spot_imgspot_img
Minggu 4 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 106

AHY Tegaskan Komitmen Demokrat Kawal Pemerintahan Prabowo

0
AHY Komite kereta cepat fokusjabar.id
Agus Harimurti Yudhoyono (foto: web)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Partai Demokrat kembali menyampaikan sikapnya mengenai posisi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

AHY bersama partainya berkomitmen menjaga jalannya pemerintahan sekaligus mengawal berbagai kebijakan yang di tujukan untuk kepentingan masyarakat.

BACA JUGA:

AHY Bicara Soal Kekuasaan, Golkar Baca Sinyal Menuju Pilpres 2029

Pernyataan tersebut muncul setelah pidato politik AHY dalam peringatan 25 tahun Partai Demokrat pada Sabtu, 5 September 2026, mendapat sorotan.

Sejumlah pihak mengaitkan pernyataan AHY mengenai kekuasaan dengan kemungkinan arah politik menuju Pilpres 2029.

Demokrat kemudian memberikan penjelasan bahwa fokus AHY saat ini adalah menjalankan tanggung jawab partai sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo.

Penegasan itu juga di sampaikan langsung AHY dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota Fraksi Partai Demokrat di Red Top Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 September 2026.

Di hadapan kader, AHY meminta Demokrat ikut memastikan pemerintahan Prabowo berjalan efektif dan program-programnya dapat memberikan hasil bagi masyarakat.

“Semangat kita adalah bagaimana kita turut mengawal dan menyukseskan pemerintahan ini. Tidak ada agenda lain, agenda kita adalah mengawal dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata AHY.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (Brains) Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam turut memberikan penjelasan mengenai sikap partainya.

Ia meminta pernyataan AHY di baca secara utuh karena Demokrat saat ini menjadi bagian dari pemerintahan.

Menurutnya, partai ingin ikut memastikan pemerintahan berjalan baik dan hasil pembangunan dapat di rasakan masyarakat.

“Silakan di baca secara utuh, pesan pidato Mas Ketum AHY sangat jelas. Demokrat adalah bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, dan ingin ikut memastikan pemerintahan ini berhasil. Fokusnya adalah kerja pemerintahan dan bagaimana manfaat pembangunan benar-benar di rasakan rakyat. Itu intinya,” kata Umam.

BACA JUGA:

Fespin ke-13, Payung Geulis Kota Tasikmalaya Tampil Mempesona di Taman Balekambang Solo

Dia menjelaskan, dukungan tersebut mencakup sejumlah agenda pemerintah yang di anggap strategis.

AHY di sebut memberikan dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat, Gerakan Indonesia ASRI, serta upaya Presiden Prabowo untuk menutup kebocoran kekayaan negara. Sehingga hasil pengelolaannya dapat kembali di manfaatkan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kader Demokrat juga di arahkan untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Kader Demokrat juga di minta mengawal program strategis pemerintah agar tepat sasaran dan manfaatnya di rasakan masyarakat,” ujarnya.

Bidang pendidikan menjadi salah satu sektor yang secara khusus mendapat perhatian AHY.

Dalam pembahasan mengenai Program Sekolah Rakyat, ia menekankan bahwa kondisi keluarga dan tempat seseorang di lahirkan tidak semestinya menjadi penentu masa depannya.

“Kita tidak memilih di mana kita di lahirkan atau siapa orang tua kita. Tetapi masa depan seseorang tidak boleh di tentukan oleh keadaan ketika ia di lahirkan,” kata AHY.

BACA JUGA:

Perkuat Mitigasi Bencana, Prabowo Subianto Siapkan Kapal Induk dan Drone

Atas dasar itu, AHY menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan tersebut sekaligus meminta agar pelaksanaannya di kawal.

“Karena itu, kita dukung dan kawal Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren agar semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa depannya melalui pendidikan,” pesannya.

Dukungan tersebut menunjukkan perhatian Demokrat terhadap agenda pemerintah di sektor pendidikan. Khususnya upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat.

Selain pendidikan, perhatian Demokrat juga di arahkan pada agenda lingkungan.

AHY menyatakan dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI yang menjadi salah satu program yang di canangkan Presiden Prabowo.

