spot_img
Kamis 28 Agustus 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 102

Tak Main-Main Kejari Kabupaten Tasikmalaya Blokir Aset Milik Terduga Pelaku Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi

0
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya, Bobbi Muhamad Ali Akbar, SH, MH.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya, Bobbi Muhamad Ali Akbar, SH, MH, memberikan keterangan terkait penanganan perkara dugaan Tipikor penyalahgunaan pupuk bersubsidi tahun 2021-2024 di Kabupaten Tasikmalaya.

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap puluhan saksi yang diduga terlibat dalam praktik haram tindak pidana korupsi (tipikor) pada kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi tahun 2021-2024.

Tidak sampai disitu, selain meminta keterangan para saksi, tim penyidik juga telah melakukan pemblokiran aset-aset perusahaan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Bahkan wujud komitmen Kejari Kabupaten Tasikmalaya dalam penanganan perkara dugaan tipikor dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang diperkirakan telah menimbulkan kerugian hingga Rp16 miliar itu, tim penyidik memperluas areal penyidikan hingga mencakup seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Terendus Dugaan Keterlibatan Oknum APH Dalam Penjualan Pupuk Organik Cair 

“Dari laporan awal itu kan di wilayah Kecamatan Ciawi. Saat ini kita kembangkan penyidikannya di seluruh kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi dalam kasus ini estimasi kerugian negaranya bisa lebih fantastis,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Bobbi Muhamad Ali Akbar, SH, MH, Jumat (11/7/2025).

Ia membeberkan, apa yang telah dilakukan pihak Kejari Kabupaten Tasikmalaya dalam rangkaian penyidikan dugaan kasus tipikor ini, adalah pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan alat bukti, tindakan penggeledahan dan penyitaan dokumen untuk melengkapi alat bukti, serta penyitaan aset-aset baik aset bergerak atau tidak bergerak.

“Aset-aset itu nantinya akan dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara jika perkara ini inkrah di pengadilan,” ujar Bobbi.

Ia menambahkan, sejauh ini tim penyidik tidak menemukan hambatan berarti dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

“Dari pihak perusahaan yang mendistribusikan pupuk bersubsidi pun sangat kooperatif dalam hal permintaan keterangan dan pemeriksaan saksi yang sampai saat tercatat sudah ada 35 orang, juga berjalan lancar,” ucap Bobbi.

“Mohon doakan supaya proses ini seterusnya berjalan lancar agar segera dapat dilimpahkan ke pengadilan,” sambung Bobi.

Seperti diinformasikan sebelumnya, pada Kamis (3/7/2025) tim Kejari Kabupaten Tasikmalaya menggeledah dua gudang distributor pupuk bersubsidi di dua tempat berbeda, yakni di Kecamatan Rajapolah dan Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

Tak Puas Ditanggapi Kasi, Fortabes Minta Langsung Kepala Kejari Kabupaten Tasikmalaya

Dalam tindakan penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan erat dengan dugaan kasus tipikor dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2024.

Dari hasil pemeriksaan penyidik, ditemukan adanya bukti proses penjualan pupuk bersubsidi oleh pihak distributor yang seharusnya jatah petani Kabupaten Tasikmalaya, ke wilayah lain dengan harga non subsidi.

(Farhan)

Lindungi Anak, Pemkab Garut Segera Bentuk KPAD

0
pemkab garut kpad fokusjabar.id
Bupati Garut bersama rombongan KPAI

GARUT,FOKUSJabar.id: Pemkab Garut Jawa Barat (Jabar) berencana membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD.

Rencana tersebut terungkap saat  Bupati Garut,Abdusy Syakur Amin menerima kunjungan kerja Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Pamengkang Pendopo, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Jumat (11/7/2025).

BACA JUGA:

Nah Loh! Kades di Garut Bakal di Tes Urine Narkoba

Menurut Bupati Garut, tujuan kunjungan komisioner KPAI untuk menjelaskan fungsi KPAI yang berfokus pada perlindungan anak.

