BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) berkomitmen untuk terus memerangi dan mencegah bahaya laten korupsi. Dia mencatat ada 12 modus dalam tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ke 12 modus itu di antaranya siasat suap-menyuap perizinan, bantuan fiktif hibah atau bansos, setoran paksa bawahan, kutipan paksa bawahan, proyek fiktif, jual beli akses layanan, kutipan paksa proyek, kutipan paksa kepada warga, fee proyek, down-spec proyek, mark up proyek, dan jual beli jabatan.
Pihaknya pun akan membuat instrumen pencegahan korupsi melalui penguatan Saber Pungli serta lembaga Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
“Minimal dengan instrumen kami Saber Pungli akan memperkuat instrumen inspektorat. Mohon izin kita ingin bersinergi di daerah melakukan penindakan selama lima tahun ke depan,” kata Emil, usai menghadiri Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Plaza Balaikota Bandung, Selasa (30/10/18).
Hal itu, kata dia, menjadi pesan bagi semua kepala daerah dan pejabat yang ada di seluruh Provinsi Jawa Barat. Dukungan teknologi dan partisipasi aktif warga menjadi ancaman bahwa saat ini tindak pidana korupsi mudah untuk diindentifikasi.
“Ini pesan kepada seluruh kepala daerah atau pejabat, jangan main-main lagi urusan integritas. Teknologi sudah canggih, laporan masyarakat semakin transparan dan makin mudah. Kerja saja sesuai niat, dan kita saling mengingatkan,” kata Emil.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan bahwa tidak banyak kepala daerah yang berani menunjukkan 12 modus tersebut. Modus-modus ini, kata dia, menjadi pengingat tentang adanya bahaya korupsi.
“Keinginan Pak Gubernur tadi dijelaskan sangat detail, ada beberapa tempat-tempat yang Pak Gubernur sadari betul dimana kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita anggap itu biasa. Dan saya banyak jalan ke beberapa tempat, kayaknya yang berpikiran kayak Kang Emil ini nggak banyak juga ternyata. Yang berani menunjukkan 12 poin tadi,” tuturnya.
(LIN)