Program tersebut berkaitan dengan persoalan lingkungan seperti kebersihan, sampah serta pencemaran yang turut berhubungan dengan kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat.

“Kita juga mendukung penuh Gerakan Indonesia ASRI yang di canangkan Presiden Prabowo Subianto,” tegas AHY.

Dukungan Demokrat juga mencakup aspek tata kelola pemerintahan.

Umam menyebut, AHY mendukung langkah Prabowo dalam mencegah penyimpangan dan korupsi. Termasuk memastikan anggaran negara yang di gunakan untuk proyek strategis nasional di kelola secara akuntabel.

BACA JUGA:

Badan Geologi Ungkap Erupsi Menerus Gunung Anak Krakatau Berakhir

Di luar isu tersebut, Demokrat juga ingin ikut memperkuat sejumlah agenda seperti penciptaan pekerjaan berkualitas, pengembangan UMKM, hilirisasi, ekonomi digital, pendidikan, pemerataan pembangunan, dan lingkungan hidup.

Meski menyatakan dukungan terhadap pemerintahan, AHY mengingatkan bahwa kader Demokrat di lembaga legislatif tetap memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan.

Dukungan dalam koalisi tidak berarti seluruh kebijakan pemerintah harus di terima tanpa evaluasi.

Menurut AHY, anggota legislatif Demokrat tetap perlu menyampaikan berbagai hal yang masih dapat di perbaiki. Baik terkait kebijakan maupun pengelolaan anggaran dan program yang menyentuh masyarakat.

“Walaupun kita dalam koalisi, kita juga terus menyuarakan apa saja yang bisa kita perbaiki kebijakan, pengelolaan anggaran, program-program pro rakyat dan lain sebagainya,” katanya.

AHY juga mengingatkan adanya perbedaan tanggung jawab antara kader Demokrat yang menjalankan tugas di eksekutif dan mereka yang berada di legislatif.

Meskipun sama-sama menjadi bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintahan, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda.

“Walaupun kita sama-sama berwarna biru, tapi ketika menjalankan peran eksekutif dan legislatif kita berbeda. Bukan berarti harus tidak sejalan, tetapi artinya masing-masing punya peran dan tanggung jawab yang berbeda,” tuturnya.

Karena itu, Demokrat menempatkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagai bagian yang tetap harus di jalankan oleh kader di parlemen.

Penjelasan mengenai dukungan tersebut tidak terlepas dari pernyataan AHY dalam perayaan 25 tahun Demokrat. Saat itu, AHY berbicara mengenai pengalaman Demokrat yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan.

Pernyataannya tentang kekuasaan kemudian menimbulkan tafsir politik dari sejumlah pihak. Namun, Umam menilai pembahasan mengenai Pilpres 2029 masih terlalu dini karena pemerintah saat ini masih memiliki mandat yang harus di selesaikan.

“Jelas, 2029 masih jauh. Ada mandat pemerintahan yang harus di tunaikan hari ini. Energi politik Demokrat di arahkan untuk membantu Presiden Prabowo menghasilkan capaian konkret bagi masyarakat,” katanya.

Pidato AHY tidak di maksudkan sebagai pembahasan mengenai kepentingan Pilpres 2029. Partai menilai isi pidato lebih banyak berbicara mengenai gagasan, tanggung jawab politik, masa depan bangsa, serta peran Demokrat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

BACA JUGA:

458 H Bukit Soeharto Dekat IKN Terbakar, BNPB Kerahkan Water Bombing

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Umam kembali menegaskan agenda yang ingin di kawal partainya.

Dengan berbagai penegasan tersebut, Demokrat menempatkan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo sebagai agenda yang sedang di jalankan, bukan sebagai pembahasan mengenai kontestasi politik berikutnya.

(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)

AHY Bicara Soal Kekuasaan, Golkar Baca Sinyal Menuju Pilpres 2029

0
AHY Demokrat fokusjabar.id
Ketum Partai Demokrat, AHY (foto: web)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan kembali menjadi perhatian publik.

Pesan yang di sampaikannya dalam sebuah pidato politik ramai di kaitkan dengan dinamika menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

BACA JUGA:

Perkuat Mitigasi Bencana, Prabowo Subianto Siapkan Kapal Induk dan Drone

Perbincangan tersebut menguat setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan tafsir terhadap pidato AHY.

