PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pengurus Pondok Pesantren Nurul Bayan, Desa Cimerak, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, mendesak pemecatan oknum anggota TNI. Oknum militer tersebut diduga menganiaya enam santri di lingkungan pesantren.
Pimpinan Ponpes Nurul Bayan Undang Mukhtar Efendi menuntut pertanggungjawaban hukum yang tegas atas aksi kekerasan tersebut. Pihaknya meminta instansi militer menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
Baca Juga: Orang Tua Santri Korban Oknum TNI di Pangandaran Minta Keadilan
“Kalau kebanyakan, maunya dipecat dari keanggotaan. Setidaknya dia mendapat hukuman yang setimpal. Intinya, diadili sesuai prosedur hukum,” kata Undang, Jumat (13/11/2026).
Kalangan pesantren menyuarakan desakan keras serupa demi mencegah terulangnya kasus kekerasan. Undang khawatir sanksi ringan justru akan merusak citra baik institusi TNI di mata publik.
Pelaku Cambuk Enam Santri Menggunakan Selang Air
Peristiwa bermula saat oknum anggota TNI memasuki area pesantren pada malam hari. Sejumlah santri segera menegur pria asing tersebut karena tidak mengenali identitasnya.
Pelaku justru mengamuk dan memukuli para santri menggunakan selang air. Aksi brutal itu merembet hingga ke sejumlah titik lingkungan pesantren, termasuk kawasan asrama putri.
Undang memastikan enam santri mengalami luka memar parah akibat pemukulan dan pencambukan tersebut. Sebagian besar korban menderita luka lebam pada bagian punggung.
Pelaku sempat mengakui Ia berada di bawah pengaruh minuman beralkohol saat beraksi. Undang menanyai langsung oknum TNI tersebut di hadapan banyak saksi mata.
“Dia mengakui sedang mabuk. Saya tanya sendiri di depan banyak saksi. Dia bilang tidak ingat karena memang sedang mabuk,” ujar Undang.
Pengurus Pesantren Kawal Transparansi Proses Hukum
Pengurus Ponpes Nurul Bayan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara pidana ini kepada aparat berwenang. Pihak pesantren terus mengawal perkembangan proses penyidikan hingga meja hijau.
Undang berharap aparat penegak hukum memproses kasus ini secara transparan dan adil. Penegakan hukum yang tegas memberi rasa keadilan bagi para korban sekaligus menjaga kondusivitas wilayah Pangandaran.
(Sajidin)
