TASIKMALAYA,FOKUSjabar.id: Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Tasikmalaya berlangsung kondusif tanpa aksi turun ke jalan. Sebagai ganti demonstrasi, perwakilan buruh dari KSPSI, SBSI 92, SBMT, dan KASBI memilih menyampaikan aspirasi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan di Restoran Sambel Hejo, Minggu (3/5/2026).
Forum ini mempertemukan para aktivis buruh dengan pemangku kebijakan, termasuk Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Ketua DPRD H. Aslim, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto, serta jajaran TNI dan Kejaksaan. Dalam diskusi ini, para buruh menuntut keberpihakan aturan yang lebih nyata terhadap kesejahteraan pekerja.
Baca Juga: Ribuan Warga Padati Pusat Pemerintahan, Formaskab Tasikmalaya 2026 Berakhir Meriah
Ketua SBSI 92 Priangan Timur, Deni Hendra Komara, menyoroti fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang menurutnya belum berjalan optimal. Ia mendesak pemerintah untuk menyelaraskan kurikulum pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan dunia industri agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing.
“Banyak investor mengeluh karena sulit mendapatkan pekerja terampil. Kami juga meminta pemerintah segera membentuk Satgas penanggulangan PHK untuk mengawasi regulasi ketenagakerjaan di lapangan,” tegas Deni.
Sorotan Terhadap Sistem Outsourcing
Senada dengan Deni, Ketua KSPSI Kota Tasikmalaya, Yuhendra Effendi, menyuarakan desakan penghapusan sistem outsourcing. Ia menilai sistem ini mengancam kenyamanan bekerja, membatasi jenjang karir, dan memberikan upah yang rendah bagi para buruh.
“Buruh merupakan penggerak ekonomi bangsa, bukan ancaman bagi pemerintah maupun pengusaha. Kami ingin forum ini menghasilkan poin-poin konkret yang meningkatkan kesejahteraan kami, bukan sekadar diskusi lalu pulang,” ujar Yuhendra.
Komitmen Pemerintah Kota
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengakui LKS Tripartit memang perlu penguatan lebih lanjut. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkot telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp360 juta untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 772 pekerja rentan. Viman berencana meningkatkan anggaran tersebut menjadi Rp624 juta untuk menjangkau 2.300 pekerja pada periode mendatang.
“Kami menempatkan buruh sebagai pejuang ekonomi keluarga. Ke depan, LKS Tripartit akan menggelar diskusi rutin setiap tiga bulan di Gedung PPIK untuk memastikan aspirasi buruh terus terserap,” jelas Viman.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, turut mengapresiasi langkah cerdas para buruh yang memilih jalur dialog. Menurutnya, FGD merupakan media yang sangat tepat untuk mencari solusi bersama demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif di Kota Tasikmalaya.
Acara berakhir secara simbolis dengan pemotongan nasi tumpeng oleh perwakilan buruh yang diberikan kepada Wali Kota. Momen ini kemudian menandai terbangunnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menjaga kondusifitas daerah.
(Seda)
 2026 di Kota Tasikmalaya berlangsung kondusif tanpa aksi turun ke jalan){kind=link}