Doli menilai terdapat sinyal politik yang dapat di baca sebagai kesiapan Ketum Partao Demokrat untuk masuk dalam persaingan Pilpres mendatang.

Namun, tafsir tersebut tidak serta-merta berarti AHY telah menyatakan diri akan maju sebagai calon presiden.

Hingga Selasa, 8 September 2026, Partai Demokrat justru menegaskan bahwa pidato AHY tidak berkaitan dengan pencalonan dalam Pilpres 2029.

Pernyataan AHY yang menjadi sorotan di sampaikan ketika menjelang HUT ke-25 Demokrat Sabtu, 5 September 2026.

Dalam pidato tersebut, AHY mengulas perjalanan partainya selama seperempat abad. Termasuk pengalaman Demokrat ketika menjadi bagian dari pemerintahan maupun saat berada di luar kekuasaan.

AHY mengingatkan kader mengenai sifat kekuasaan dalam sistem demokrasi. Ia menyebut jabatan tidak bersifat permanen dan kekuasaan pada dasarnya merupakan mandat yang di berikan masyarakat.

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.

Dia juga menyinggung siklus politik yang berjalan melalui pemilu serta tanggung jawab yang tetap melekat kepada kader dan institusi politik.

“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” ujarnya.

Pesan itu kemudian mendapatkan perhatian dari Doli Kurnia. Dia menilai, isi pidato AHY dapat di pandang dari dua sisi. Yakni substansi mengenai demokrasi dan cara penyampaiannya yang menurutnya menunjukkan adanya sinyal politik.

“Secara substansi, apa yang di sampaikan AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus di jaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” ujar Doli.

“Di lihat dari cara penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” ujarnya.

BACA JUGA:

458 H Bukit Soeharto Dekat IKN Terbakar, BNPB Kerahkan Water Bombing

Pembacaan Doli tersebut membuat pernyataan AHY semakin di kaitkan dengan peta politik menuju Pilpres 2029.

Ia juga melihat mulai munculnya dinamika antarkekuatan politik menjelang kontestasi tersebut.

Meski demikian, Doli menyebut Golkar masih berkonsentrasi membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga masa yang berjalan sekarang.

Partai Demokrat menolak anggapan bahwa pidato tersebut merupakan bagian dari persiapan pencapresan.

Pernyataan AHY mengenai kekuasaan perlu di pahami dalam konteks keseluruhan pidatonya. Pesan tersebut di sebut berkaitan dengan prinsip demokrasi, perjalanan partai serta tanggung jawab politik terhadap masyarakat.

Demokrat juga menilai pergantian kekuasaan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus di pahami oleh kader dan masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf turut menilai, pernyataan AHY merupakan pengingat mengenai adanya batas waktu dalam kekuasaan dan jabatan politik.

“Apa yang di sampaikan Ketum Demokrat adalah pelajaran Demokrasi di manapun. Bahkan di seluruh dunia, sejarah sudah membuktikan juga bahwa kekuasaan bukan milik seseorang selamanya. Karena ada yang namanya periodisasi,” kata Dede.

Dede menambahkan, Demokrat masih memiliki agenda politik yang tengah berjalan. Termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR.

Karena itu, ia meminta agar pernyataan AHY tidak langsung di maknai sebagai langkah menuju pencalonan dalam Pilpres 2029.

Sikap tersebut memperkuat penjelasan Demokrat bahwa pidato AHY tidak di maksudkan sebagai deklarasi politik untuk kontestasi presiden berikutnya.

Respons Partai Gerindra

Juru Bicara Gerindra, Bahtra Banong menyatakan, setiap partai mempunyai kewenangan untuk menentukan arah politiknya sendiri. Termasuk apabila ada keinginan untuk mempersiapkan pencalonan pada masa mendatang.

“Tentu setiap partai punya kebebasan dan kemerdekaan masing-masing. Kami tidak bisa melarang kalau ada keinginan atau kemauan untuk mencalonkan diri,” ujar Bahtra.

Meski demikian, Gerindra menegaskan fokusnya saat ini tetap di arahkan pada pengawalan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Polemik mengenai pidato AHY tentang kekuasaan masih berada dalam ranah tafsir politik.

