JAKARTA, FOKUSJabar.id: Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional secara permanen sebanyak 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan tersebut di ambil setelah di lakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah dan di temukan sejumlah SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan yang telah di tetapkan.
BACA JUGA:
137 Kepala SPPG Dicopot Bos BGN
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas pelaksanaan Program MBG agar makanan yang di salurkan kepada masyarakat tetap aman dan memenuhi standar kesehatan.
Penutupan 833 SPPG sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program di lakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap dapur MBG beroperasi sesuai ketentuan.
Di tengah penertiban tersebut, pemerintah tetap melanjutkan target perluasan layanan Program MBG.
Salah satu langkah yang di siapkan ialah pembangunan sekitar 13.000 SPPG baru secara bertahap guna memperluas jangkauan layanan. Khususnya di daerah yang masih membutuhkan peningkatan akses terhadap pemenuhan gizi.
Hasil evaluasi BGN menunjukkan bahwa dapur-dapur yang di hentikan operasionalnya tidak mampu memenuhi sejumlah persyaratan penting.
Permasalahan yang di temukan mencakup aspek higienitas, sanitasi, kualitas makanan yang di sajikan hingga fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum sesuai standar.
Selain persoalan fasilitas dan kualitas layanan, sejumlah pengelola SPPG juga di nilai tidak melakukan perbaikan meskipun telah di berikan kesempatan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah menetapkan penghentian operasional secara permanen terhadap 833 SPPG.
BACA JUGA:
Kepala BGN: Program MBG tak Habiskan Seluruh Anggaran Negara
BGN menegaskan, status penutupan permanen berbeda dengan penghentian sementara yang pernah di terapkan sebelumnya.
Dengan status tersebut, dapur yang telah di tutup tidak lagi memperoleh pembayaran maupun dukungan operasional dari pemerintah. Sehingga tidak dapat kembali menjalankan layanan dalam skema Program MBG.
Berdasarkan data BGN, sebanyak 98 dapur yang di tutup berada di wilayah Sumatera. Sementara 311 dapur tersebar di Pulau Jawa dan Madura,
Sedangkan 424 dapur lainnya berada di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Sebaran tersebut menunjukkan bahwa proses evaluasi di lakukan secara nasional tanpa membedakan wilayah.
Di sisi lain, pemerintah terus mempersiapkan pembangunan sekitar 13.000 dapur baru sebagai bagian dari pengembangan Program MBG.
Pembukaan SPPG baru akan di lakukan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang memiliki angka stunting relatif tinggi. Termasuk sejumlah wilayah di Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Rencana pembangunan ribuan dapur baru tersebut tidak di maksudkan untuk menggantikan satu per satu dapur yang telah di tutup.
Penutupan 833 SPPG merupakan langkah penegakan standar kualitas. Sedangkan pembangunan dapur baru merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas cakupan layanan Program MBG di seluruh Indonesia.
Pemerintah belum mengumumkan pembukaan operasional 13.000 dapur tersebut secara serentak.
Saat ini proses yang berlangsung masih berfokus pada finalisasi kesiapan operasional serta verifikasi lokasi agar setiap dapur yang akan beroperasi benar-benar memenuhi seluruh persyaratan yang telah di tetapkan.
Verifikasi tersebut meliputi pemeriksaan terhadap kelayakan sarana dan prasarana, standar keamanan pangan hingga kesiapan pengelola dalam menjalankan layanan sesuai pedoman BGN.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya mencegah terulangnya pelanggaran yang sebelumnya menyebabkan ratusan dapur harus di hentikan operasionalnya.
Secara keseluruhan, pemerintah menjalankan dua kebijakan secara bersamaan dalam pelaksanaan Program MBG. Yakni, memperketat pengawasan melalui penutupan dapur yang tidak memenuhi standar serta memperluas layanan melalui pembangunan ribuan SPPG baru.
Langkah ini di harapkan mampu menjaga mutu pelaksanaan program sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)
 mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional secara permanen sebanyak 833 Satuan){kind=link}