“Memang beberapa saat yang lalu ada beberapa kejadian yang melibatkan anak. Khususnya terkait dengan kekerasan terhadap anak,” ungkap Syakur.

Pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut mengenai rencana pembentukan KPAD di Kabupaten Garut.

Syakur berharap, pembentukan KPAD dapat dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

“Sepengetahuan kami ada beberapa institusi/lembaga yang sudah fokus ke situ. Namun belum diperkuat,” jelas Bupati Garut.

Anggota KPAI, Ai Rahmayanti mengatakan, kedatangannya untuk mendorong terbentuknya KPAD di Kabupaten Garut.

BACA JUGA:

BPBD Garut Gelar Simulasi Bencana Erupsi Gunung Guntur

“Tentunya ini untuk efektivitas pengawasan pemenuhan dan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Garut,” kata Ai.

Dia menegaskan, Bupati Garut sudah memiliki perhatian terhadap isu-isu anak dan perlu didukung oleh lembaga-lembaga pengawasan.

“Agar kolaborasi ini menciptakan Garut ke depannya lebih maju dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak,” harapnya.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Garut, Luqi Sa’adilah Farindani mengapresiasi kedatangan KPAI dan respons positif dari Bupati Garut.

BACA JUGA:

Bupati Garut Dukung Gerakan Leuweung Hejo

Dia berkomitmen untuk mendorong keberadaan KPAD di Kabupaten Garut dalam melakukan pengawasan terhadap anak serta berkolaborasi dengan tim terkait lainnya.

“Persoalan dengan anggaran dan lain sebagainya, tentu kita akan menyesuaikan nanti dengan kebutuhan Bupati dalam mencapai visi misi Garut Hebat,” kata Luqi.

Pihaknya memberikan dukungan untuk mewujudkan perlindungan anak yang lebih baik di Kabupaten Garut.

(Bambang Fouristian)

Duel 2 Tim Luar Negeri di Final Piala Presiden 2025, Maruarar Janjikan Turnamen Lebih Megah di 2026

0
fokusjabar.id Piala Presiden 2025
Jadwal Final Piala Presiden 2025. (FOTO: WEB)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Partai puncak Piala Presiden 2025 akan mempertemukan dua klub asal luar negeri yakni Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand di stadion si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Minggu (13/7/2025). Sementara Dewa United akan menjajal tim Liga Indonesia Allstars pada perebutan tempat ketiga di tempat yang sama pada Sabtu (12/7/2025).

Jelang dua laga sengit Piala Presiden 2025 di akhir pekan ini, pihak panitia bersama dengan Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Barat menyambut keempat tim yang akan tampil di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (11/7/2025). Para pemain, pelatih, dan ofisial dari keempat tim disuguhi penampilan kebudayaan khas Tanah Pasundan.

Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025, Maruarar Sirait menuturkan, gelaran turnamen telah mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Tidak hanya menjadi tontonan menarik bagi seluruh pecinta sepakbola dan masyarakat di Tanah Air.

“Kita akan siapkan Piala Presiden tahun depan lebih megah. Tahun ini, ada dua tim asing dan, doakan, di tahun depan akan lebih banyak lagi timnya serta lebih hebat,” kata Maruarar.

fokusjabar.id Piala Presiden 2025
Press conference final Piala Presiden 2025 di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (11/7/2025). (FOTO: Istimewa)

Gelaran turnamen pra-musim Piala Presiden yang digelar sejak tahun 2015, lanjut Maruarar, telah memberikan dampak positif dari sisi perekonomian. Salah satunya dengan hadirnya UMKM di sekitar stadion yang mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

“Untuk UMKM yang terlibat dalam Piala Presiden 2025, untuk yang di SUGBK itu mencapai 100 UMKM dan jumlahnya tidak jauh dengan yang di si Jalak Harupat sekitar 100 UMKM. Ini kan bagus untuk perekonomian kita, jadi sangat hidup sekali kegiatannya,” Maruarar memaparkan.

fokusjabar.id Piala Presiden 2025
Laga Oxford United versus Arema FC pada penyisihan Grup A Piala Presiden 2025. (FOTO: WEB)

Selain itu, Maruarar memastikan jika tradisi baik Piala Presiden untuk tidak menggunakan dana APBN dan tidak menerima sponsor dari BUMN akan terus berlanjut. Bahkan pelaksanaan Piala Presiden diawasi langsung lembaga audit yang berbasis di London yakni PricewaterhouseCoopers (PwC).

