BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum menemukan laporan peredaran beras oplosan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayahnya.
Meski demikian, pengawasan terhadap pasokan, penyimpanan hingga distribusi beras diperketat untuk mencegah praktik pengoplosan dan penimbunan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pengawasan dilakukan bersama Perum Bulog, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), serta kepolisian.
Baca Juga: Banjir Mengintai Kota Bandung
Menurutnya, sekitar 30 persen pasokan beras SPHP di Kota Bandung berada dalam kendali Bulog, sedangkan 70 persen lainnya mengikuti mekanisme pasar.
“Kalau di Bandung sampai hari ini saya belum mendapatkan laporan bahwa SPHP itu dioplos. Karena bagaimanapun juga, SPHP yang ada di Kota Bandung ini 30 persennya dikendalikan oleh Bulog. Sebanyak 70 persennya itu adalah mekanisme pasar,” kata Farhan di Pendopo Jalan Dalem Kaum Kota Bandung Jumat (30/10/2026).
Farhan memastikan, pasokan beras SPHP yang berada dalam pengelolaan Bulog mendapat pengawasan agar tidak disalahgunakan melalui praktik pengoplosan.
Farhan juga berharap, Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mencegah peredaran beras oplosan.
Bersama Aparat Penegak Hukum
“Saya berharap bahwa kementerian bisa bekerja sama dengan kami, memastikan bersama seluruh aparat hukum, tidak ada lagi beras oplosan di Kota Bandung,” katanya.
Farhan menilai, persoalan yang perlu diwaspadai di Kota Bandung bukan hanya beras oplosan, melainkan juga stabilitas pasokan beras medium. Sebab, masyarakat Kota Bandung memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap jenis beras tersebut.
Menurutnya, sedikit saja terjadi kenaikan harga atau kelangkaan beras medium di pasaran, kondisi tersebut berpotensi memicu kepanikan masyarakat.
“Kalau beras medium harganya naik sedikit saja atau beras mediumnya hilang di pasar, wah, itu yang akan bikin panik di Kota Bandung. Karena memang konsumen di Kota Bandung rata-rata adalah konsumen terbesar dari beras medium. Kalau SPHP mah saya tak khawatir,” ungkapnya.
Baca Juga: Warga Coblong Bandung Tolak Pembangunan Skatepark
Untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi, Pemkot Bandung bersama Bulog dan Polres juga rutin melakukan pendataan serta pengawasan terhadap gudang penyimpanan beras. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 168 gudang beras di Kota Bandung.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah penumpukan stok, praktik pengoplosan, sekaligus memastikan pasokan beras tersalurkan ke seluruh outlet dan pasar.
“Gudang-gudang beras ini kita pastikan, satu, tidak melakukan penumpukan, tidak melakukan pengoplosan, dan juga memastikan bahwa distribusinya lancar ke seluruh outlet dan pasar di Kota Bandung,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 Bandung belum menemukan laporan peredaran beras oplosan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayahnya.){kind=link}