan disebut mengetahui adanya ketimpangan, namun memilih diam demi kepentingan pribadi.

“Kami juga menemukan indikasi kuat perekrutan anggota baru secara masif, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas, demi mengejar target dan bonus semata,” ujarnya.

Tian mengingatkan, Pasal 5 Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik mewajibkan setiap anggota dewan bersikap responsif terhadap penderitaan rakyat.

“Diam saat rakyat merugi, apalagi beserta pengkhianatan demi keuntungan finansial pribadi. Hal itu menjadi bukti bahwa secara moral dan etika mereka sudah tidak layak duduk di kursi terhormat ini,” tegasnya.

Ia pun menyerukan langkah terbuka bagi oknum yang merasa telah melanggar kode etik untuk bertanggung jawab secara moral.

“Kami lebih menghormati sikap ksatria jika yang bersangkutan menyadari kesalahan. Kemudian mengakuinya, dan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangandaran,” tambah Tian.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi satu-satunya cara menjaga sisa martabat lembaga. Jika pengunduran diri tidak terjadi, pihaknya mendesak Badan Kehormatan DPRD agar bertindak proaktif. Tentunya dengan segera memeriksa bukti dan memanggil pihak terkait tanpa menunda.

“Sidang etik harus berjalan tanpa intervensi dan tidak boleh tersandera proses pidana. Pelanggaran etika sudah nyata. Jika tidak ada niat baik untuk mundur, Badan Kehormatan wajib merekomendasikan sanksi berat sesuai Pasal 17 Peraturan Nomor 2 Tahun 2020,” pungkasnya.

(Sajidin)