JAKARTA,FOKUSjabar.id: Perwakilan dari 8 fraksi di DPR yang menolak sistem proporsional bakal memberikan pandangannya dalam sidang gugatan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka pada 17 Januari mendatang.
Perwakilan Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sudah menyusun strategi untuk melawan PDIP sebagai pihak pengusul uji materi sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebanyak 8 fraksi ini juga telah mendiskusikan Sejumlah langkah harus dilakukan oleh setiap perwakilan fraksi ketika pertemuan delapan Ketum Parpol di Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada 8 Januari lalu.
BACA JUGA: Putri Candrawathi: Saya Depresi Berat!
Doli mengatakan ,sebanyak delapan akan memberikan pandangannya masing-masing mengenai sistem Pemilu poprorsional terbuka yang saat ini digunakan.
“Di sepakati bahwa suara dari delapan fraksi itu setuju tetap berada pada posisi menerapkan sistem proposal terbuka pada pemilu tahun 2024,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2023).
Kemudian, dalam sidang MK nanti, delapan perwakilan fraksi penolak itu akan memberikan hak kepada Komisi III DPR sebagai tim kuasa hukum DPR RI.
Tim kuasa hukum ini yang nantinya akan memberikan pandangan masing-masing fraksi terkait sistem proporsional tertutup yang saat ini sedang digugat.
“Diberikan arahan kepada khususnya di Komisi III yang selama ini menjadi tim kuasa hukum dari DPR setiap ada perkara di MK, untuk menyepakati bahwa suara yang akan disampaikan menjadi penjelasan pada sidang-sidang di mahkamah konstitusi adalah suara DPR mewakili suara mayoritas, itu tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka,” ujar Doli, melansir IDN.
(Agung)