Doli Kurnia melihat pidato dan gestur AHY sebagai sinyal kesiapan menjadi salah satu kontestan Pilpres 2029.

Sedangkan Demokrat dan Dede Yusuf memberikan penjelasan bahwa pesan tersebut merupakan refleksi mengenai demokrasi, periodisasi kekuasaan serta tanggung jawab kepada rakyat.

Sampai saat ini, belum ada deklarasi resmi AHY terkait pencalonan dirinya pada Pilpres 2029.

(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)

220 Tukang Becak Lansia di Kota Tasikmalaya Dapat Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

0
Tasikmalaya, FOKUSjabar.id
Ket foto : Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan bersama Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha YGSN, Firman Dahlan, konvoi berkeliling jalan menggunakan becak listrik, bantuan dari Presiden Prabowo Subianto (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Sebanyak 220 tukang becak lanjut usia (lansia) di Kota Tasikmalaya menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kota Tasikmalaya menyalurkan bantuan tersebut bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YGSN) di halaman Balekota, Selasa (8/9/2026).

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyerahkan langsung bantuan tersebut bersama Direktur YGSN, Mayjen TNI (Purn) Firman Dahlan.

Baca Juga: Ada 9 Pejabat yang Bergeser, Ini Daftar Mutasi Terbaru di Polres Tasikmalaya

Usai acara, para pejabat menggelar konvoi mengelilingi jalan protokol dengan menggunakan becak listrik.

Bantuan Hati Nurani dan Larangan Menjual Becak Listrik

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha YGSN, Firman Dahlan, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah. Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi bantuan terbanyak di wilayah Priangan Timur.

Ia pun menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo agar para penerima merawat kendaraan tersebut.

“Amanat Pak Presiden, tolong rawat becak listrik ini dengan baik, jangan digadaikan, jangan direntalkan, apalagi dijual. Bantuan Ini untuk keberlangsungan hidup bapak-bapak sekalian dalam mencari nafkah untuk keluarga,” katanya, Selasa (8/9/2026).

Firman mendorong Pemkot Tasikmalaya agar segera menyediakan stasiun pengisian baterai gratis bagi para pengayuh becak.

Pemkot Tasikmalaya Siapkan SPKLU dan Wajibkan ASN Naik Becak Listrik

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap warga sektor informal di wilayahnya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN untuk menambah fasilitas pengisian listrik gratis.

Selain itu, Viman menginstruksikan seluruh pegawai Pemkot Tasikmalaya agar memanfaatkan becak listrik setiap hari Rabu.

“Program ini harus kita dukung bersama, dengan menggunakan transportasi ramah lingkungan ini ke tempat kerja, kita ikut merasakan manfaatnya, sekaligus membantu meningkatkan pendapatan para tukang becak,” paparnya.

Syarif (52), salah satu tukang becak penerima manfaat, merasa sangat bersyukur atas bantuan kendaraan ramah lingkungan ini.

“Bapak Presiden Prabowo, terima kasih, saya dapat becak listrik masa depan saya dalam mencari nafkah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat,” katanya.

(Seda)

Farhan Perketat Penataan PKL Bandung, Bangunan di Trotoar dan Saluran Air Tak Ada Kompromi

0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung perketat penataan pedagang kaki lima (PKL) di berbagai wilayah Kota Bandung -Ist- (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung memperketat penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai sudut kota. Pemerintah tetap mengizinkan PKL berjualan, tetapi wajib mematuhi aturan ketertiban umum. Aktivitas berdagang tidak boleh mengganggu fungsi trotoar, badan jalan, maupun saluran air.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, melarang keras pendirian bangunan permanen di atas fasilitas umum.

Baca Juga: Bandara Husein Sastranegara Kembali Dibuka, Penumpang Terdampak Abu Vulkanik Masih Tertahan

“Kalau buat saya sekarang patokannya yang paling penting PKL tidak membangun fasilitas atau bangunan permanen atau semi permanen. Yang paling penting itu saja,” kata Farhan di Cibaduyut, Selasa (8/9/2026).

Terapkan Aturan Jam Operasional dan Bersih Lingkungan

Pemkot Bandung mengatur durasi berjualan PKL sekitar enam hingga delapan jam per hari. Setiap kawasan wajib menyepakati satu pola waktu operasional yang seragam.

