BANDUNG,FOKUSJabar.id: PT Pos Indonesia mulai tidak sehat dan harus segera melakukan pembenahan di tubuh pucuk pimpinan. Terlebih perusahaan plat merah ini dalam kondisi pailit.
Kondisi yang sedang pailit hingga sempat menunda membanyar gaji untuk para karyawannya.
Pengamat logistik Sekolah Tinggi Ilmu Logistik (STIMLOG) Suntoro mengatakan, kondisi PT. Pos sangat berbahaya bahkan terancam bangkrut dan harus segera berbenah.
“Dengan kondisi seperti ini artinya PT. Pos tidak bisa memanfaatkan peluang bisnis,” kata Suntoro di Bandung, Senin (29/7/2019).
Sebetulnya, kata dia, PT Pos merupakan perusahaan logistik yang sedang banyak digunakan masyarakat. Dia mencontohkan perusahaan logistik atau ekspedisi yang bermunculan memenuhi kebutuhan pasar.
“Lalu, kenapa pos tidak bisa, perusahaan kecil saja bisa bertahan bahkan berkembang,” kata dia.
Menurut dia, PT Pos harus segera mengambil langkah jangka pendek untuk mempertahankan kredibilitas sebagai perusahaan plat merah yang cukup besar di tanah air.
“Kan bisa kerjasama dengan pihak lain melalui jaringan yang mereka miliki atau membuka link baru yang berpotensi mengangkat kembali PT. Pos,” ucap dia.
Menurut dia, lemahnya PT Pos karena hilangnya kepercayaan dari konsumen. Artinya PT Pos harus kembali mengembalikan kepercayaan tersebut, yakni dengan pelayanan terbaik. Dengan begitu, PT Pos akan kembali mendapatkan income.
“Namun yang utama tetap harus ada pucuk pimpinan,” tegas dia.
Hal senada dikatakan akademisi logistik Universitas Samratulangi Daniel Sondakh.
Dia menjelaskan, saat kenyataan sudah tidak bisa membayar kewajiban perusahaan, maka bisa dikatakan bangkrut. Jika aset lebih kecil dibanding kewajiban, maka jelas itu kebangkrutan.
Daniel menegaskan bahwa PT Pos harus segera melakukan reatrukrisasi aset, menghitung kembali aset yang ada, dan menghitung apakah aset yang ada bisa membantu mengembangkan perusahaan atau tidak.
“Jika dilihat PT. Pos ini ada di berbagai daerah di Indonesia, maka aset yang mereka miliki sangat banyak,” jelas dia.
Selain itu, PT Pos harus meminta agar pemerintah suntikan modal dan mengembangkan persuhaan dengan peluang banyak.
“Seharusnya bisa, tetapi masih terbentur aturan, nah makanya harus membantu dari segi payung hukum.
(AS/LIN)