“Selama gelaran Piala Presiden kita tidak menggunakan uang negara atau APBN maupun dana dari BUMN karena kita ingin olahraga ini menjadi industri yang maju bukan dengan unsur pembiayaan dari pemerintah. Turnamen diharapkan bisa menjadi contoh. Tidak gunakan uang negara, diawasi PwC, tidak ada pengaturan skor, dan yang lainnya,” Maruarar menegaskan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun menyambut baik pelaksanaan turnamen pramusim Piala Presiden 2025 yang digelar di stadion si Jalak Harupat Soreang. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, juga mampu memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi Jawa Barat.

“Antusiasme yang tinggi dari masyarakat yang memenuhi stadion selama turnamen berlangsung memberikan efek berantai di sektor ekonomi. Mulai dari sewa stadion, biaya transportasi, biaya akomodasi karena hotel-hotel terisi selama hampir seminggu, hingga pada pedagang kaki lima. Turnamen ini memberikan impilkasi bagi dunia pariwisata sepak bola di Jawa Barat,” kata Dedi.

fokusjabar.id Piala Presiden 2025
Laga antara Port FC kontra Dewa United pada penyisihan Grup B Piala Presiden 2025. (FOTO: WEB)

Tak hanya itu, lanjut Dedi, gelaran turnamen yang digelar berbarengan dengan masa liburan sekolah pun memberikan dampak cukup positif bagi generasi muda. Tak hanya menikmati hiburan sehat, tapi juga mengajarkan semangat pantang menyerah hingga memperkuat nilai-nilai sportivitas.

“Suasana di dalam stadion pun kondusif, para penonton juga menunjukkan perilaku yang tertib selama pertandingan berlangsung. Walau Persib tidak tampil di partai puncak besok (Sabtu) dan Minggu, tapi Insya Allah pelaksanan final nanti meriah dengan dukungan masyarakat Jabar bagi seluruh finalis dan menjadi penonton yang baik penuh sportivitas. Persib itu menghormati tamu jadi tidak ambil posisi satu, dua, atau tiga,” kata Gubernur yang akrab disapa KDM.

Seperti diketahui, Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand akan memperebutkan titel juara Piala Presiden 2025 setelah tampil sebagai juara di masing-masing grup. Sementara, Dewa United dan Liga Indonesia Allstars akan memperebutkan posisi tiga dan empat setelah menempati posisi runner up di masing-masing grup.

Selain trophy Piala Presiden 2025, juara akan mendapatkan uang hadiah Rp5,5 milyar. Sedangkan posisi runner up akan mendapatkan Rp3 milyar.

Untuk posisi ketiga mendapatkan uang sebesar Rp2 milyar, lalu posisi keempat sebesar Rp1 milyar. Kemudian untuk posisi kelima mendapatkan uang sebesar Rp200 juta dan posisi keenam Rp100 juta.

(Ageng)

Wakil Wali Kota Bandung: LKBHMI, Ruang Nyata Pengabdian Bagi Masyarakat

0
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Saat membuka kegiatan Pelatihan Dasar Bantuan Hukum (PDBH) Tingkat Nasional HMI Cabang Bandung 2025, di Sekretariat HMI Cabang Bandung, Jumat (11/7/2025)-Ist-
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Saat membuka kegiatan Pelatihan Dasar Bantuan Hukum (PDBH) Tingkat Nasional HMI Cabang Bandung 2025, di Sekretariat HMI Cabang Bandung, Jumat (11/7/2025)-Ist-

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wakil Wali Kota Bandung Erwin memberikan apresiasi tinggi terhadap peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (LKBHMI) yang dinilainya sebagai ruang pengabdian nyata dalam memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Erwin saat membuka Pelatihan Dasar Bantuan Hukum (PDBH) Tingkat Nasional HMI Cabang Bandung 2025, yang digelar di Sekretariat HMI Cabang Bandung, Jumat (11/7/2025).

