GARUT, FOKUSJabar.id : Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digulirkan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi warga miskin tidak tepat sasaran. Bahkan, jumlah barang berupa beras dan telur diduga tidak mencapai Rp110 ribu.
Demikian diungkapkan Legislator Partai Nasional Demokrat (NasDem) Garut, Yusep Mulyana. Menurutnya, program pemerintah tersebut sangat bagus namun dalam pendataan sampai penyalurannya sedikit ada masalah.
” Mulai dari pendataan hingga penyalurannya bermasalah,” kata Yusep kepada FOKUSJabar.id, melalui pesawat telpon, Rabu (16/5/2018) malam.
Disebutkan Yusep, dalam pendataan dan yang mendapatkan kartu Kombo (BPNT) banyak yang tumpang tindih. Dimana sebagian besar warga yang dapat kartu kombo adalah warga yang dapat Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan warga miskin lainnya tidak kebagian.
” Seperti halnya Desa Sukaluyu Sukawening, seperti laporan warga banyak jompo dan masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu kombo,” imbuhnya.
Diterangkan Yusep, bahkan dalam penyalurannya juga dianggap bermasalah. Kartu Kombo nominalnya Rp110 ribu per bulan. Sedangkan yang disalurkan di Kabupaten Garut berupa beras 7 kg dan telur sebanyak 10 butir.
” Jika dikalkulasikan, harga beras premium Rp12 ribu per kg dan telur Rp2 ribu per butir. Berarti 7 kg beras ditambah 10 butir telur hanya Rp104 ribu. Sisanya kemana,” tanyanya.
Oleh karena hal tersebut, lanjut dia, pihaknya akan memanggil Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut guna dimintai kejelasan tentang sistem pendataan dan penyaluran BPNT.
” Jangan sampai program pemerintah pusat yang begitu bagus dinodai dengan sistem pendataan dan penyaluran tidak merata yang terjadi di daerah,” pungkasnya.
(Andian/Bam’s)
