MAJALENGKA FOKUSJabar.id: Kemarau panjang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Majalengka. BPBD mencatat hingga 5 Oktober 2026 sudah terjadi 10 kejadian kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Majalengka, Agus Tamim, mengatakan warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih dapat mengajukan bantuan melalui pemerintah desa atau kelurahan.
“Desa atau kelurahan menyampaikan permohonan bantuan air bersih. Data yang disampaikan harus jelas, mulai dari lokasi, jumlah KK atau jiwa yang terdampak, sampai kebutuhan air,” kata Agus kepada FOKUSJabar.id (06/10/2026).
Baca Juga: Kejari Majalengka Musnahkan 32 Gram Sabu dan 71 Botol Miras
Bantuan air bersih pun terus disalurkan ke sejumlah wilayah. Berdasarkan data BPBD, Kadipaten menjadi kecamatan dengan distribusi terbesar mencapai 126.000 liter, disusul Sumberjaya 102.000 liter dan Kasokandel 76.000 liter.
Sementara itu, distribusi ke Kecamatan Majalengka mencapai 52.000 liter, Bantarujeg dan Palasah masing-masing 30.000 liter, Cigasong 25.000 liter, Kertajati 16.000 liter, Jatiwangi 13.000 liter dan Lemahsugih 10.000 liter.
Bantuan tersebut tidak hanya berasal dari BPBD, tetapi juga melibatkan sejumlah unsur yakni PMI sebanyak 265.000 liter, PDAM 95.000 liter, Polri 63.000 liter, TNI 60.000 liter dan BPBD 40.000 liter.
Tingginya distribusi tersebut menunjukkan kebutuhan air bersih meningkat di sejumlah wilayah seiring kemarau yang berlangsung cukup panjang.
Pemkab Majalengka juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga 31 Oktober 2026.
Pengajuan Harus Lewat Desa
Agus menjelaskan, setelah permohonan dari desa atau kelurahan diterima, pengajuan tersebut diteruskan ke kecamatan untuk diperiksa dan mendapat rekomendasi sebelum disampaikan ke BPBD.
“Kami cek kondisi lapangan dan sumber airnya. Kemudian kami verifikasi jumlah KK atau jiwa yang terdampak dan menentukan kebutuhan air serta titik distribusinya,” ujar Agus.
Menurutnya, bantuan diberikan kepada wilayah yang benar-benar terdampak kekeringan dan tidak memiliki sumber air yang cukup.
“Data jumlah KK atau jiwa yang terdampak harus valid. Selain itu, ada rekomendasi dari kecamatan,” katanya.
Jika pengajuan memenuhi syarat, BPBD akan menentukan jumlah air dan jadwal pengiriman menggunakan mobil tangki.
Baca Juga: Maling Motor di Kolam Renang, Pelaku Asal Garut Ditangkap
“Setelah ditetapkan, kami siapkan sumber daya dan armada untuk pendistribusian,” kata Agus.
BPBD juga terus memantau kondisi wilayah yang telah mendapat bantuan untuk menentukan kebutuhan distribusi berikutnya.
“Monitoring tetap dilakukan. Kami pantau kondisi kekeringan, jumlah warga yang terdampak dan evaluasi kebutuhan distribusi berikutnya,” pungkasnya.
(Jilly Ortega)
