​JAKARTA, FOKUSJabar.id: Puluhan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kedatangan mereka ke ruang Fraksi Partai Demokrat bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan membawa segudang keresahan. Atas berbagai kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai memicu kegaduhan di tingkat daerah.
​Rombongan mitra ini diterima langsung oleh jajaran petinggi dan anggota parlemen Fraksi Partai Demokrat, di antaranya. Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana. Serta anggota DPR RI Rinto Subekti yang juga ketua DPD Demokrat Jawa Tengah.
Baca Juga: Gantikan Gibran, Warga Jabar Dukung Dedi Mulyadi jadi Wapres
​Di hadapan para wakil rakyat, para pengelola dapur ini membeberkan sederet persoalan krusial yang tengah menghimpit operasional mereka.
Mulai dari perubahan skema operasional yang memangkas jumlah relawan secara drastis, kemunculan aturan SPS 3 setelah SPS 1 dan 2. Menumpuknya aplikasi pelaporan harian, keterlambatan top up dana, hingga nasib dapur SPPG baru yang belum juga mendapat kepastian beroperasi.
​Dilema Pemangkasan Relawan: Ancaman Pengangguran Baru dan Upah di Bawah UMR
Salah satu sorotan paling tajam datang dari Perwakilan SPPG Priangan Timur, Ucu Supriatna. Pria yang akrab disapa Abah Ucu ini mengungkapkan bahwa perubahan skema operasional dari BGN. Telah menempatkan para mitra pengelola pada posisi buah simalakama.
Berdasarkan aturan baru tersebut, dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.500 orang. Diwajibkan memangkas jumlah relawannya secara ekstrem, dari semula 47 orang menjadi hanya 15 relawan.
Sementara itu, dapur dengan penerima manfaat di atas 2.000 orang hanya diperbolehkan mempekerjakan maksimal 24 relawan.
​”Kebijakan baru mengenai skema operasional ini telah membuat kegaduhan di tingkat SPPG, karena harus mengeluarkan jumlah relawan yang ada. Meskipun tidak dikeluarkan, maka skema shifting (giliran kerja) dilakukan, dan ini berdampak pada pendapatan relawan yang jauh lebih rendah. Daripada UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Abah Ucu.
​Akibat penerapan sistem shifting demi menyelamatkan nasib para pekerja, seorang relawan kini hanya bisa bekerja sekitar 12 hari dalam sebulan. Pendapatan mereka pun merosot tajam di angka Rp1,2 juta terpaut jauh di bawah standar UMR Jawa Barat. Yang berada di kisaran Rp2,3 juta per bulan.
​”Kami ini mengalami dilema berat dengan kebijakan tersebut. Di satu sisi kami dipaksa mengurangi jumlah relawan, namun di sisi lain tidak boleh ada pemberhentian begitu saja. Karena jika dikurangi justru akan menambah angka pengangguran baru di daerah,” ujar dia.
​Abah Ucu juga menyoroti perlunya BGN membentuk Deputi Kemitraan khusus yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah.
Sebelumnya, BGN sempat menerima usulan mitra untuk melakukan akreditasi dan grading agar setiap dapur tidak disamaratakan. Namun, tak lama setelah grading berjalan, kebijakan baru kembali turun tanpa sosialisasi yang matang.
​
Beban Administrasi Aplikasi dan Nasib Dapur Baru yang Menggantung
​Keluhan tak berhenti pada urusan tenaga kerja. Perwakilan SPPG asal Kabupaten Ciamis, Robi Tamzil, menyoroti betapa terkurasnya energi para pengelola dapur. Akibat kewajiban mengisi berbagai aplikasi digital setiap harinya.
Menurutnya, tumpukan administrasi digital ini justru tidak bersentuhan langsung dengan kualitas pemenuhan gizi anak.
​”Salah satunya aplikasi LPDH (Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian) yang hari ini banyak sekali mitra menjadi korban. Karena kerumitan aplikasi tersebut,” ungkap Robi.
​
Ia berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar program unggulan
Presiden Prabowo Subianto ini tidak terhambat oleh kendala teknis yang merugikan pelaksana di lapangan.
Hal senada dikatakan perwakilan tokoh masyarakat kabupaten Tasikmalaya yang ikut dalam kesempatan tersebut Karom, menegaskan. Bahwa pihaknya sangat mendukung langkah BGN dalam melakukan efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola.
Namun, efisiensi tersebut jangan sampai mengorbankan kualitas pelayanan gizi maupun memicu konflik sosial di akar rumput.
​”Jika tidak segera dilakukan evaluasi, maka bakal ada ribuan pengangguran baru akibat pemangkasan jumlah relawan ini. Bahkan sekarang pun sudah mulai terjadi konflik di lapangan. Karena banyak relawan terpaksa dihentikan tanpa alasan yang jelas,” kata Karom.
​
Selain itu, Karom mendesak BGN segera memberikan kepastian. Akses operasional bagi Dapur SPPG baru, pasalnya, banyak masyarakat yang telah merogoh kocek pribadi. Dalam jumlah besar untuk membangun infrastruktur dapur demi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tetapi hingga kini belum juga diizinkan beroperasi.
Respons DPR RI: Program MBG Harus Berkeadilan dan Hidupkan Ekonomi Daerah
Menanggapi keluhan beruntun dari para mitra Jawa Barat dan Jawa Tengah tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Cellica Nurrachadiana, menyatakan komitmennya. Untuk segera membawa aspirasi ini ke meja pimpinan BGN.
​Cellica mengapresiasi sikap konstruktif para mitra yang datang tidak hanya membawa keluhan. Tetapi juga menawarkan solusi nyata demi menyempurnakan tata kelola program pemerintah.
​”Kami sangat mengapresiasi teman-teman mitra ini karena mereka datang memberikan solusi serta temuan-temuan riil di lapangan atas kebijakan yang dikeluarkan. Pada prinsipnya, para mitra ini tetap mendukung penuh kebijakan BGN dan berharap bisa terus menjadi mitra strategis pemerintah,” jelas Cellica.
​Ia menambahkan bahwa kepemimpinan BGN yang baru saat ini memang tengah melakukan pembenahan. Serta evaluasi menyeluruh guna memastikan uang negara dikelola secara tepat sasaran dan akuntabel.
Namun, mantan Bupati Karawang ini mengingatkan bahwa roh dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Memiliki dampak ganda yang harus dijaga keseimbangannya.
Baca Juga: Jokowi Tanggapi Mundurnya Gibran dari Jabatan Wapres
​”Program MBG ini tidak hanya bertujuan memperbaiki gizi anak bangsa. Tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kebijakan ini harus dipikirkan secara holistik dan berkeadilan, jangan sampai ada pihak di lapangan yang justru dirugikan,” kata Cellica.
Menurut dia apa yang menjadi kelurahan saran dan masukan para mitra akan segera disampaikan kepada pihak BGN. Untuk perbaikan dan berkeadilan.
“Intinya pada prinsipnya adalah masukan dari para mitra kami tampung kami dengar. Dan akan kami sampaikan kepada pogak BGN demi perbaikan tata kelola ynah berkeadilan,” katanya.
(Antika Asmara)



