MYANMAR,FOKUSJabar.id: Para pegawai negeri sipil (PNS) Myanmar melakukan aksi mogok massal dan turun ke jalan untuk melawan kudeta militer.
Hal itu dilakukan Sebagai bentuk kontribusi terhadap gerakan pembangkangan sipil, para PNS menggagalkan para jenderal berkuasa dengan melumpuhkan birokrasi.
Sebagian besar para PNS Myanmar menolak bekerja untuk junta militer.
“Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Tapi jika kita pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal,” kata Thida, seorang dosen universitas negeri, seperti dilasnir CNN, Jumat (26/2/2021).
BACA JUGA: Bumi Terancam, Bill Gates Sarankan Orang Makan Daging Sapi Sintetis
Tiga pekan sejak kudeta, Thida menolak mengajar kelas onlinenya. Dia bergabung dengan mogok nasional yang dimulai oleh petugas medis.
Dari ibu kota hingga pelabuhan tepi laut, penghentian pekerjaan di sektor swasta membuat kantor-kantor dan pabrik kosong serta memaksa banyak cabang bank tutup.
Namun, peningkatan jumlah pegawai negeri dalam perlawananlah yang membuat junta militer terguncang.
Tanpa para PNS, pemerintah tidak dapat memungut pajak, mengirim tagihan listrik, menguji populasi untuk Covid-19 atau hanya menjaga agar negara tetap berjalan.
Momok krisis keuangan sudah muncul akibat dihantam pandemi dan penurunan investasi asing.
Meski sudah banyak yang turun dalam aksi pemogokan, belum diketahui jumlah pasti para pekerja dari sekitar satu juta pekerja sektor publik yang berpartisipasi.
(Agung)
