JAKARTA,FOKUSJabar.id: Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal menghadiri langsung acara Pembukaan Tahapan Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jakarta Pusat, pada Selasa (14/6/2022).
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai, tidak masalah Jokowi berhalangan hadir.
Menurut dia, yang lebih penting dari terselenggaranya acara ialah komitmen Jokowi sebagai kepala negara yang menegaskan agar semua pihak menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.
“Gak masalah hadir atau tidaknya, yang paling penting ialah komitmen Presiden untuk menyukseskan gelaran Pemilu 2024,” ujar Bagja dalam keterangan tertulis, Selasa (14/6/2022).
Bagja menuturkan, absennya Jokowi di hari pertama tahapan Pemilu 2024 kemungkinan karena ada agenda lain yang tidak bisa ditunda.
“Saya kira mungkin Presiden punya agenda lain ya,” kata dia, seperti dilansir IDN.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Presiden Jokowi menginginkan agar gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 jadi rujukan dunia.
Oleh sebab itu, Jokowi mendorong supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan kualitas pemilu dengan benar.
Salah satu yang jadi tolak ukur dari kualitas pemilu ialah jumlah partisipan yang tinggi hingga pemahaman masyarakat terkait hak berpolitik.
“Pada saat menerima komisioner KPU tanggal 30 Mei 2022, Presiden mengatakan agar KPU betul-betul menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu 2024,” ujar Tito ketika membuka acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).
“Indonesia, kita harus jadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pemilu, karena itu dorong partisipasi pemilih yang tinggi, termasuk memberikan pendidikan politik segala masif, agar masyarakat paham akan hak-haknya karena menentukan perjalanan bangsa ke depan,” sambungnya.
Jokowi secara khusus juga memerintahkan kepada Mendagri, Menteri Keuangan, Polri, pemerintah daerah, dan jajaran pemerintahan lainnya untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU selaku penyelanggara pemilu.
“Dalam berbagai forum tersebut, Presiden juga menegaskan memerintahkan kepada Mendagri, Menteri Keuangan, dan seluruh jajaran pemerintahan, termasuk Polri dan Pemda untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan jajarannya,” ujar Tito.
Jokowi juga menyoroti kesiapan data pemilih yang dianggap berpotensi terjadi perselisihan. Terkait masalah itu, Tito memastikan bahwa Kemendagri sudah berkoordinasi langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Mempersiapkan semua tahapan dengan detail dan rapi, terutama penyiapan data pemilih agar tidak terjadi perselisihan. Ini sudah kita koordinasikan ke Dukcapil dan KPU. Juga meningkatkan sinergi dengan pemerintah dan membangun kepercayaan publik kepada KPU,” ucap Tito.
(Agung)
 batal menghadiri langsung acara Pembukaan Tahapan Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik){kind=link}