Jumat 13 Desember 2024

Soal Nasib Ribuan Santri AL Zaytun, BNPT Buka Suara

JAKARTA,FOKUSJabar.id: Pondok Pesantren (Ponpes) AL Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang masih menjadi sorotan publik. Nasib ribuan santrinya pun menjadi perbincangan ditengah proses hukum yang terus bergulir.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan, perlu ada mitigasi dan pembinaan terhadap ribuan santri pesantren yang berada di Indramayu, Jawa Barat itu.

“Hal terpenting lainnya yang patut dipertimbangkan adalah mitigasi dan pembinaan khususnya terhadap para santri, serta cipta kondisi agar menjamin stabilitas Kamtibmas,” kata Direktur Deradikalsisasi BNPT, Ahmad Nurwakhid, dalam keteranganny, Minggu (9/7/2023).

Nurwakhid mengatakan, penanganan kasus Al Zaytun harus dilakukan secara holistik dan kolaboratif dengan pendekatan hukum pidana umum, maupun pidana khusus sesuai bukti-bukti yang cukup.

BNPT berperan dalam pengawasan dan monitoring bersama lembaga terkait, guna melakukan pendalaman keterkaitan Al Zaytun dengan jaringan NII.

BACA JUGA: Ridwan Kamil: Ribuan Santri Ponpes Al Zaytun akan Dibina Kemenag

Terpisah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan ribuan santri yang tengah menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaytun, bakal dibina Kementerian Agama.

“Ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena mereka adalah anak-anak bangsa yang harus terus belajar. Tapi tentu dengan pola belajar dan kurikulum yang sesuai dengan yang kami sepakati,” kata dia, melansir IDN.

“Dalam keislaman, kita sudah sepakat ahlussunnah wal jama’ah. Jadi, tidak boleh ada fatwa, fikih, yang bertentangan dengan yang sudah menjadi kesepakatan,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, santri Ponpes Al Zaytun tetap harus mendapatkan haknya.

Muhadjir meminta, polemik Ponpes Al Zaytun harus ditangani dengan langkah-langkah tepat. Saat ini, ada 4.985 santri pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA) yang menempuh pendidikan di Ponpes itu.

“Harus dipastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sana dapat berlangsung dan berlanjut, tidak akan terganggu atau paling tidak, tidak terlalu terganggu oleh adanya masalah tersebut,” ujar dia.

Muhadjir juga meminta pendidikan di Ponpes itu tetap berjalan normal, meski nanti ada oknum yang diamankan penegak hukum.

“Setelah oknum diamankan, satuan pendidikan tetap bisa berjalan secara normal,” ujar dia.

(Agung)

Berita Terbaru

spot_img