JAKARTA, FOKUSJabar.id: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan Wakil Presiden (Wapres) untuk mengisi jabatan yang di tinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Sebelum pemilihan berlangsung, Presiden Prabowo Subianto di minta mengajukan dua nama Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mengikuti proses verifikasi oleh MPR.
BACA JUGA:
Usulan Pemakzulan Gibran Masuk DPR, 120 Anggota Fraksi Mendukung
Keputusan tersebut merupakan hasil rapat gabungan yang di gelar pada Jumat, 13 November 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pertemuan itu melibatkan pimpinan MPR, perwakilan fraksi-fraksi DPR, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas tahapan pengisian jabatan wakil presiden.
Dalam rapat tersebut, MPR menyepakati sejumlah langkah. Mulai dari meminta Presiden mengusulkan dua kandidat, membentuk tim verifikasi, hingga menyiapkan tim ad hoc untuk menyusun ketetapan pengangkatan wakil presiden terpilih.
Proses ini menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit.
Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan, hasil rapat gabungan mengamanatkan pimpinan MPR untuk mengirimkan surat resmi kepada Presiden pada Jumat, 13 November 2026.
Surat tersebut berisi permintaan agar Prabowo segera mengajukan dua kandidat yang nantinya di periksa oleh tim verifikasi.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan di verifikasi oleh tim verifikasi,” ujar Ahmad Muzani.
Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari setelah menerima surat resmi dari MPR untuk menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya.
Penentuan kandidat yang akan di ajukan merupakan kewenangan Presiden. Meski demikian, Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukungnya.
Setelah nama-nama calon di terima, MPR akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan setiap kandidat memenuhi persyaratan yang berlaku.
Untuk menjalankan tahapan tersebut, rapat gabungan menyetujui pembentukan tim verifikasi yang terdiri atas 36 orang dan di pimpin oleh salah satu pimpinan MPR.
Muzani menjelaskan tugas utama tim tersebut adalah memeriksa seluruh persyaratan pencalonan.
“Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden,” ujarnya.
BACA JUGA:
Pendeta di Yogyakarta Angkat Salam 3 Jari Saat Ibadah
MPR juga membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota sebanyak 36 orang. Tim ini memiliki tanggung jawab berbeda dari tim verifikasi. Yakni menyiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden yang terpilih melalui sidang paripurna.
Keanggotaannya berasal dari unsur fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD. Sedangkan kepemimpinannya dipercayakan kepada tiga wakil ketua MPR.
“Tim ad hoc jumlahnya 36 orang yang akan juga diketuai oleh tiga wakil ketua MPR, anggotanya dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD,” terang Muzani.
Seluruh tahapan tersebut ditargetkan mengarah pada sidang paripurna yang telah dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
Sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, itu akan membahas pemilihan wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan.
Rangkaian agendanya meliputi pemilihan, pengesahan hasil pemilihan, serta pelantikan wakil presiden terpilih.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Muzani.
Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih penggantinya.
Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan ketentuan tersebut, Presiden bertugas mengajukan kandidat. Sementara MPR memiliki kewenangan memilih satu orang untuk menduduki jabatan wakil presiden.
MPR memilih mempercepat proses pengisian jabatan tersebut meskipun konstitusi memberikan waktu hingga 60 hari.
Menurut Muzani, percepatan itu telah menjadi pembahasan dalam konsultasi antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden.
Ia menyampaikan bahwa penyelesaian kekosongan jabatan wakil presiden sebaiknya dilakukan sesegera mungkin.
“Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden. Intinya adalah makin cepat makin baik,” ungkap Muzani.
Dengan penetapan jadwal tersebut, proses selanjutnya akan bergantung pada pengajuan dua kandidat oleh Presiden Prabowo.
BACA JUGA:
Kunjungan Polisi ke Gereja Tuai Kritik, Imparsial Jemaat Merasa Diawasi
Setelah nama beserta dokumen persyaratan diterima, tim verifikasi MPR akan melakukan pemeriksaan sebelum calon dibawa ke sidang paripurna.
Tim ad hoc juga akan menyiapkan ketetapan yang diperlukan untuk pengangkatan kandidat terpilih.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)
 menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan Wakil Presiden (Wapres) untuk mengisi jabatan){kind=link}