Beberapa titik seperti Jalan Lengkong Kecil dan Panjunan telah sukses menerapkan sistem penataan tersebut.

“Di satu titik itu hanya ada boleh satu kali jam operasional. Boleh, tapi datang bersih, pulang bersih,” ujarnya.

Farhan meminta para pedagang mengatur diri sendiri agar tidak mengalami penertiban oleh petugas.

“Saya tidak mungkin melarang PKL dagang. Tapi PKL ini harus mengatur diri sendiri. Mengikuti penataan. Kalau tidak ikut penataan, ya terpaksa ditertibkan,” ucapnya.

Ancam Pungli dan Tindak Penjual Obat Terlarang

Farhan mengingatkan aparat kewilayahan agar tidak melakukan pungutan liar kepada para pedagang. Ia berjanji menindak tegas oknum yang nekat menarik uang sewa liar.

“Kalau ketahuan, saya juga akan langsung membuatkan palu godam. Beres, saya sikat itu,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah kota langsung menggandeng aparat untuk menindak PKL yang menjual barang ilegal.

“Kalau ketahuan jual minol, ketahuan jual Tramadol itu kita sikat. Enggak pakai mikir, enggak pakai lama,” tegasnya.

Bongkar Bangunan Liar di Atas Saluran Air

Pemkot Bandung tidak memberikan toleransi bagi bangunan yang berdiri di atas saluran drainase. Farhan memerintahkan pembongkaran seluruh bangunan penghambat aliran air tanpa memandang latar belakang pemilik.

“Tidak boleh permanen atau semi permanen di atas trotoar apalagi di atas saluran air. Itu enggak ada kompromi,” katanya.

Ia menegaskan aturan ini berlaku adil untuk semua pihak demi kepentingan bersama.

“Justru makin salah tempat ibadah melanggar peraturan. Benar? Kalau salah, ya salah. Bukan berarti karena siapa yang menggunakan kemudian aturannya berbeda,” jelas Farhan.

Atasi Banjir Cibaduyut Lewat Gotong Royong Warga

Terkait persoalan banjir di Cibaduyut, Pemkot Bandung menyoroti penyempitan saluran ke wilayah Kabupaten Bandung. Farhan mendorong aksi gotong royong antarwarga perbatasan untuk melakukan normalisasi drainase secara cepat.

Pemerintah siap memberikan dukungan penuh dari tingkat kelurahan hingga dinas teknis.

“Saya minta September ini sudah mulai jalan untuk mengurangi risiko. Ini warga dengan warga. Bukan dinas dengan dinas,” ujarnya.

Ia meyakini keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama penanganan banjir di wilayah perkotaan.

“Lebih baik dilaksanakan warga dengan warga, tapi didukung kekuatan dinas,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Kepatuhan Pakai Helm di Pangandaran Baru 75 Persen, Polisi Masih Temukan Pelanggar

0
Pangandaran, FOKUSjabar.id
Poto: Suasana operasi gabungan di jalur Emplak, Kalipucang, Pangandaran

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan helm saat berkendara di Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya maksimal. Kanit Turjawali Polres Pangandaran, Ipda Maret Daniel, memperkirakan angka kepatuhan warga baru menyentuh 75 persen. Petugas kepolisian masih sering menemukan pengendara maupun pembonceng yang mengabaikan penggunaan helm keselamatan.

Maret menyampaikan hal tersebut saat memimpin Operasi Gabungan di jalur nasional Emplak, Pangandaran.

Baca Juga: Lahan Kering di Pangandaran Disulap Jadi Kebun Melon, Baru 6 Hari Pengunjung Membludak

“Untuk tingkat kepatuhan sudah terlihat mungkin 75 persen, karena masih ada yang menggunakan penumpang tanpa helm,” kata Maret saat operasi gabungan, Selasa (8/9/2026).

Polisi Incar dan Sita Knalpot Brong di Jalur Emplak

Selain menertibkan pelanggar helm, polisi juga menyasar kendaraan yang nekat menggunakan knalpot brong. Petugas langsung melepas dan menyita setiap knalpot bising yang terjaring dalam razia tersebut.