“LKBHMI bukan sekadar wadah advokasi, tapi tempat lahirnya kader-kader pejuang keadilan. Keadilan adalah hak semua orang tanpa memandang status sosial,” ujar Erwin.

Baca Juga: SPMB 2025 di Kota Bandung Banyak Gugatan, Farhan: Nanti Kita akan Jelaskan ke Publik

LKBHMI Tetap Relevan di Tengah Dinamika Zaman

Menurut Erwin, HMI dan LKBHMI tetap eksis karena mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, mempertahankan mental pejuang, ketangguhan sosial, dan ketajaman berpikir. Ia optimistis, para peserta pelatihan merupakan calon pemimpin masa depan bangsa.

“Saya percaya, dari forum seperti ini akan lahir pemimpin dunia di masa depan,” tegasnya.

Komitmen Pemkot Bandung untuk Keadilan Sosial

Erwin juga menyampaikan Pemkot Bandung berkomitmen kuat menciptakan akses keadilan bagi seluruh warga. Salah satunya melalui kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum, organisasi mahasiswa, dan komunitas kemanusiaan.

“Membangun Bandung sebagai kota humanis dan berkeadilan bukan hanya tugas pemerintah. Kegiatan ini punya nilai strategis bagi perjuangan itu,” ucapnya.

Ketua Umum HMI Cabang Bandung, Muhammad Ilham, menjelaskan pelatihan ini merupakan bagian dari konsistensi perjuangan HMI dalam dua lini yakni keumatan dan kebangsaan.

“Kami tak hanya mendampingi kasus hukum, tapi juga membuka layanan konsultasi kesehatan dan hukum untuk masyarakat,” ungkap Ilham.

LKBHMI Siap Layani Masyarakat Secara Gratis

Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Bandung, Agil Chamsyah Octa, menambahkan lembaganya siap memberikan layanan pendampingan hukum gratis kepada warga Bandung yang membutuhkan.

“Kami harap Pemkot Bandung bisa menjadi mitra kami. Mari berkolaborasi untuk memperjuangkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Agil.

Tercatat, sebanyak 24 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Pelatihan Dasar Bantuan Hukum tahun ini, kemudian harapannya dapat memperkuat gerakan advokasi hukum berbasis masyarakat.

(Yusuf Mugni)

Tak Puas Ditanggapi Kasi, Fortabes Minta Langsung Kepala Kejari Kabupaten Tasikmalaya

0
Forum Tasikmalaya Bersatu (Fortabes) datangi Kantor Kejari Kabupaten Tasikmalaya
Forum Tasikmalaya Bersatu (Fortabes) datangi Kantor Kejari Kabupaten Tasikmalaya, pertanyaan adanya dugaan keterlibatan oknum APH dalam pendistribusian pupuk organik cair

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Tasikmalaya Bersatu (Fortabes), berencana kembali melakukan audiensi, setelah audiensi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (11/7/2025), dinilai belum memenuhi harapan.

Dalam audiensi pertama di kantor Kejari Kabupaten Tasikmalaya itu, Fortabes mempertanyakan langkah yang dilakukan pihak kejaksaan atas adanya dugaan keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH), dalam penjualan pupuk organik cair ke desa-desa.

Di samping itu, Fortabes juga memastikan bahwa tim penyidik Kejari Kabupaten Tasikmalaya, serius dan total mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam kasus penjualan pupuk bersubsidi, yang baru-baru ini terungkap pihak kejaksaan.

