BEKASI, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027.
Terdapat tiga sektor yang menjadi fokus utama Pemkab Bekasi. Yakni pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan serta pembenahan fasilitas pendidikan.
BACA JUGA:
Percepat Penanganan Pengadaan, Pemkab Bekasi Luncurkan Singadon
Ketiga bidang tersebut akan menjadi perhatian Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja dalam penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran daerah.
Pemerintah daerah berupaya memastikan program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Prioritas tersebut di sampaikan Asep setelah memaparkan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa, 3 November 2026.
Dalam pemaparannya, Asep menyoroti kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang masih membutuhkan penanganan secara bertahap.
Berdasarkan hasil pemetaan, panjang keseluruhan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi mencapai 1.077 kilometer.
Dari total tersebut, sekitar 194 kilometer di antaranya masih mengalami kerusakan dengan tingkat kondisi yang bervariasi. Mulai dari rusak berat, sedang, hingga ringan.
Pemerintah daerah pun telah menyusun rencana penanganan untuk mengurangi jumlah ruas jalan yang belum tertangani.
Pada 2026, perbaikan jalan di rencanakan mencakup sekitar 34 kilometer. Dengan demikian, masih terdapat kurang lebih 160 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Asep memasang target perbaikan sekitar 100 kilometer jalan pada 2027. Melalui target tersebut, seluruh ruas jalan kabupaten di harapkan dapat di tangani pada 2028.
“Kita sudah mendapatkan data kondisi jalan. Mulai dari yang rusak berat, sedang hingga ringan. Dari total 194 kilometer jalan yang rusak, sebagian di tangani pada 2026. Sisanya akan kita prioritaskan, dengan target sekitar 100 kilometer pada 2027. Sehingga pada 2028 bisa di selesaikan,” ujarnya.
BACA JUGA:
Korban Dugaan Kekerasan Seksual di Pesantren Bekasi Lebih 10 Orang
Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah daerah juga memprioritaskan penguatan pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Asep menyebutkan, rencana tersebut akan di tindaklanjuti melalui koordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk membahas mekanisme pelaksanaannya.
Melalui skema tersebut, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di harapkan bisa langsung memperoleh perlindungan melalui BPJS Kesehatan.
Pembiayaannya akan menggunakan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pemerintah daerah juga berencana menata kembali sistem pembiayaan jaminan kesehatan agar penggunaannya lebih efektif dan tidak memberikan beban berlebihan terhadap anggaran daerah.
Salah satu langkah yang akan di perkuat adalah memastikan perusahaan, klinik, dan rumah sakit memenuhi kewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan beserta keluarganya.
“Kita ingin pelayanan kesehatan masyarakat bisa lebih terjamin melalui UHC Prioritas. Tetapi, pembiayaannya juga harus di atur dengan baik. Perusahaan, klinik, maupun rumah sakit harus menjalankan kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Sehingga tidak seluruh beban pembiayaan di tanggung pemerintah daerah,” jelasnya.
Pada bidang pendidikan, Asep menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi bangunan sekolah.
Pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan program perbaikan, sebagaimana pemetaan yang telah di lakukan terhadap infrastruktur jalan.
Pemeriksaan kondisi sekolah nantinya mencakup bangunan dengan kategori rusak berat, sedang, maupun ringan.
Hasil pendataan tersebut di perlukan untuk menentukan sekolah yang harus mendapatkan penanganan terlebih dahulu berdasarkan tingkat kerusakannya.
Menurut Asep, ketepatan data menjadi faktor penting agar anggaran pendidikan dapat di alokasikan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan begitu, perbaikan dapat lebih di fokuskan pada fasilitas sekolah yang membutuhkan penanganan mendesak.
“Kalau sekolah kita lihat sama-sama. Sekolah yang rusak berat berapa, ringan berapa, sedang berapa. Nah, itulah nanti skala prioritas saya,” ujar Asep.
Di luar tiga prioritas pembangunan tersebut, Pemkab Bekasi juga merencanakan program pelayanan pemerintahan secara langsung di seluruh kecamatan pada 2027.
Kegiatan ini di jadwalkan berlangsung setiap Jumat sore dengan menggabungkan berbagai layanan dasar yang di butuhkan masyarakat.
Pelayanan yang di siapkan meliputi administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta sejumlah layanan pemerintahan lainnya.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat di harapkan dapat mengakses pelayanan publik dengan lebih mudah di wilayah kecamatan masing-masing.
Pemerintah daerah juga berencana menghadirkan fasilitas khusus untuk pelayanan informasi dan penerimaan tenaga kerja secara daring.
Fasilitas ini akan membantu masyarakat mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia di berbagai perusahaan.
BACA JUGA:
Pelaku UMKM Bekasi Bisa Urus NIB Gratis, Ini Cara dan Syaratnya
Asep menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.
Terlebih, daerah tersebut memiliki kawasan industri dengan jumlah perusahaan yang cukup besar. Sehingga di nilai memiliki potensi penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat setempat.
“Kita akan turun langsung ke setiap kecamatan. Selain pelayanan dasar masyarakat, kita siapkan waktu khusus untuk penerimaan tenaga kerja secara online. Kita juga akan terus berkoordinasi dengan kawasan-kawasan industri agar kesempatan kerja bisa lebih terbuka bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
(Jingga Sonjaya)
 Bekasi mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027. Terdapat tiga sektor yang menjadi){kind=link}