BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Pemprov Jabar siap mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/3386/SJ, THR untuk kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN agar dialokasikan dari APBD dan untuk dibayarkan pada minggu pertama bulan Juni 2018 sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018. Dan untuk pemberian gaji ke 13 diupayakan untuk dibayarkan pada minggu pertama bulan Juli 2018 sebesar penghasilan bulan Juni 2018.
“Kami komit terhadap kesejahteraan ASN. Pemprov Jabar akan segera membayarkan THR dan gaji ke 13 untuk ASN,” kata Aher di Bandung, Minggu (3/6/2018).
Dalam surat edaran Mendagri tersebut diatur besaran THR dan komponennya. Adapun komponen THR dan gaji ke 13 untuk Gubernur, Wagub, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
Sedangkan komponen THR dan gaji ke 13 untuk ASN terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan PNSD atau tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.
Karena pembayaran THR dan gaji ke 13 ASN merupakan tanggjung jawab daerah, bila daerah belum menganggarkan atau tidak cukup tersedia anggaran untuk THR dan gaji ketiga belas, kata Aher, harus segera menyediakannya dengan cara pergeseran anggaran.
“Jadi sebetulnya THR dan gaji ke 13 itu dananya dari APBD. Bila dalam APBD belum tercantum atau dananya tidak cukup, maka dana itu diambil dengan melakukan pergeseran anggaran. Dananya diambil dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, atau menggunakan kas yang tersedia,” jelas dia.
BACA JUGA: Tunggu Keputusan Pemprov Jabar, Masjid Raya Bandung Belum Dibuka
Jika dalam APBD menggunakan nomenklatur anggaran gaji ke 13 dan gaji ke 14, maka harus segera dilakukan penyesuaian nomenklatur. Pergeseran ini tidak perlu menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Mekanismenya pun cukup dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD satu bulan setelah perubahan dilakukan.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) soal pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada tahun 2018 seluruh abdi negara mendapatkan THR sebesar satu kali gaji penuh atau take home pay.
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Nonstruktural pada 23 Mei 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi. PP ini mengatur besaran THR untuk pimpinan lembaga nonstruktural (LNS) dan pegawai non-PNS di LNS.
(LIN)