BACA JUGA: Terendus Dugaan Keterlibatan Oknum APH Dalam Penjualan Pupuk Organik Cair

Koordinator Lapangan Fortabes, Ryan Nurfalah mengatakan, pihaknya belum puas dengan semua tanggapan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) beserta staf Pidana Khusus (Pidsus), terkait dugaan adanya oknum APH yang terlibat dalam penjualan pupuk organik cair ke desa-desa.

Ryan menegaskan akan kembali mendatangi Kantor Kejari Kabupaten Tasikmalaya untuk memaparkan temuan kasus tersebut langsung kepada kepala kejaksaaan.

Ia mengaku ingin memastikan tindakan tegas dari pimpinan kejaksaan secara langsung, terhadap oknum yang diduga terlibat dalam praktik penjualan pupuk organik cair tersebut.

“Hari ini kami audiensi dengan pihak kejaksaan dan kami akan melakukan aksi serupa pada Kamis pekan depan serta meminta pak Kajarinya langsung yang memberikan tanggapan kepada kami. Surat audiensinya segera kami buat,” kata koordinator lapangan Fortabes, Ryan Nurfalah.

Ia mengklaim dari beberapa bukti yang telah dimiliki, baik berupa pengakuan, chat termasuk penyertaan dalam kwitansi, mengindikasikan kuat dugaan keterlibatan oknum aparat kejaksaan dalam proses pendistribusian pupuk cair.

“Kami tadi mendengar langsung dari Kasi Intel, bahwa kejaksaan akan menindak secara tegas jika dugaan keterlibatan oknum kejaksaan itu benar-benar terbukti, maka kami perkuat bukti-bukti itu sebelum audiensi nanti,” ujar Ryan.

Lebih lanjut, Ryan mendorong pihak kejaksaan untuk terus mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam kasus penjualan pupuk bersubsidi tahun 2021-2024 yang telah merugikan negara miliaran rupiah.

“Dalam hal ini, kami patut mengapresiasi aksi tegas pihak kejaksaan dalam membongkar kasus penjualan pupuk bersubsidi yang seharusnya beredar di Kabupaten Tasikmalaya tetapi malah dijual ke luar daerah,” ucap Ryan.

Ia berharap dalam penyidikan kasus dugaan tipikor dalam penjualan pupuk bersubsidi ini, pihak Kejaksaan mampu mengusut hingga ke akar-akarnya dan menemukan aktor intelektual di belakangnya.

“Kami dukung apa yang sedang dijalankan tim penyidik kejaksaan pada kasus dugaan tipikor ini. Mudah-mudahan tidak ada tekanan ataupun intervensi,” kata Ryan.

Kepala Seksi Intelijen Bobby Muhamad Ali Akbar menyebutkan, pihaknya akan segera mendalami adanya dugaan keterlibatan oknum kejaksaan dalam pendistribusian pupuk cair di Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana disampaikan Fortabes.

“Kami akan mendalami dan tentunya menjadi masukan kepada pimpinan,” kara Bobby.

BACA JUGA: SPMB 2025 di Kota Bandung Banyak Gugatan, Farhan: Nanti Kita akan Jelaskan ke Publik

Ia menegaskan, pada setiap program jaga desa yang rutin dilakukan bidang intelijen Kejari Kabupaten Tasikmalaya, selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa di kejaksaan tidak ada istilah meminta-minta proyek.

“Melalui program jaga desa, kita gencar memperbaiki tata kelola keuangan desa. Selain itu kita sosialisasikan dimana di kejaksaan ini tidak ada istilah meminta-minta proyek,” ujar Bobby.

(Farhan)

SPMB 2025 di Kota Bandung Banyak Gugatan, Farhan: Nanti Kita akan Jelaskan ke Publik

0
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Bandung secara umum berjalan lancar. Namun, ia tak menampik adanya sejumlah gugatan dan sanggahan dari masyarakat.

