BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mulai mengambil langkah strategis untuk merespons dinamika global yang berpotensi memengaruhi sektor perdagangan.
Situasi geopolitik yang memanas, khususnya konflik yang melibatkan Iran, Israel dan Amerika Serikat menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jabar.
BACA JUGA:
Nilai Tukar Rupiah Melemah, Sentuh Rp17 Ribu di Tengah Gejolak Ekonomi Global
Kondisi tersebut di nilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekspor. Terutama bagi pelaku usaha di Jawa Barat yang memiliki pasar di kawasan terdampak.
Oleh karena itu, berbagai upaya mitigasi mulai di siapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Salah satu langkah yang di tempuh adalah mendorong pelaku usaha untuk tidak bergantung pada satu kawasan pasar saja.
Diversifikasi tujuan ekspor menjadi strategi utama agar risiko dapat di tekan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Nining Yuliastiani menjelaskan, pihaknya aktif memfasilitasi pertemuan bisnis secara daring antara pelaku usaha dengan calon pembeli dari negara nontradisional.
Kegiatan pitching business tersebut di lakukan dengan melibatkan Atase Perdagangan serta Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) guna memperluas jaringan pasar ekspor.
“Kami mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor agar tak terkena dampak negatif dari konflik Iran dan Israel bersama Amerika Serikat,” ujar Nining.
BACA JUGA:
Dedi Mulyadi Siapkan Jalur Darurat bagi Warga Jabar di Timur Tengah
Selain membuka akses pasar baru, pemerintah daerah juga mengoptimalkan pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional yang telah di miliki. Hal ini di harapkan dapat memberikan keuntungan tarif bagi pelaku usaha.
Upaya lain yang di lakukan adalah penguatan sistem informasi intelijen pasar untuk memberikan informasi terkini mengenai perubahan regulasi global yang dapat memengaruhi aktivitas ekspor.
Saat ini terdapat 14 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang tersebar di kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Lembaga ini berperan dalam memfasilitasi penerbitan dokumen SKA atau Certificate of Origin (COO) agar pelaku usaha dapat memanfaatkan skema preferensi tarif.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya pelaku usaha melalui pelatihan ekspor.
Program tersebut di kemas dalam Export Coaching Program (ECP) yang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan pada tahun 2026.
Selain itu, program pendampingan bertajuk Produk Potensi Ekspor Jawa Barat (Prospek Pesat) akan terus di lanjutkan. Program ini telah berjalan selama dua tahun. Dan di nilai memberikan dampak positif bagi pelaku usaha.
BACA JUGA:
Singapura Siapkan Chingay Parade 2026 dengan Konsep Arena 360 Derajat
Ke depan, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan konflik antarnegara secara cermat guna memastikan daya saing produk lokal tetap terjaga di pasar global.
Harapannya, kondisi geopolitik yang terjadi saat ini tidak berkembang menjadi krisis ekonomi global yang berkepanjangan.
Sehingga target pembangunan ekonomi daerah tetap dapat di capai.
Dalam upaya menjaga stabilitas tersebut, koordinasi intensif juga terus di lakukan dengan pemerintah pusat. Termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Nining mengungkapkan, sejumlah eksportir di Jawa Barat telah mulai merasakan dampak langsung dari konflik yang terjadi. Dampak tersebut berupa kenaikan biaya logistik serta kendala dalam ketersediaan bahan baku akibat lamanya waktu pengiriman.
Selain itu, terdapat pula hambatan dari sisi perlindungan asuransi. Perusahaan asuransi di sebut enggan memberikan jaminan untuk pengiriman ke wilayah Timur Tengah karena tingginya risiko.
Dampak lain yang di rasakan adalah adanya permintaan penundaan pengiriman dari pembeli di kawasan Timur Tengah yang berujung pada penumpukan stok barang di gudang pabrik.
“Sebagai contoh, salah satu perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Jawa Barat mengeluhkan penundaan pengiriman sebanyak 10 kontainer untuk pengiriman ke kawasan tersebut,” ujar Nining.
Menanggapi situasi ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat juga menampung aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat.
Salah satu usulan yang di sampaikan adalah agar kawasan berikat di berikan fleksibilitas untuk memasarkan produknya di dalam negeri.
Langkah tersebut di nilai dapat membantu industri yang tengah mengalami kesulitan bahan baku impor. Sekaligus menjaga keberlangsungan produksi di tengah tekanan global.
(Jingga Sonjaya)
 mulai mengambil langkah strategis untuk merespons dinamika global yang berpotensi){kind=link}