BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen kuatnya untuk menjamin seluruh anak usia sekolah tetap mengenyam bangku pendidikan, termasuk para lulusan yang gagal menembus seleksi masuk SMA maupun SMK negeri pada tahun ajaran 2026/2027. Pemprov Jabar menempuh langkah taktis ini lewat program kemitraan khusus bersama beragam sekolah swasta di seantero Jabar.
Kebijakan ini mendadak menyedot perhatian publik setelah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) melayangkan bantahan terkait keterlibatan sekolah swasta dalam program garapan pemprov tersebut.
Baca Juga: Dukung Daya Saing Produk, 500 Ribu UMKM Akan Terima Sertifikasi Halal Gratis
Menanggapi polemik itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah menjalin ikatan kerja sama langsung dengan pihak sekolah sebagai satuan pendidikan, bukan dengan organisasi induk yang menaunginya.
Dedi menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menelurkan solusi cepat bagi puluhan ribu calon peserta didik. Mereka yang belum mendapatkan kuota di sekolah negeri. Oleh sebab itu, Pemprov Jabar memilih membangun kolaborasi taktis secara langsung dengan institusi swasta yang menyatakan kesiapannya menjadi mitra.
“Kami sudah menyepakati solusi ini bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan hitungan tim di lapangan, terdapat sekitar 70.000 hingga 80.000 siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri tahun ini,” ungkap Dedi Mulyadi, Sabtu (20/6/2026).
Gubernur menyebut volume siswa yang tidak lolos masuk negeri tahun ini sejatinya mengalami penurunan ketimbang periode sebelumnya. Kendati demikian, pemprov tetap mengaktifkan langkah antisipatif agar anak-anak tersebut tidak putus sekolah. Pemprov Jabar akan menanggung biaya pendidikan mereka di sekolah swasta mitra yang telah meneken kesepakatan.
Pemprov Jabar Kunci Komitmen 700 Sekolah Swasta, Siapkan Subsidi Rp2,7 Juta Per Siswa
Merespons riak penolakan dari pengurus BMPS, Dedi kembali menggarisbawahi bahwa tata kelola nota kesepahaman (MoU) ini murni berjalan secara interpersonal institusi pendidikan.
“Kami tidak menghadapi masalah di lapangan, karena pemerintah bekerja sama langsung dengan sekolah, bukan dengan organisasi ataupun ormas. Hingga hari ini, sebanyak 700 sekolah swasta sudah mengirimkan surat pernyataan resmi dan menyatakan kesediaan mereka mendukung program ini. Jadi, kalau organisasinya membantah tetapi sekolahnya mau, bagaimana?” kata Dedi.
Demi menyukseskan jaring pengaman pendidikan ini, Pemprov Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran bantuan pendidikan khusus sebesar Rp2,7 juta. Hanggaran tersebut untuk setiap siswa yang berkuliah di sekolah swasta mitra. Stimulus finansial tersebut mencakup komponen Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta. Serta subsidi biaya operasional pendidikan bulanan senilai Rp100 ribu per bulan (total Rp1,2 juta per tahun).
Dedi menilai sebaran 700 sekolah yang sudah merapat ke dalam barisan kemitraan ini sangat ideal untuk melarutkan beban tumpukan calon siswa. Jika membagi rata estimasi 80.000 siswa ke seluruh mitra, maka setiap sekolah swasta rata-rata akan menampung sekitar 100 murid baru.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh muatan kebijakan ini lahir dari hulu target tunggal. Hal itu demi memastikan tidak ada satu pun anak di Jawa Barat yang kehilangan hak belajarnya akibat benturan keterbatasan daya tampung sekolah negeri maupun kendala ekonomi keluarga. Pemprov Jabar berjanji akan terus memelihara kolaborasi ini demi menjaga masa depan generasi muda Tatar Pasundan.
(Jingga Sonjaya)
