PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Anggota DPR RI Komisi VI dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Barat, Ida Nurlaela Wiradinata, menyoroti pentingnya pengelolaan dan optimalisasi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, meski memiliki tujuan baik dalam memperkuat sektor ekonomi dan pembangunan desa, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan.
“Tujuannya sangat bagus, desa menjadi pusat interaksi dari berbagai sektor ekonomi dan pembangunan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Program ini punya pola berbeda, perlu proses panjang seperti pengajuan proposal bisnis, pelatihan (TOT), hingga pembentukan manajer koperasi,” ujar Ida di Pangandaran, Senin (27/10/2025).
Baca Juga: Jeje Wiradinata Buka Sayembara Tangkap Pencuri PJU, Hadiah Rp5 Juta untuk Warga Pangandaran
Ida menjelaskan, Presiden RI memiliki niat mulia melalui Kopdes Merah Putih untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukan hanya sebagai penerima bantuan. Namun, menurutnya, implementasi program tersebut belum berjalan optimal karena masih banyak desa yang belum siap secara administratif maupun kelembagaan.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah memplot anggaran hingga Rp3 miliar untuk setiap program Kopdes Merah Putih. Namun, agar realisasinya tepat sasaran, perlu sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat.
“Harus ada kerja sama yang solid antara semua pihak agar manfaatnya benar-benar terasa oleh desa, terutama yang masih tertinggal,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Ida juga menekankan bahwa pihaknya bermitra dengan tiga lembaga strategis yakni BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Perdagangan yang memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian nasional.
“Kami di Komisi VI terus berupaya agar keberadaan BUMN dan koperasi benar-benar masyarakat rasakan. Melalui program CSR BUMN dan dukungan kementerian, kita bisa bantu pemerintah daerah yang mengalami defisit anggaran,” jelasnya.
Ida Nurlaela Wiradinata Aktif Menyerap Aspirasi Masyarakat
Selain menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di pusat, Ida aktif turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat di empat wilayah dapilnya, yaitu Kabupaten Ciamis, Kuningan, Pangandaran, dan Kota Banjar. Dari hasil kunjungan tersebut, ia menemukan banyak daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk menjalankan program pembangunan.
“Kami turun langsung mendengar keluhan masyarakat. Hampir semua kabupaten mengalami defisit anggaran. Jadi, kami berusaha menyalurkan bantuan lewat BUMN dan program kementerian agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Ida menegaskan, peran wakil rakyat tidak hanya menyuarakan kepentingan masyarakat di Senayan. Tetapi juga memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh lapisan bawah.
“Kopdes Merah Putih bisa menjadi momentum penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kemandirian ekonomi desa di seluruh Indonesia,” tutupnya.
(Sajidin)
 X Jawa Barat, Ida Nurlaela Wiradinata, menyoroti pentingnya pengelolaan dan){kind=link}