BANDUNG,FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) diminta lebih objektif dalam memilih kepala dinas kesehatan.
Seperti diketahui, saat ini sudah muncul tiga kandidat hasil lelang jabatan yang akan mengisi posisi itu, yakni Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Barat DR. drg Marion Siagian, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat Sri Sudartini dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dr Berli Hamdani.
Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran Bandung Budi Rajab mengatakan, Emil beserta tim harus objektif dalam memilih kepala dinas. Salah satunya dengan mempertimbangkan pengalaman dan penguasaan permasalahan kesehatan di Jawa Barat.
Berkaca pada itu, Budi menilai kandidat dari internal Dinkes Jabar memiliki keunggulan dibanding calon dari eksternal.
“Jadi mungkin yang terbaik dari posisi internal,” kata Budi di Bandung, Senin (6/5/2019).
Menurut dia, kandidat dari internal lebih mengetahui persoalan kesehatan di Jabar. Apalagi kondisi geografis wilayah dan keseharian masyarakat menjadikan persoalan di setiap daerah berbeda-beda.
Tidak hanya itu, dia menilai proses lelang jabatan belum tentu dilakukan seobjektif mungkin.
Dia menyebut, proses tersebut bisa saja hanya formalitas, sehingga belum tentu menghasilkan kandidat yang terbaik secara kualifikasi.
“Lelang jabatan itu bagus. Tapi kalau kualitasnya sama saja, ya mending dari internal,” tegas dia.
Terlebih, menurut dia sudah menjadi rahasia umum jika pemilihan pejabat di birokrasi kental dengan unsur nepotisme. Meski menggunakan jenis seleksi yang baru, seperti lelang jabatan, namun dia meyakini cara-caranya tidak akan berubah sehingga diduga kuat akan mengedepankan unsur kedekatan.
“Dari dulu juga birokrasi terkenal nepotisme. Seringkali lelang jabatan itu jadi ajang permainan dari birokrasi untuk titip-titipan. Jadi sifatnya subjektif dan nepotisme,” kata Budi.
Dia pun menyayangkan masih terjadinya kasus seperti ini di tengah digaungkannya reformasi birokrasi. Padahal, kata dia, upaya itu harus dilakukan secara mendasar agar menghasilkan kualitas pejabat yang kompeten.
“Reformasi birokrasi itu harus ada perubahan radikal, harus cukup mendasar. Kemacetan pemerintah sejak orde baru sampai sekarang, ya dari (permasalahan) birokrasi,” kata dia.
(LIN)
