CIAMIS, FOKUSJabar.id : Beberapa kantor baru pemerintahan di Kabupaten Ciamis dinilai tak ramah kaum disabilitas. Salah satunya Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) atau Dinas KB yang baru selesai dibangun dan ditempati.
Kondisi tersebut disayangkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis. Padahal, bangunan tersebut baru dan menghabiskan anggaran sekitar Rp2,8 miliar.
“Kami menyayangkan, kantor baru Dinas KB sangat tak ramah penyandang disabilitas,” kata Wasekum Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Ciamis, Dede Aos Firdaus, Kamis (18/12/2019).
Baca Juga: Burung Ciblek Ingin Punya Suara Ngebren, Ini Caranya
Aos mengatakan, dari struktur konstruksi kantor baru yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani itu pun mengabaikan kepentingan penyandang disabilitas. Jalan menuju ke pintu masuk kantor KB masih berupa tangga. Tidak dapat dilalui pengguna kursi roda.
“Heran, padahal kantor Dinas KB, kantor apa pun, harus dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. Di Ciamis, kaum disabilitas masih sering terabaikan,” tambahnya.
Dia pun meragukan jika di Dinas KB menyediakan sarana dan prasarana lain yang menunjang kepentingan disabilitas. Seperti peralatan pertolongan pertama bagi penyandang disabilitas, kursi roda, dan lainnya.
“Dilihat dari depan gedungnya saja sudah tidak ramah disabilitas,” tegasnya.
Di tempat terpisah, Asda Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Ciamis Ika Damaiswara mengakui jika tidak semua perkantoran di lingkungan pemerintah Ciamis menyediakan akses untuk diasabilitas.
“Kita secara bertahap ya (menyediakan fasilitas untuk disabilitas). Meskipun memang belum secara keseluruhan. Tapi hampir perkantoran menyediakan akses seperti jalan untuk pengguna kursi roda,” kata Ika di Pendopo Ciamis.
Ika pun mengklaim, jika Pemkab Ciamis sudah mendapatkan penilaian sangat tinggi dari Ombuddsman yakni nilai 99 lebih dalam hal pelayanan untuk kaum disabilitas. Artinya, Ciamis sudah menempati ranking terbaik.
“Kalau penyediaan kursi roda di setiap instansi belum. Tapi aksesnya saja, bisa diakses disabilitas. Penyediaan akses untuk kaum disabilitas itu wajib kan,” pungkasnya.
(Ibenk/ars)
 atau Dinas KB yang baru selesai dibangun dan ditempati.){kind=link}