CIAMIS,FOKUSJabar.id: Lembaga pendidikan MTs Asy-Syamsiyyah Ciamis menurunkan foto wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jumat (13/11/2026).
Pembina Kepala Sekolah MTs Asy-Syamsiyyah, Pamokolan, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis Irpan mengatakan, kebijakan lepas lambang resmi kenegaraan ini tidak melanggar hukum, menyusul dinamika status kelembagaan yang terjadi.
“Langkah penertiban foto pejabat negara tersebut memiliki dasar argumentasi administratif dan etika birokrasi yang kuat,” kata dia.
Irpan menjelaskan, terdapat sejumlah alasan fundamental mengapa foto resmi wakil presiden dapat atau bahkan perlu menurukan dari ruang publik perkantoran. Salah satu poin utamanya berkaitan dengan status jabatan Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan MPR RI pada 12 November 2026.
BACA JUGA: Jokowi Tanggapi Mundurnya Gibran dari Jabatan Wapres
“Foto yang di ada kantor pemerintahan maupun lembaga adalah representasi visual resmi dari pejabat yang sedang aktif menjabat, bukan foto pribadi, tokoh idola, ataupun mantan pejabat,” ujar Irpan.
Ia menambahkan, apabila seorang pejabat sudah tidak lagi memegang mandat jabatannya, pembiaran pemasangan foto resmi di dinding instansi justru berpotensi menimbulkan disinformasi. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat seolah-olah kedudukan struktural tersebut masih berjalan seperti semula.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati mas Gibran yang telah memiliki jiwa ksatria sebagai negarawan sejati, tentu pengorbanan, keringat, kerja keras serta kecintaan mas Gibran dalam melaksanakan tugas negara. Semoga kebaikan mas Gibran melekat di masyarakat bangsa Indonesia serta diterima oleh Allah. Aamiin,” kata dia.
Standar Pemasangan Simbol Negara di Instansi Resmi
Dalam tradisi tata kelola pemerintahan di Indonesia, pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden berdampingan dengan lambang negara Garuda Pancasila aturanya berdasarkan kelaziman dan etika birokrasi.
Fungsi Simbolis, foto resmi kepala negara dan wakil kepala negara merepresentasikan otoritas pemerintahan yang sah dan sedang aktif.
BACA JUGA:Gibran Ingin Buktikan Keabsahan Ijazah Lewat PTUN
Kepastian Hukum dan Administratif, ketika terjadi kekosongan atau perubahan status kekuasaan, penyesuaian simbol-simbol kenegaraan di ruang publik instansi pemerintah harus segera dilaksanakan guna menjaga akurasi informasi publik.
Langkah yang diambil sejumlah pihak di Ciamis ini mencerminkan kehati-hatian dalam merespons dinamika politik nasional, sekaligus menjaga tertib ad
(Admia)
, setelah keputusan pengunduran diri Gibran diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. ){kind=link}