TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Tasikmalaya membutuhkan struktur birokrasi khusus yang membidangi sektor kehutanan. Langkah strategis ini memperkuat kelembagaan daerah dan mengoptimalkan penyerapan anggaran program konservasi dari pemerintah pusat serta Provinsi Jawa Barat.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Raden Dicky Candra Negara menyampaikan gagasan tersebut. Ia berbicara di sela-sela penutupan acara Priangan Bamboo Fest 2026 di Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK) Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Jurang Sedalam 10 Meter Ancam Jalan Sukaraja–Mangunreja, Bupati Tasikmalaya Janjikan Perbaikan
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Tasikmalaya kerap menghadapi kendala teknis saat mengeksekusi program kehutanan dari kementerian. Ketiadaan bidang khusus kehutanan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghambat koordinasi program di lapangan.
“Agar ketika ada program dari pemerintah pusat maupun provinsi, kita bisa menyerap anggarannya secara optimal. Karena jujur saja, selama ini kita tidak memiliki bidang kehutanan yang secara pure (murni) mengurus sektor tersebut,” ujarnya, Senin (19/10/2026).
Mendorong Pengelolaan Taman Hutan Rakyat Secara Maksimal
Ia menambahkan bahwa keterbatasan struktur koordinasi ini berdampak langsung pada tata kelola kawasan hijau rakyat. Pemkot Tasikmalaya membutuhkan koordinator khusus untuk mengelola aset taman hutan kota.
“Banyak yang mempertanyakan keberadaan taman hutan rakyat di Kota Tasik, tetapi kita tidak punya koordinator khusus yang mengurusnya. Di sini hadir Pak Kepler, anggota DPRD, yang kami harapkan bisa bersama-sama mendorong terbentuknya bidang kehutanan ini,” tegasnya.
Memperkuat Identitas Kota Tasikmalaya Sebagai Pusat Kultur Bambu
Ia menekankan pentingnya penguatan sektor kehutanan yang menyatu dengan komoditas bambu. Bambu membentuk bagian penting dari sejarah, seni, dan ekonomi kreatif warga Tasikmalaya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempatkan segitiga kekuatan bambu pada tiga wilayah utama. Tiga daerah tersebut meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.
“Posisi ini menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai wilayah berpotensi besar yang sangat diperhitungkan dalam ekosistem industri dan budaya bambu,” paparnya.
Rencana Pengembangan Kawasan Situ Beet dan Arboretum Bambu
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan penanaman 200 bibit bambu di kawasan Situ Beet. Penanaman ini mengawali penataan kawasan berbasis ekologi dan kebudayaan daerah.
Ia memproyeksikan kawasan Situ Beet memiliki fasilitas penunjang lengkap seperti taman botani bambu (arboretum). Lokasi tersebut juga siap menampung panggung seni, ruang ekspresi angklung, dan pusat kerajinan bambu.
“Dengan integrasi antara regulasi daerah dan pengembangan kawasan budaya, Kota Tasikmalaya akan makin kokoh sebagai daerah yang memiliki kultur bambu yang kuat dan kemudian berkelanjutan,” pungkasnya.
(Abdul Latif)