Langkah tegas ini bertujuan menciptakan kenyamanan serta ketertiban lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan.

“Dalam giat ini juga berbarengan untuk knalpot brong, akan kami amankan knalpot brong tersebut,” ujarnya.

Gelar Edukasi Keselamatan Hingga ke Sekolah

Upaya meningkatkan disiplin berlalu lintas tidak hanya berfokus pada penindakan di jalan raya. Pihak kepolisian aktif memberikan edukasi langsung kepada masyarakat umum dan para pelajar sekolah.

Petugas rutin mendatangi sekolah-sekolah untuk menanamkan kesadaran pentingnya aturan keselamatan berkendara sejak dini.

“Kita melakukan imbauan ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah untuk murid-murid sekolah tetap patuh, tidak menggunakan knalpot brong, kemudian menggunakan helm,” kata dia.

Melalui pendekatan edukatif ini, kesadaran warga dalam mematuhi hukum lalu lintas diharapkan makin meningkat. Polisi ingin budaya tertib berlalu lintas menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya saat ada razia.

(Sajidin)

Bandara Husein Sastranegara Kembali Dibuka, Penumpang Terdampak Abu Vulkanik Masih Tertahan

0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Penerbangan di Bandara Internasional Husein Sastranegara, Kota Bandung, kembali dibuka setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Husein Sastranegara, Kota Bandung, kembali beroperasi normal. Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sempat mengganggu operasional jadwal penerbangan. Walaupun bandara telah beroperasi, sejumlah penumpang terdampak masih tertahan dan belum bisa langsung terbang.

Para calon penumpang terpaksa menunggu jadwal penerbangan baru akibat pembatalan penerbangan sebelumnya.

Baca Juga: Tunggu Gedung Baru, Siswa SDN 026 Bojongloa Bandung Numpang Belajar di SDN 148 Cibaduyut

Penumpang Asal Medan Terpaksa Reschedule Jadwal Terbang

Salah satu calon penumpang terdampak adalah Aurelia Anna Irene Siregar asal Kota Medan. Ia seharusnya terbang meninggalkan Kota Bandung, Senin (7/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Aurelia sudah menerima pemberitahuan resmi mengenai pembatalan tersebut dari pihak maskapai Citilink.

“Berangkatnya harusnya kemarin, tanggal 7, jam 7 malam. Tapi karena penerbangannya dibatalin, saya reschedule. Ternyata untuk hari ini sudah penuh, jadi saya baru dapat jadwal besok,” kata Aurelia di Bandara Husein Sastranegara, Selasa (8/9/2026).

Aurelia awalnya memesan tiket melalui aplikasi Traveloka sebelum penerbangan tersebut resmi batal. Pihak maskapai mengarahkannya untuk mengurus proses pengembalian dana (refund) secara mandiri melalui platform tersebut.

Selanjutnya, ia memilih memesan tiket baru secara langsung melalui saluran resmi Citilink.

“Dari pagi sudah dikasih tahu sama Citilink kalau penerbangan saya dibatalin. Kebetulan pesannya lewat Traveloka, jadi refund-nya lewat sana. Terus saya akhirnya pesan tiketnya lewat Citilink langsung,” katanya.

Gagal Pulang Sesuai Rencana dan Khawatir Pekerjaan Terganggu

Perubahan jadwal penerbangan ini otomatis mengubah seluruh rencana kepulangan Aurelia ke kampung halaman. Perempuan ini baru bisa terbang menuju Medan pada Rabu (9/9/2026) besok.

Ia sempat merasa cemas lantaran khawatir dampak abu vulkanik akan berlangsung lama.

“Agak bingung karena takutnya bencananya agak lama. Terus ternyata pagi ini dapat berita kalau sudah agak mereda, jadi cepat-cepat pengin pulang,” ucapnya.

Aurelia sebenarnya telah berada di Bandung sejak Jumat (4/9/2026) untuk berlibur. Selain itu, ia bermaksud menemui sang adik yang baru mulai berkuliah di Bandung.

“Saya dari hari Jumat kemarin. Rencananya Senin pulang, tapi ternyata ada bencana, jadi sampai besok di Bandung,” ujarnya.

