TASIKMALAYA,FOKUJabar.id: Transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya kembali menuai sorotan tajam elemen masyarakat. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya mendesak pemerintah daerah bersikap transparan mengenai skema pembayaran pinjaman daerah senilai Rp 230 miliar.
Pemkab Tasikmalaya sebelumnya mengalokasikan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan.
Baca Juga: Polres Tasikmalaya Tanam Ribuan Mangrove di Cipatujah, Nelayan Terima Bantuan Rompi Pelampung
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya Burhanudin Muslim menilai keterbukaan informasi pengembalian utang jangka panjang sangat krusial. Masyarakat berhak mengetahui sumber anggaran cicilan, tahapan pembayaran tahunan, hingga kesiapan fiskal pemerintah daerah.
“Pemkab Tasikmalaya harus membuka secara transparan skema pembayaran pinjaman daerah ini. Masyarakat perlu tahu seperti apa mekanisme pembayarannya, sumber anggarannya dari mana, dan bagaimana tahapan pengembaliannya. Jadi, semuanya jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” tegas Burhanudin, Jumat (13/11/2026).
KNPI Soroti Kepastian Pembayaran Cicilan Tahun Pertama
Burhanudin turut menyoroti kepastian pembayaran cicilan tahap pertama yang jatuh tempo pada tahun ini. Pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi fiskal secara terbuka agar publik dapat mengawasi ketepatan waktu pelunasan kewajiban tersebut.
“Pembayaran di setiap tahun pun juga harus jelas. Apakah bisa terbayar atau tidak, pemerintah daerah harus menyampaikan secara terbuka. Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui pembangunan jalannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana kewajiban pinjamannya dibayar,” imbuh Burhanudin.
KNPI Minta Pemkab Awasi Ketat Mutu Konstruksi Jalan
Selain menuntut keterbukaan anggaran, DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya mengawasi serius kualitas pengerjaan proyek fisik di lapangan. Burhanudin mengingatkan Pemkab Tasikmalaya agar tidak mengorbankan spesifikasi teknis demi mengejar target percepatan proyek semata.
Kualitas konstruksi jalan wajib sebanding dengan beban cicilan utang jangka panjang yang rakyat tanggung selama beberapa tahun mendatang.
“Jangan sampai pinjamannya belum lunas, tetapi kondisi jalan yang dibangun sudah rusak lagi. Ini tentu sangat disayangkan. Masyarakat harus mendapatkan manfaat pembangunan dalam jangka panjang, bukan hanya menikmati jalan bagus dalam waktu singkat,” ujar Burhanudin.
KNPI mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan proyek sejak tahap awal pengerjaan hingga proses serah terima akhir guna memastikan kontraktor mematuhi standar mutu konstruksi.
(Abdul latif)
