BANDUNG, FOKUSJabar.id: Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, bahwa bantuan sosial (bansos) dampak COVID-19 tidak diberikan untuk semua warga Jabar, Selasa (28/4/20).
“Masyarakat harus memahami dulu bahwa bantuan sosial ini bukan untuk semua masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, kalau pun tidak mendapatkan program (bantuan sosial) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, ada sumber-sumber (bansos) lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Wagub Uu.
Uu mengatakan, bansos tidak hanya berasal dari Pemda Provinsi Jabar saja. Namun, ada pula bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.
“Jadi, jangan semua berharap oleh dana provinsi. Provinsi ini hanya membantu sebagian mereka yang belum ter-cover (mendapat bantuan),” lanjutnya.
Baca Juga: Malaysia: 70 Persen Kasus Corona berasal dari Indonesia
Uu menyebut Pemda Provinsi Jabar mencatat sekitar 1,7 juta penerima yang mendapat bansos dari Pemda Provinsi Jabar.
“Dari kami hari ini perhitungan sekitar 1,700,000 (penerima bantuan). Tetapi kan kemarin masih diberikan kesempatan (pendataan ulang) sampai tanggal 25 April (2020). Memang sebelumnya ada kuota, tapi setelah perkembangan di lapangan ada tambahan yang lain, Pak Gubernur (Jabar) memberikan tanpa kuota,” jelasnya.
Uu mengatakan Pemda Provinsi Jabar memberikan bansos berdasarkan data yang berasal dari kabupaten/kota lewat RT/RW.
“Artinya bagi mereka yang belum mendapat bantuan dari periode sebelumnya, bisa diajukan. Tidak usah marah-marah, tidak usah mengusir petugas. Pemerintah ini berusaha semaksimal mungkin untuk tepat sasaran, tetapi untuk tepat sasaran ini harus memakai jalur (pemerintahan) yang ada di bawah,” ungkap Uu.
UU pun berharap ke depan tidak terjadi kembali pengusiran petugas yang membawa bansos untuk diberikan kepada warga.
“Jangan berteriak-teriak di media sosial. Kalaupun ada masukan atau koreksi – kita sama-sama pemerintah – sampaikan kepada kami lewat Pak Camat dulu atau lewat Pak Bupati dulu,” harap Uu.
(Agung)
