spot_imgspot_img
Rabu 18 November 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU, Ini Isi dan Aturannya

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang (UU) sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II 2026–2027, Selasa, 17 November 2026.

Rancangan tersebut di siapkan untuk memberikan landasan hukum khusus mengenai proses pembentukan UU di Indonesia.

BACA JUGA:

Perwakilan Mitra BGN Jabar-Jateng Sampaikan Keluhan ke DPR RI

Keputusan itu di ambil setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan tertulis terhadap rancangan yang sebelumnya di susun Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, di pimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Setelah memperoleh persetujuan anggota dewan, rancangan tersebut resmi di tetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Sebelum ketuk palu persetujuan, Dasco terlebih dahulu meminta jawaban dari seluruh anggota dewan terkait kelanjutan rancangan tersebut.

“Saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat. Apakah RUU tentang Tata Cara Pembentukan UU usul inisiatif Badan Legislasi DPR dapat di setujui menjadi usul inisiatif DPR?,” tanya Dasco.

Pembentukan RUU ini tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang di bacakan pada 17 September 2025.

Putusan tersebut berkaitan dengan pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia sekaligus menjadi salah satu dasar perlunya pengaturan khusus mengenai tata cara pembentukan UU.

Landasan konstitusionalnya merujuk pada Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi NasDem, Martin Manurung, menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap regulasi tersendiri muncul karena mekanisme pembentukan UU perlu di pisahkan dari pengaturan mengenai jenis peraturan perundang-undangan lainnya.

BACA JUGA:

Gantikan Gibran, Warga Jabar Dukung Dedi Mulyadi jadi Wapres

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi.

Selama ini, ketentuan mengenai pembentukan UU tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta sejumlah perubahannya.

Kehadiran RUU baru nantinya akan memusatkan pengaturan pada proses legislasi di tingkat UU. Sedangkan ketentuan mengenai pembentukan peraturan di bawahnya tetap mengacu pada regulasi yang sudah berlaku.

Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono, turut menjelaskan pembagian ruang lingkup pengaturan tersebut.

Menurutnya, keberadaan RUU Tata Cara Pembentukan UU tidak berarti seluruh ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan di hapus.

Dari sisi substansi, rancangan tersebut di susun dalam 12 bab yang mencakup berbagai ketentuan mengenai proses legislasi.

Terdapat perbedaan keterangan mengenai jumlah pasal yang di muat dalam rancangan tersebut.

Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Iman Sukri sebelumnya menyebut terdapat 93 pasal. Sedangkan Bayu Dwi Anggono menyampaikan jumlah 92 pasal.

Bayu juga menjelaskan bahwa 21 pasal merupakan materi yang diambil dari UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara 71 pasal lainnya berisi ketentuan baru.

Jumlah keseluruhan pasal masih perlu dipastikan melalui pencocokan dengan dokumen resmi rancangan.

Sejumlah prinsip turut dimasukkan sebagai landasan dalam pembentukan UU. Antara lain, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Rancangan tersebut juga memberikan ruang bagi penerapan asas tambahan dalam UU tertentu sesuai dengan karakteristik bidang hukum yang diatur.

Pengaturan ini dimaksudkan agar setiap proses legislasi memiliki prinsip yang jelas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing materi UU.

Selain mengatur asas, RUU tersebut menetapkan lima tahapan pembentukan undang-undang. Yakni, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

BACA JUGA:

MPR Minta Prabowo Subianto Ajukan 2 Nama Cawapres

Kelima tahapan tersebut menjadi rangkaian proses yang harus diperhatikan dalam penyusunan regulasi.

Rancangan ini juga memperkenalkan dua jalur pembentukan undang-undang. Yaitu prosedur biasa dan prosedur cepat atau fast-track.

Mekanisme fast-track menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian karena memungkinkan pemangkasan waktu pada tahapan tertentu dalam proses legislasi.

Jalur tersebut dirancang untuk digunakan dalam enam kondisi khusus. Neliputi pengesahan perjanjian internasional tertentu yang bersifat mendesak, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan batas waktu perubahan undang-undang.

Perubahan materi UU secara terbatas, perbaikan kesalahan teknis penulisan, perubahan lampiran UU serta keadaan tertentu yang membutuhkan pembentukan UU secara cepat.

Untuk kondisi terakhir, penerapannya memerlukan persetujuan alat kelengkapan DPR yang membidangi legislasi bersama menteri atau kepala lembaga terkait.

Meski menyediakan jalur pembentukan secara cepat, proses legislasi tetap harus memenuhi persyaratan formal dan materiil.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan sebelumnya menegaskan bahwa percepatan pembahasan tidak boleh mengabaikan prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna.

Setelah memperoleh status sebagai usul inisiatif DPR, rancangan tersebut akan memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah.

Baleg DPR selanjutnya menunggu surat presiden (Surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bagian dari persiapan pembahasan.

Dengan disetujuinya RUU tersebut dalam rapat paripurna pada Selasa, 17 November 2026, proses pembentukan regulasi ini memasuki tahapan berikutnya.

Persetujuan DPR belum menjadikan rancangan tersebut sebagai UU yang berlaku karena masih harus melalui pembahasan bersama pemerintah dan tahapan legislasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat yang sama, DPR juga menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik atas permintaan Komisi X DPR RI.

Kedua keputusan tersebut menjadi bagian dari agenda legislasi DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)

spot_img

Berita Terbaru