MAJALENGKA,FOKUSJabar.id: Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Majalengka menyoroti kinerja pengawasan pemerintah daerah. Mahasiswa menilai pelaksanaan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Majalengka butuh perhatian serius.
Para mahasiswa menyampaikan tiga pokok tuntutan penting kepada pimpinan DPRD Majalengka. Tuntutan tersebut mencakup penguatan pengawasan sektor lingkungan, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur.
Baca Juga: Foto Wakil Presiden Hilang di 12 Ruangan DPRD Majalengka, Ketua DPRD Mengaku Tidak Tahu
Mahasiswa juga menuntut kebijakan anggaran berpihak kepada rakyat serta pembuatan regulasi berkualitas.
Ketua Aliansi BEM se-Majalengka Nendi Nurdiana menilai pengawasan merupakan persoalan mendasar di daerah. Pemerintah tidak cukup hanya mengesahkan aturan tanpa mengawal implementasinya di lapangan.
“Pengawasan dan bagaimana efektivitas perda-perda yang telah dibuat,” kata Nendi Nurdiana, Jumat (13/11/2026).
Nendi mencontohkan persoalan Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pengelolaan sampah lewat Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga luput dari pengawasan optimal.
Mahasiswa Kecewa Tingkat Kehadiran Anggota Dewan
Aliansi BEM turut menyoroti rendahnya tingkat kehadiran anggota legislatif dalam berbagai agenda penting. Mahasiswa mengaku lelah mengingatkan masalah kedisiplinan wakil rakyat tersebut.
“Ya, untuk masalah kehadiran, mungkin kami juga sudah capek mengingatkan akan hal itu. Beberapa kali mengingatkan, tetap begini saja untuk persoalan kehadiran, gitu,” ujar Nendi.
Para aktivis mahasiswa menunggu hasil pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Agenda penting tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin mendatang.
Aliansi BEM akan menggelar konsolidasi internal untuk menentukan langkah taktis berikutnya. Selanjutnya keputusan aksi lanjutan tergantung pada akomodasi aspirasi rakyat dalam dokumen anggaran dewan.
“Ke depan komitmen kami dari Aliansi BEM Se-Majalengka utamanya berikut dengan kawan-kawan yang ada di kampus masing-masing di Majalengka berkomitmen penuh gitu untuk bagaimana bisa menjadi kontrol sosial di daerah kami sendiri,” pungkas Nendi.
(Jilly Ortega)
 se-Majalengka Provinsi Jawa Barat menyoroti kinerja pengawasan pemerintah daerah){kind=link}