BANDUNG,FOKUSJabar.id: Forum PKL Juara mendukung penataan dan penertiban bangunan serta lapak pedagang di Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana, Kota Bandung Jawa Barat (Jabar).
Namun, dukungan tersebut di sertai permintaan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak berhenti pada pembongkaran.
BACA JUGA:
Satpol PP Bongkar 40 Bangunan Liar di Jalan Hasanuddin-Surya Kencana
Pemkot di minta menyiapkan solusi agar para pedagang tetap memiliki ruang untuk berusaha dan tidak kehilangan mata pencaharian.
Ketua Majelis Adat Sunda sekaligus Penasihat Forum PKL Juara, Ari Mulya Subagja mengatakan, pihaknya menerima program penataan yang di lakukan pemerintah.
“Kami menyambut program pemerintah dengan lapang dada, dan kami akan membantu sepenuhnya,” kata Ari, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, persoalan utama setelah penertiban adalah keberlanjutan usaha para pedagang yang selama ini menjadi warga binaan pemerintah.
Ia berharap, Pemkot Bandung dapat menyiapkan lokasi atau skema yang memungkinkan para pedagang kembali berjualan sesuai dengan aturan dan peruntukan kawasan.
“Yang penting sekarang ke depan adalah bagaimana solusi masyarakat pedagang ini bisa berjualan kembali, tidak hilang mata pencahariannya dan tidak memberatkan kepada pemerintah,” katanya.
Selain meminta solusi bagi pedagang, Ari juga mempertanyakan penyebutan lapak yang di tertibkan sebagai bangunan liar.
Menurut dia, keberadaan lapak tersebut merupakan bagian dari penataan PKL yang di lakukan pemerintah pada 2017-2018.
“Karena bangunan ini tidak liar, hasil penataan tahun 2017 dengan Perda Tahun 2011. Jadi kalau di sebut liar, kami tidak liar,” ucapnya.
Ari menjelaskan, lapak tersebut merupakan hasil penataan yang di lakukan Tim Satgasus PKL pada 2017-2018. Karena itu, ia berharap, penataan yang di lakukan saat ini tetap di ikuti dengan kebijakan pemberdayaan bagi para pedagang.
BACA JUGA:
Nasib 57 Eks Karyawan Bandung Zoo, Pemkot Bandung Siapkan Lapangan Kerja Baru
Ia meminta persoalan tersebut di bahas bersama antara pemerintah dan perwakilan pedagang. Menurutnya, dialog di perlukan untuk menentukan keberlanjutan usaha para pedagang setelah penertiban.
“Tolong di sampaikan ke Pak Wali Kota agar kita bersama-sama duduk satu meja untuk bisa merundingkan, bermusyawarah berkaitan dengan bagaimana nasib para pedagang ke depan,” jelasnya.
Ari menegaskan, penataan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembongkaran lapak. Tetapi juga memberikan ruang bagi pedagang untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.
“Jadi jangan hanya penertibannya saja, tapi bagaimana juga pemberdayaan dan menaikkan harkat derajat para pedagang yang selama ini di bina oleh tim penataan atau Satgasus PKL Kota Bandung,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