“Yang penting mah ini SPMB-nya lancar heula. Ada beberapa gugatan, ada beberapa sanggahan,” ujar Farhan usai meninjau proses SPMB, Jumat (11/7/2025).

Baca Juga: Farhan Kawal Ketat Renovasi Teras Cihampelas, Ini Amanat Bukan Sekadar Proyek

Farhan menegaskan, setiap keberatan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan serius. Saat ini, tim teknis tengah melakukan verifikasi untuk merespons seluruh sanggahan dan keluhan yang masuk.

“Kita akan sangat perhatikan. Hari ini akan kita finalkan. Sanggahan, gugatan, dan lainnya akan dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.

Salah satu bentuk keberatan yang mencuat adalah dari peserta yang tidak lolos seleksi.

“Satu gugatan saja bagi saya itu sudah banyak. Seperti misalnya, kenapa tidak diterima padahal merasa memenuhi syarat. Itu harus dijawab secara terbuka,” tambahnya.

Terkait dugaan jual beli kursi, Farhan menyebut hingga saat ini belum ditemukan indikasi praktik curang tersebut dalam proses penerimaan murid baru.

“Kalau jual beli kursi, sampai hari ini tidak ada. Tapi kalau gugatan, memang banyak,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menuntaskan seluruh rangkaian proses SPMB 2025 dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar keadilan bagi seluruh calon peserta didik dan keluarganya tetap terjamin.

(Yusuf Mugni)

Bupati Pangandaran Tanggapi Dugaan Pungli dan Tiket Palsu di Kawasan Wisata

0
Poto: Bupati Pangandaran Citra Pitriyami
Poto: Bupati Pangandaran Citra Pitriyami

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Bupati Pangandaran Citra Pitriyami angkat bicara terkait mencuatnya dugaan pungutan liar (pungli) dan peredaran tiket palsu di kawasan objek wisata Pangandaran. Ia mengakui, saat ini proses pemeriksaan sedang berlangsung dan belum dapat memberikan keterangan rinci.

“Saya belum bisa berkomentar banyak karena pemeriksaan masih berjalan,” ujar Citra, Jumat (11/7/2025).

Bupati menyatakan telah menugaskan Inspektorat Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai non-PNS yang bertugas di pintu masuk objek wisata, termasuk para pejabat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

“Saya beri kesempatan kepada Inspektorat dan kepolisian untuk memprosesnya. Semua sedang ditangani,” lanjutnya.

Baca Juga: Bupati Citra Jemput Langsung 39 Pelajar Pangandaran Usai Pendidikan Karakter di Barak Militer

Langkah Tegas: Non-PNS Diperiksa dan Diberhentikan Sementara

Citra menegaskan, saat ini sebanyak 110 pegawai non-PNS yang bekerja sebagai petugas penarik retribusi telah diberhentikan sementara. Namun, ia memastikan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pemecatan.

“Kalau nanti terbukti tidak bersalah, tentu mereka akan kembali bekerja. Ini hanya pemberhentian sementara, bisa satu minggu atau dua minggu,” jelasnya.

Menurutnya, keputusan menyeluruh ini diambil karena dugaan pelanggaran tidak bisa dilihat sebagai kasus per individu, melainkan saling berkaitan dan memerlukan penelusuran sistemik.

OTT Jadi Titik Awal Pengusutan

Diketahui sebelumnya, seorang oknum petugas retribusi berinisial UN tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim gabungan Polres Pangandaran dan Polisi Militer (PM) pada Minggu (6/7/2025) sekitar pukul 05.00 WIB.

UN terciduk saat melakukan transaksi pembayaran tiket wisata Pantai Pangandaran, meski statusnya saat itu sedang tidak dalam jadwal tugas resmi.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran, Nana Sukarna, membenarkan adanya OTT tersebut.

“UN adalah petugas retribusi di Pantai Batuhiu, tapi saat tertangkap, ia sedang tidak bertugas secara resmi,” kata Nana.

(Sajidin)