BANJAR,FOKUSJabar.id: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar mengambil tindakan tegas. Petugas memutus jaringan kabel fiber optik (FO) sepanjang kurang lebih 2 kilometer di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar.
Tim gabungan menertibkan jaringan tersebut karena perusahaan pengelola belum mengantongi izin pemanfaatan bagian jalan hingga batas waktu yang ditentukan. Kabel berkapasitas 48 port milik PT Mandiri Daya Utama Nusantara ini menghubungkan menara telekomunikasi di Jalan Baru, Kota Banjar, menuju menara di Cikupa, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
Fungsional Ahli Madya DPMPTSP Kota Banjar, Billy Bertha, menjelaskan bahwa aksi pemutusan ini menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta hasil evaluasi perizinan pemerintah daerah.
“Ini adalah tindak lanjut dari pengaduan yang masuk dulu. Setelah kami evaluasi, tercatat ada empat operator yang belum memproses izin. Dari keempatnya, tiga operator sudah menindaklanjuti dan memproses perizinan, sementara satu perusahaan belum, yakni PT Mandiri Daya Utama Nusantara,” ujar Billy Bertha di lokasi penertiban.
Lewati Batas Waktu 31 Oktober, Petugas Amankan Barang Bukti
Sebelum melakukan eksekusi lapangan, pihak DPMPTSP telah melayangkan surat peringatan resmi. Pemerintah juga memberi tenggang waktu bagi perusahaan untuk melengkapi administrasi hingga 31 Oktober lalu.
Namun, perusahaan tidak menunjukkan iktikad baik sampai tenggat waktu berakhir. Akibatnya, petugas DPMPTSP bersama personel Satpol PP menegakkan Peraturan Daerah (Perda) melalui pemutusan jaringan.
“Pemutusan ini berkaitan dengan perusahaan yang belum mengajukan perizinan pemanfaatan bagian jalan. Karena sudah melewati batas waktu 31 Oktober, hari ini kami turun ke lapangan untuk melakukan pemutusan bersama rekan-rekan penegak hukum dari Satpol PP,” tegasnya.
Setelah memutus jaringan, petugas langsung mengamankan seluruh gulungan kabel fiber optik tersebut ke Markas Satpol PP Kota Banjar sebagai barang bukti penegakan Perda.
“Pihak perusahaan boleh untuk berkoordinasi langsung dengan Satpol PP apabila hendak mengambil kembali aset kabel tersebut,” ujarnya.
Pemkot Banjar Tetap Buka Ruang Operasional Setelah Izin Terbit
Meskipun menindak tegas pelanggaran, Billy memastikan Pemerintah Kota Banjar tidak menutup pintu bagi investasi telekomunikasi. Jaringan kabel yang terputus tetap berpeluang aktif kembali asalkan pihak perusahaan segera menempuh prosedur perizinan resmi.
“Bisa diaktifkan lagi, kami tidak menutup ruang untuk itu. Silakan kepada pihak perusahaan untuk mengajukan dan memproses perizinannya terlebih dahulu. Setelah izinnya terbit, baru boleh melakukan aktivitas pemasangan kabel kembali untuk menyambungkan jaringan antar-tower tersebut,” pungkasnya.
(Susi)




