CIAMIS,FOKUSJabar.id: Nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Ciamis belum menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten Ciamis belum bisa memastikan kuota peralihan status menuju PPPK Penuh Waktu pada tahun 2027 mendatang.
Sebanyak 3.518 pegawai berstatus PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Ciamis menanti kepastian kebijakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini.
Baca Juga: MTs Asy-Syamsiyyah Ciamis Turunkan Foto Gibran dari Ruangan Sekolah
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ciamis Ai Rusli Suargi menyambut baik kesepakatan pemerintah pusat dan DPR RI. Namun pemerintah daerah wajib menunggu petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis resmi sebelum mengambil kebijakan lanjutan.
“Kami menyambut positif kebijakan tersebut, termasuk rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, untuk pelaksanaannya, saat ini kami masih menunggu ketentuan juklak dan juknis dari kementerian terkait,” kata Ai Rusli, Jumat (13/11/2026).
Data BKPSDM Ciamis per 1 November 2026 mencatat rincian komposisi kepegawaian tersebut. Ribuan pegawai ini terdiri atas 953 tenaga guru, 485 tenaga kesehatan, dan 2.080 tenaga teknis.
BKPSDM Ciamis Siapkan Perpanjangan Kontrak Kerja Awal Januari 2027
Pemkab Ciamis turut menyiapkan skema kelanjutan masa kerja bagi ribuan pegawai paruh waktu tersebut. Masa berlaku perjanjian kerja saat ini akan berakhir tepat pada 31 Desember 2026.
BKPSDM Ciamis merencanakan proses perpanjangan kontrak kerja pada awal Januari 2027 guna menjaga kelangsungan pelayanan publik.
“Untuk perpanjangan masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu direncanakan dilaksanakan pada awal Januari 2027, mengingat kontrak kerja yang berjalan saat ini berakhir pada 31 Desember 2026,” jelasnya.
Pemkab Ciamis Belum Putuskan Mekanisme Seleksi Ulang Pegawai
Ai Rusli menegaskan pemerintah daerah belum memutuskan jumlah pegawai yang memenuhi syarat peralihan status penuh waktu. Pihaknya belum mengetahui apakah seluruh pegawai otomatis naik status atau harus menjalani pemetaan ulang.
Kementerian terkait memegang penuh kewenangan menetapkan syarat, tahapan, serta mekanisme pengangkatan resmi.
“Untuk hal tersebut, baik jumlah yang akan diangkat, persyaratan pengangkatan maupun mekanismenya, kami masih menunggu ketentuan regulasi dan petunjuk teknis dari kementerian terkait,” ungkap Ai Rusli.
Pemkab Ciamis berkomitmen langsung menyesuaikan kebijakan kepegawaian daerah begitu pemerintah pusat menerbitkan regulasi resmi. Langkah ini memberi kepastian hukum sekaligus menjamin kejelasan karier seluruh aparatur sipil di Tatar Galuh.
(Mia)
 Paruh Waktu di Kabupaten Ciamis belum menemui titik terang){kind=link}