BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Muhamad Iqbal, sukses mengamankan gelar doktoral (S3) ilmu politik. Ia meraih prestasi tersebut usai membedah dinamika politik masyarakat hukum adat Baduy dalam penelitian disertasinya.
Muhamad Iqbal berhasil mempertahankan riset berjudul ‘Partisipasi Politik Masyarakat Hukum Adat Baduy: Studi Tentang Ancaman Politik Elektoral dan Keamanan Societal Pada Pemilihan Legislatif dan Presiden’ saat Sidang Promosi Doktor di Gedung Pascasarjana FISIP Unpad, Bandung, Rabu (12/8/2026).
Baca Juga: Keren! Warga Cikutra Bandung Sulap Jalan Sepanjang 180 Meter Jadi Terowongan Merah Putih
Mengungkap Ketegangan Pemilu dan Hukum Adat Baduy
Prof. Dr. Arry Bainus, M.A. memimpin tim promotor riset ini bersama Drs. Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. dan Dr. Wawan Darmawan, M.Si. Riset tersebut menyoroti benturan antara sistem politik nasional dengan tatanan adat yang menopang kehidupan warga Baduy.
“Saya melihat jika pelaksanaan pemilu dapat memunculkan ketegangan antara aturan formal negara dengan pikukuh atau ketentuan adat yang dipegang masyarakat Baduy,” kata Iqbal saat memberikan keterangan di kampus UPI, Jumat (14/8/2026).
Iqbal menguraikan adanya perbedaan prinsipil di lapangan. Warga Baduy Dalam secara tegas menolak pemilu, sedangkan warga Baduy Luar memilih untuk menggunakan hak pilih mereka.
“Dalam perspektif penelitian ini, memahami keamanan tidak semata-mata sebagai keamanan negara atau terbebas dari ancaman militer. Pendekatan sosiologis menempatkan kualitas hubungan antarmanusia dan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan karakter esensialnya sebagai bagian penting dari keamanan,” tutur Iqbal.
Tantangan Unik Medan Pemilu di Wilayah Adat
Proses pemilu di pemukiman Baduy menghadapi banyak rintangan. Penyelenggara tidak boleh memasang atribut kampanye visual dan wajib menyampaikan informasi secara lisan melalui Jaro. Selain itu, petugas harus mengangkut logistik pemilu dengan berjalan kaki bersama porter lokal karena melarang kendaraan melintas.
Saat pencoblosan, petugas tidak mendirikan TPS di zona inti Baduy Dalam. Warga Baduy Luar harus berjalan ke wilayah perbatasan untuk mencoblos. Mereka bahkan langsung membersihkan jari dari tinta pemilu agar tetap mematuhi aturan kebersihan adat.
“Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah munculnya apa yang disebut sebagai asimilasi paksa atau forced assimilation dalam konteks keamanan politik elektoral. Menurut kesimpulan penelitian, tekanan sistem politik nasional dapat mendorong masyarakat hukum adat Baduy untuk berhadapan dengan aturan adat yang selama ini menjadi pedoman kehidupan mereka,” paparnya.
Ancaman Lturnya Tradisi dan Kepemimpinan Puun
Iqbal mengingatkan bahwa perbedaan sikap politik berpotensi memicu konflik serta fragmentasi di internal masyarakat adat. Situasi ini mengancam kelestarian nilai-nilai tradisional, seperti kepemimpinan Puun, tradisi milu ka nu meunang, serta musyawarah adat.
“Dari hasil disertasi ini, partisipasi politik masyarakat hukum adat Baduy dalam pemilihan legislatif dan presiden lebih banyak berada pada tingkat partisipasi simbolik, belum sepenuhnya mencapai partisipasi substantif. Meski dari sisi penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana dengan baik melalui berbagai bentuk adaptasi,” tambahnya.
Ia memberi rekomendasi agar penyelenggara pemilu di masa depan lebih menghormati aturan lokal demi menjaga substansi keterwakilan sekaligus kelestarian budaya Baduy.
“Penting untuk melihat keamanan masyarakat adat, tidak hanya dari perspektif negara tapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan identitas, nilai, relasi sosial, dan tata kehidupan yang menjadi karakter esensialnya di tengah perubahan politik,” tegas Muhamad Iqbal.
(Ageng)
, Muhamad Iqbal, sukses mengamankan gelar doktoral (S3) ilmu politik){kind=link}