JAKARTA, FOKUSJabar.id: Pemprov Jabar kembali mengukir prestasi gemilang dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Senin (15/12/2025).
BACA JUGA:
Pemprov Jabar Beri Bantuan Rp270 Juta untuk Terdampak Longsor Arjasari
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jabar berhasil meraih peringkat ke-3 kategori Pemerintah Provinsi. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dari peringkat 8 pada tahun sebelumnya.
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Berdasarkan Keputusan KIP No11/KEP/KIP/XII/2025, Pemprov Jabar masuk dalam kategori Badan Publik Informatif dengan nilai 98.17.
Prestasi gemilang ini merupakan validasi atas strategi dan langkah konkret yang telah dipaparkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan pada Presentasi Uji Publik Monev KIP, Rabu (19/11/2025) lalu.
BACA JUGA:
New Sambara Bapenda, Bawa Pemprov Jabar Raih Penghargaan di IGA 2025
Erwan menegaskan, keterbukaan informasi publik adalah fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.
“Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Seluruh kebijakan Pemprov Jawa Barat selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi media sosial,” ungkap Erwan.
Untuk memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat, Pemprov juga menerapkan strategi pemerataan hingga ke pelosok melalui Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga.
“Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat,” tutur Erwan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar menambahkan, pihaknya terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota di tengah tantangan efisiensi anggaran.
BACA JUGA:
Pemprov Jabar Perkuat Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah
“Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait. Pembinaan ini penting untuk memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menghadapi maraknya hoaks,” jelas Adi.
Capaian ini mempertegas komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai DNA utama menuju Jabar Istimewa.
(Bambang Fouristian)
