BANJAR,FOKUSJabar.id: Ketua Karang Taruna Kota Banjar, Deni Herdiandi, akhirnya angkat bicara mengenai gejolak internal yang tengah melanda organisasi tersebut. Deni mengaku akan segera menjalin komunikasi dan silaturahmi untuk menyelesaikan persoalan ini setelah selesai menghadiri rapat pimpinan (Rapim) di luar kota.
“Saya sedang Rapim di luar kota. Saya akan segera berkomunikasi dan bersilaturahmi,” ungkap Deni pada Kamis (13/2/2025).
Baca Juga: Gejolak di Karang Taruna Kota Banjar: Ketua Bungkam, MPKT Angkat Bicara
Namun, ketika ditanya apakah dirinya sudah berkomunikasi dengan tiga ketua Karang Taruna Kecamatan yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya, Deni tidak memberikan jawaban. Begitu pula saat ditanya mengenai besaran anggaran dari Karang Taruna Provinsi Jabar, ia tetap bungkam.
Ketidakterbukaan Menjadi Sorotan
Sebelumnya, Deni sempat tidak merespons pertanyaan mengenai langkah yang akan diambil untuk menangani mosi tidak percaya tersebut. Hal ini justru mendapat perhatian dari Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kota Banjar, Agus Sumitra.
Agus mengaku awalnya mengira kepengurusan Karang Taruna Kota Banjar berjalan dengan baik. Terutama setelah penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Namun, ia kemudian mendapatkan informasi dari beberapa pengurus terkait kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana bantuan dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat.
“Saya pikir semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata ada informasi yang masuk mengenai kurangnya transparansi keuangan,” ungkap Agus.
Sebagai MPKT Kota Banjar sekaligus pengurus Karang Taruna Provinsi Jabar, Agus merasa tidak pernah mendapatkan informasi resmi mengenai Rakerda maupun perkembangan organisasi. Bahkan, keterlibatannya hanya sebatas menerima undangan tanpa koordinasi lebih lanjut.
“Selama ini kepengurusan tidak pernah berkoordinasi dengan saya sebagai MPKT. Rakerda kemarin pun hanya sebatas undangan tanpa ada pelibatan lebih lanjut,” tambahnya.
Ketua Karang Taruna Provinsi Turun Tangan
Gejolak yang terjadi di Karang Taruna Kota Banjar ini bahkan telah sampai ke Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, Ahmad Taufik. Menurut Agus, Ahmad Taufik meminta agar permasalahan ini segera terselesaikan agar tidak berdampak lebih luas ke tingkat desa dan kelurahan.
“Ketua Provinsi Jabar sudah tahu tentang masalah ini. Kemudian meminta agar segera menyelesaikan permasalahan sebelum berlarut-larut,” ujar Agus.
Menurutnya, jika tidak ada koordinasi yang baik antara pengurus tingkat kota dengan MPKT, maka masalah seperti ini bisa terus terjadi di masa mendatang.
“Ketika ada hibah atau bantuan dari provinsi, seharusnya ada koordinasi dengan pengurus inti KSB atau minimal dengan para ketua kecamatan. Jika itu berjalan, saya yakin permasalahan ini tidak akan muncul,” tegas Agus.
Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan mengingatkan bahwa komunikasi serta koordinasi yang baik adalah kunci agar organisasi berjalan dengan lancar.
“Ketua provinsi juga sudah menelepon saya dan meminta agar masalah ini segera terselesaikan sebelum semakin meluas,” pungkasnya.
(Agus/Irfansyahriza)
