BANDUNG,FOKUSJabar.id: Masalah banjir di Kabupaten Bandung yang terus berulang setiap musim hujan memicu perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa penanganan bencana ini membutuhkan langkah radikal yang menyentuh akar persoalan, bukan sekadar respons reaktif di lapangan.
Dalam pertemuan di Gedung Pakuan, Dedi memaparkan empat strategi utama untuk memutus rantai banjir tahunan. Ia menilai fondasi utama perbaikan harus bermula dari perombakan tata ruang wilayah Kabupaten Bandung secara menyeluruh.
Baca Juga: Musrenbang Jabar 2026, Dedi Mulyadi Paparkan 5 Prioritas Pembangunan
“Pertama, pemerintah harus mengubah tata ruang Kabupaten Bandung agar daerah resapan kembali ke peran alaminya,” ujar Dedi, Rabu (15/4/2026).
Normalisasi Sungai dan Rehabilitasi Hulu
Langkah kedua yang menjadi prioritas pemerintah adalah percepatan normalisasi sungai-sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. Upaya fisik ini bertujuan meningkatkan kapasitas daya tampung serta melancarkan aliran air menuju hilir.
Selain perbaikan fisik di jalur air, Dedi menekankan pentingnya rehabilitasi kawasan hulu sebagai langkah ketiga. Ia menuntut pengembalian fungsi lahan hulu menjadi area hijau guna mengatur debit air secara alami sebelum masuk ke pemukiman.
“Kami harus merehabilitasi hulu sungai menjadi lahan hijau kembali. Jika tidak, aliran air akan terus melaju kencang ke arah hilir tanpa hambatan,” tegasnya.
Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Poin keempat yang menjadi perhatian tajam Gubernur adalah maraknya alih fungsi lahan dari persawahan menjadi kawasan industri atau perumahan. Dedi menginstruksikan penghentian pembangunan masif di atas lahan produktif karena berdampak langsung pada hilangnya daya serap tanah terhadap air hujan.
“Jangan biarkan sawah terus berubah menjadi bangunan atau perumahan. Perubahan lahan ini harus berhenti jika kita ingin banjir ini benar-benar beres,” tambahnya.
Penataan Bantaran Sungai
Dedi juga menyoroti keberadaan pemukiman padat di sepanjang bantaran sungai yang meningkatkan risiko keselamatan warga. Ia mendorong skema pengalihan rumah-rumah tersebut ke lokasi yang lebih aman guna meminimalisir jatuhnya korban saat sungai meluap.
“Kami harus memindahkan rumah-rumah di bantaran sungai. Tidak boleh lagi ada warga yang tinggal di area berbahaya tersebut,” pungkas Dedi.
Melalui pendekatan yang mencakup tata ruang, normalisasi, rehabilitasi hulu, dan pengendalian alih fungsi lahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis dapat menciptakan solusi banjir yang berkelanjutan demi kelestarian lingkungan di masa depan.
(Jingga Sonjaya)