Meskipun menginap bersama keluarga di Bandung, Aurelia mengaku tetap tidak tenang. Ia harus segera kembali ke Medan untuk menyelesaikan berbagai urusan pekerjaannya.

“Karena saya juga banyak ada kerjaan di Medan, jadi kayak enggak tenang. Pengin cepat-cepat pulang jadinya,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Tunggu Gedung Baru, Siswa SDN 026 Bojongloa Bandung Numpang Belajar di SDN 148 Cibaduyut

0
BANDUNG, FOKUSjabar.id
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gufron Saat Mengantarkan Langsung Ratusan Siswa SDN 026 Bojongloa ke SDN 148 Cibaduyut Kota Bandung Selasa (8/9/2026). (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung menampung sementara seluruh murid SDN 026 Bojongloa di SD Negeri 148 Cibaduyut. Relokasi ini bertujuan menjaga kelangsungan kegiatan belajar mengajar selama pembangunan gedung sekolah baru berlangsung. Selama masa transisi, sekolah menerapkan sistem pembagian dua sesi belajar.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan proses pemindahan seluruh siswa berjalan dengan lancar.

Baca Juga: Saddil Ramdani Dipinjamkan PERSIB ke Persebaya, Ini Alasan Igor Tolic

“Hari ini kita resmi sudah memastikan bahwa anak-anak SD Negeri 026 Bojongloa itu sedang dalam proses untuk pemindahan. Maka sekarang sudah selesai pemindahannya dari tanah yang lama untuk sementara ditampung dulu di SDN 148 Cibaduyut,” kata Farhan di SDN 148 Cibaduyut, Selasa (8/9/2026).

Siswa Masuk Sesi Siang dan Masih Bisajalan Kaki

Farhan memilih SDN 148 Cibaduyut karena lokasi sekolah lama dan baru berdekatan. Para siswa masih bisa menjangkau lokasi bangunan penampungan sementara dengan berjalan kaki.

Daya tampung sekolah penampung juga memadai untuk memfasilitasi ratusan murid dari kedua sekolah.

“Jaraknya tidak jauh sama sekali masih bisa jalan kaki dan daya tampungnya juga cukup, karena anak-anak SDN 148 semua jadi sekolah pagi sedangkan anak SDN 026 semua jadi sekolah siang mulai jam 12.30,” katanya.

Pemkot Bandung Buka Dialog Soal Penolakan Warga

Di sisi lain, rencana pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa di RW 02 mendapat penolakan warga. Sebagian masyarakat mengkhawatirkan potensi kemacetan lalu lintas dan gangguan kendaraan proyek di pemukiman.

Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung memahami kekhawatiran warga dan siap membuka ruang dialog.

“Saya mengerti bahwa di lokasi baru itu ada banyak keluhan warga akan terjadinya kemacetan dan lain-lain serta akses pada saat kendaraan proyek berjalan,” ujarnya.

Pihaknya berjanji mengelola dampak lingkungan secara ketat tanpa mengabaikan hak pendidikan anak-anak.

“Tetapi bagaimanapun juga kami akan memastikan lewat dialog dengan warga bahwa pengelolaan lingkungan akan sangat kita perhatikan tetapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak,” ungkapnya.

Target Gedung Baru Rampung Akhir Tahun 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengonfirmasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pihaknya kini terus menyosialisasikan proyek ini kepada warga di sekitar area pembangunan.

“Ya, rencananya kita sambil nunggu proses pembangunan SD 026. Mudah-mudahan di awal tahun ajaran baru nanti sudah bisa dievakuasi ke sekolah baru,” kata Asep.

Disdik Kota Bandung menargetkan kontraktor menyelesaikan seluruh pengerjaan fisik pada akhir 2026.

“Jadi, sekarang kita lagi berupaya terus untuk terus mengkomunikasikan dengan warga sekitar dan alhamdulillah izin Pak Wali PBG semua sudah clear, sudah terbit,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah kota fokus mengawal pengerjaan fisik agar gedung baru siap pakai tahun depan.

“Tinggal mungkin nanti sekarang ada tahapan-tahapan untuk terus melakukan sosialisasi biar nanti pembangunan bisa terselesaikan di akhir tahun,” katanya.

(Yusuf Mugni)