BANDUNG, FOKUSJabar.id: Sebanyak 200 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kota Bandung masih melakukan perilaku Open Defecation Free (ODF) atau Buang Air Besar (BAB) Sembarangan. Jika satu orang BAB mengeluarkan tinja sekitar 200-300 gram per hari, maka 5 ton tinja per hari dibuang ke selokan dan atau sungai.
Ketua Forum Bandung Sehat (FBS), Siti Muntamah Oded mengatakan, dari 151 kelurahan di Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung menjadi kecamatan tertinggi dengan perilaku ODF. Salah satu dampak buruk dari perilaku ODF yaitu tercemarnya lingkungan sehingga menimbulkan banyak penyakit menular seperti diare.
“Kalau kita lihat tren, diare selalu ada di Kota Bandung. Trennya di angka 11 ribu per tahun. Itu adalah angka yang cukup besar karena diare salah satu penyebabnya adalah kurangnya akses terhadap air minum yang sehat,” ujar Ummi (sapaan akrab Siti Muntamah Oded) di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/2/2020).
Selain diare, lanjutnya, perilaku ODF pun dapat menjadi penyebab stunting atau tumbuh kembang otak anak yang tidak optimal.
“Jadi, sejak dia ada di dalam perut sampai lahir dan berusia 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan intervensinya itu kepada orangtuanya, kepada ibunya,” jelasnya.
Untuk itu, ibu hamil harus memiliki pola hidup bersih dan sehat. Sebab, ketika lingkungannya tidak bersih, seperti airnya kotor, tercemar lingkungannya, udaranya kotor, akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin.
“Ketika lahir, misalnya, kita melihat ternyata sampai usia 2 tahun tidak mendapatkan makanan yang sehat, termasuk air dan lain sebagainya. Sehingga, yang seharusnya energi digunakan untuk mengembangkan otak akhirnya terkurangi. Itu yang kita khawatirkan,” terangnya.
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Widyastuti mengatakan, ODF berawal dari program sanitasi total berbasis masyarakat yang diluncurkan Kementerian Kesehatan melalui lima pilar. Yakni stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah cari rumah tangga.
Target Sustainable Development Goals (SDGs) 2019 dari program Kemenkes tersebut yakni 100, 0, 100. Artinya, 100 persen masyarakat terakses air minum layak, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen masyarakat terakses sanitasi dasar yang layak yaitu jamban sehat.
“Pada 2019 baru mencapai 64,02 persen, tetapi saat ini ada kenaikan di angka 68,48 persen. Itu berkat dukungan dari Forum Bandung Sehat. Estimasinya, dana dari pemerintah yang difokuskan ke ODF masih menyisakan 115.000 KK lagi sehingga harus diselesaikan secara mandiri dari masyarakat. Bisa melalui CSR atau dibantu pihak lain,” kata Widyastuti.
Sementara Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung, Firman Nugraha mengatakan, berbagai upaya ODF 100 Persen terus dilakukan di lembaga masyarakat. Minimal sosialisasi terkait bahaya serta manfaat dari ODF, termasuk kegiatan lainnya.
“Kalau di Arcamanik banyak pemukiman padat. Kita cari solusi dan memberikan arahan terhadap kondisi tersebut, ada pemanfaatan lahan untuk septic tank komunal seperti di halaman dan gang,” ujar Firman.
Menurut Firman, terdapat juga bantuan dari program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) untuk pembuatan septic tank. Selain itu program Bang Kasep (Bangga Kanggungan Septic Tank) bisa menjadi solusi.
“Kendala dari septic tank ini ada banyak sebab, salah satunya warga tidak memiliki uang. Sehingga pinjaman dari Bang Kasep ini jadi solusi, dan Alhamdulillah pengembaliannya pun lancar serta kebutuhan jadi terpenuhi,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni/ars)
 di Kota Bandung masih melakukan perilaku Open Defecation Free (ODF) atau Buang Air Besar (BAB)){kind=link}