PAKISTAN,FOKUSJabar.id: Ribuan pedagang di seluruh Pakistan melakukan aksi protes dengan menutup toko pada Sabtu (2/9/2023) waktu setempat.
Para pedagang tersebut menyampaikan protes terhadap melonjaknya tagihan energi dan bahan bakar yang memicu ketidakpuasan menjelang pemilu nasional.
Penutupan pasar secara luas terjadi di Lahore, Karachi, dan Peshawar. Beberapa toko yang ditutup ditempel dengan plakat bertuliskan “kenaikan tagihan listrik dan pajak yang tidak masuk akal”.
“Semua orang berpartisipasi karena situasinya kini semakin tidak tertahankan,” kata presiden Serikat Pedagang Kota Lahore, Ajmal Hashmi, melansir AFP.
“Bantuan harus diberikan agar masyarakat bisa menyediakan makanan,” katadia.
BACA JUGA: Anies Baswedan Disorot Media Asing, Ada Apa?
Al Jazeera memberitakan, kesalahan pengelolaan dan ketidakstabilan selama beberapa dekade telah melemahkan perekonomian Pakistan.
Kondisi ini mendorong Islamabad terpaksa membuat kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghindari gagalnya pembayaran utang.
Namun, pemberi pinjaman global tersebut mendesak agar subsidi populer yang meringankan biaya hidup warga Pakistan itu dipangkas sebagai langkah penghematan. Alhasil, harga bensin dan listrik pun meroket.
Pemerintah menaikkan harga bensin melewati ambang batas 300 rupee (sekitar Rp14 ribu) per liter untuk pertama kalinya pada minggu ini. Nilai tukar terhadap dolar juga menjadi yang terendah dalam 76 tahun sejarah negara tersebut.
Sementara itu, data baru menunjukkan bahwa inflasi dari tahun ke tahun di bulan Agustus mencapai 27,4 persen, dengan tagihan bahan bakar kendaraan naik 8 persen di bulan Juli.
Adapun kenaikan tagihan listrik telah membuat frustrasi para konsumen dan pedagang, yang sebelumnya telah terbebani oleh lonjakan inflasi di Pakistan.
“Tagihan yang kami terima bulan ini melebihi pendapatan kami,” kata Babar Mahmood, presiden Serikat Pedagang Pasar Elektronik di Lahore.
“Ada kesenjangan yang semakin besar antara masyarakat umum dan mereka yang berkuasa,” sambung dia.
Perdana Menteri sementara Anwaar-ul-Haq Kakar mengatakan bahwa warga harus membayar tagihan yang membengkak karena tidak ada pilihan kedua.
“Ketika Anda memberikan subsidi, Anda mengalihkan kewajiban fiskal Anda ke masa depan. Daripada mengatasi masalah ini, Anda malah menundanya,” katanya.
(Agung)
 waktu setempat.){kind=link}