spot_imgspot_img
Selasa 17 November 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Kasus Dugaan Penipuan Dana Dapur MBG di Banjar Berakhir, Hakim Nilai Sengketa Masuk Ranah Perdata

BANJAR,FOKUSJabar.id: Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Banjar menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) terhadap terdakwa Ar-Rasyid Ridlo Muharam. Majelis hakim membacakan ketetapan tersebut dalam sidang putusan perkara pidana bernomor 40/Pid/2026/PN Banjar, Selasa (17/11/2026) sore.

Hakim Ketua, Hilman Maulana Yusuf, S.H., memimpin langsung jalannya persidangan yang menyita perhatian publik tersebut. Perkara ini menyoroti dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait proyek persiapan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kerja sama dana talangan antara terdakwa dengan saksi pelapor, Imas Yulia.

Baca Juga: Tarik Investor, Pemkot Banjar Matangkan RDTR dan KLHS

Pertimbangan Hukum: Sengketa Masuk Ranah Keperdataan

Dalam amar putusannya, majelis hakim menguraikan bahwa penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif. Dakwaan pertama mendakwa terdakwa melanggar Pasal 486 KUHP tentang penggelapan, sedangkan dakwaan kedua menjeratnya dengan Pasal 492 KUHP tentang penipuan.

Setelah meneliti seluruh fakta persidangan, keterangan para saksi, serta alat bukti sah, majelis hakim menyimpulkan unsur pidana penipuan tidak terpenuhi. Hakim tidak menemukan adanya niat jahat (mens rea) maupun rangkaian tipu muslihat sejak awal kesepakatan transaksi berlangsung.

“Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi pelapor murni merupakan perikatan pinjam-meminjam atau dana talangan. Di mana sebelumnya juga pernah ada riwayat transaksi serupa yang berhasil diselesaikan dengan baik. Selain itu, fakta persidangan membuktikan bahwa kegiatan renovasi rumah untuk persiapan dapur MBG benar-benar dilaksanakan secara fisik di lapangan, sehingga tuduhan proyek fiktif tidak dapat dibenarkan,” tegas Hakim Ketua dalam persidangan.

Kendati demikian, majelis hakim menyoroti fakta bahwa terdakwa memang belum melunasi kewajiban pembayaran pinjaman senilai Rp243.100.000. Penggunaan sebagian dana yang tidak sepenuhnya selaras dengan rencana awal juga menjadi catatan majelis. Namun, hakim menilai perbuatan tersebut merupakan bentuk wanprestasi atau ingkar janji dalam hubungan perdata, bukan tindak pidana penipuan murni.

Hakim Terapkan Asas Ultimum Remedium dan Pulihkan Nama Baik

Meskipun sempat mempertimbangkan unsur penggelapan terkait penggunaan dana di luar peruntukan, majelis hakim memilih mengedepankan asas hukum ultimum remedium. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai upaya penyelesaian terakhir.

“Mengingat inti permasalahan berakar dari hubungan kontraktual dan utang-piutang, perkara ini dikategorikan sebagai sengketa keperdataan yang penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur perdata,” jelas Hakim Hilman Maulana Yusuf.

Merujuk ketentuan Pasal 244 ayat (3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UHAP), majelis hakim menilai perbuatan yang jaksa dakwakan memang terbukti secara fakta, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan sengketa perdata. Atas dasar hukum tersebut, majelis hakim memutuskan melepaskan terdakwa Ar-Rasyid Ridlo Muharam dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

“Atas putusan tersebut, majelis hakim juga menetapkan agar hak-hak terdakwa dipulihkan. Termasuk rehabilitasi nama baik secara sosial dan institusional agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara wajar,” ucapnya.

(Susi)

spot_img

Berita Terbaru