BANJAR,FOKUSJabar.id: Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Banjar menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) terhadap terdakwa Arrasyd, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Banjar dari Fraksi PDIP. Sidang pembacaan putusan atas perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ini berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
Melalui putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara fakta, tetapi bukan merupakan tindak pidana murni. Dengan demikian, ARM diwajibkan untuk segera dibebaskan dari tahanan seketika setelah persidangan usai.
Baca Juga: Kasus Dugaan Penipuan Dana Dapur MBG di Banjar Berakhir, Hakim Nilai Sengketa Masuk Ranah Perdata
Kuasa Hukum Sambut Baik Putusan dan Urus Administrasi Pembebasan
Ketua tim kuasa hukum ARM, Herman Subekti, menyambut penuh rasa syukur atas putusan lepas tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal persidangan, pihaknya konsisten meyakini bahwa perkara yang menjerat kliennya murni merupakan sengketa keperdataan, bukan wilayah hukum pidana.
“Alhamdulillah, majelis hakim sudah menjelaskan fakta persidangan dari A sampai Z, termasuk keterangan saksi-saksi dan saksi ahli. Intinya, putusan hari ini menyatakan Arrasyd tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan dan tidak bisa dituntut secara pidana,” ujar Herman kepada awak media usai persidangan.
Herman mengungkapkan bahwa tim kuasa hukum langsung bergerak cepat mengurus administrasi pembebasan kliennya. Koordinasi lintas instansi dilakukan mulai dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan. Hingga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) agar Arrasyd dapat segera menghirup udara bebas pada hari yang sama.
Terkait kewajiban utang piutang yang menjadi pokok pangkal perkara, Herman memastikan kliennya tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya melalui jalur perdata yang proporsional. Putusan lepas ini sama sekali tidak menghapuskan kewajiban keperdataan tersebut. Melainkan meluruskan bahwa dakwaan penipuan dan penggelapan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berdasar secara unsur pidana.
Menanggapi langkah JPU yang langsung mengajukan banding atas putusan tersebut, pihak kuasa hukum menyatakan menghormati hak penuntut umum. Kendati demikian, eksekusi pembebasan terhadap Arrasyd tetap wajib berjalan seketika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tegakkan Asas Ultimum Remedium dan Lanjutkan Laporan Balik
Sementara itu, anggota tim kuasa hukum lainnya, Adam Hasan, S.H., M.H., memberikan apresiasi tinggi terhadap keberanian serta progresivitas majelis hakim dalam menggali kebenaran materiil di ruang sidang. Ia menilai putusan ontslag ini menjadi preseden penting bagi dunia peradilan Indonesia.
“Putusan lepas ini sekaligus menjadi pengingat keras dan preseden penting bagi penegakan hukum kita. Bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium) dan sekali-kali tidak boleh ditarik-tarik atau dijadikan alat penekan untuk memaksakan kepentingan tertentu dalam sengketa keperdataan,” tegas Adam.
Adam menambahkan, kemenangan hukum ini berkeadilan dan proporsional. Fokus utama tim kuasa hukum selanjutnya adalah memulihkan nama baik, harkat dan martabat. Serta kondisi psikologis kliennya yang sempat tertekan akibat opini publik selama menjalani proses hukum.
Di sisi lain, pihak kuasa hukum memastikan proses hukum atas laporan balik terhadap pelapor di Polres Banjar akan terus berjalan. Putusan lepas dari pengadilan ini semakin memperkuat landasan hukum adanya dugaan pelaporan yang merugikan nama baik klien mereka.
“Laporan balik di Polres Banjar sudah berjalan dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya secara profesional. Itu berjalan terpisah dan akan terus kami kawal secara terbuka dan transparan,” pungkas Adam.
(Susi)




