JAKARTA,FOKUSJabar.id: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Rapat tersebut membahas kesiapan jajaran pemerintah dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem sepanjang musim kemarau tahun ini.
Fokus utama pembahasan membidik langkah antisipasi fenomena El Nino yang berpotensi datang lebih awal serta strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Baca Juga: Kepala BGN Pecat 261 Pegawai Non ASN dan Tenaga Ahli
Pemerintah menggelar pertemuan mendadak ini merespons proyeksi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lembaga pemantau iklim tersebut menemukan indikasi pergeseran siklus El Nino yang memicu kemarau lebih panjang, sehingga mengancam ketersediaan air dan stabilitas ekonomi nasional.
Guna memperkuat sinergi antarlembaga, rapat ini menghadirkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Turut hadir pula Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Usai mengikuti rapat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap laporan BMKG mengenai percepatan El Nino. Pihaknya bergerak cepat melakukan mitigasi agar dampak perubahan iklim tidak menyeberang ke pelbagai sektor vital.
“Prediksi BMKG ini akan terjadi El Nino yang cepat, jadi awalnya mestinya 2027 akan terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih cepat, dan berakhirnya lebih lambat,” ujar Raja Juli.
Bencana Karhutla Mengancam Kesehatan dan Ekonomi Warga
Raja Juli mengingatkan bahwa bencana karhutla mengancam kesehatan warga sekaligus melumpuhkan roda perekonomian. Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga wajib memperketat kolaborasi pencegahan sejak dini.
“Kita tahu ya karhutla ini akibatnya dari segi kesehatan masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi bandara tutup, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti. Jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla ini,” tegasnya.
Raja Juli membeberkan tren penurunan luas karhutla dalam beberapa tahun terakhir. Luas area terbakar menyusut dari 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi 2,1 juta hektare pada 2019, lalu turun lagi ke angka 1,1 juta hektare pada 2023. Pada tahun lalu, pemerintah berhasil menekan angka kebakaran dari 375 ribu hektare menjadi 350 ribu hektare.
Kendati menunjukkan tren positif, pemerintah menolak lengah. Laju perubahan iklim global tetap memunculkan risiko tinggi yang memicu potensi kebakaran di berbagai pelosok daerah.
“Tahun lalu juga turun ya dari 375 jadi 350-an. Jadi sebenarnya kita bisa menekan itu, cuman ini butuh koordinasi yang lebih rekat lagi, lebih ketat lagi, karena memang ini El Ninonya, climate change is real,” tambah Raja Juli.
Ia membocorkan bahwa satelit masih mendeteksi sebaran titik panas di kawasan lahan gambut seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah juga menggeser radar kewaspadaan ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Fokus Penanganan Masalah Utama Dampak El Nino
Dalam kesempatan sama, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan penanganan pada dua masalah utama dampak El Nino.
“Kita harus mengantisipasi paling tidak dua isu utama. Yang pertama adalah kekurangan air, kekeringan ketika terjadi El Nino, kemudian yang kedua adalah karhutla,” tutur AHY.
AHY menjelaskan pemerintah siap memicu Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) lewat koordinasi bersama BMKG. Hal itu demi menjaga pasokan air dan mempertahankan debit waduk pada batas aman.
“Kita berkoordinasi dengan BMKG misalnya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca untuk memastikan waduk-waduk kita debit airnya tetap dalam kondisi yang aman,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menekankan pentingnya kesiapan teknologi untuk menyelamatkan sektor pertanian. Kemudian yang lebih utama kebutuhan harian warga dari ancaman kekeringan.
“Karena El Nino ya tentu yang diperlukan bagaimana supaya pertanian tetap aman. Terlebih juga untuk kehidupan sehari-hari juga aman,” ucap Arif.
Melalui rapat terbatas ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk menyatukan langkah antarkementerian. Sinergi ini memproyeksikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat dari ancaman kekeringan dan bencana karhutla.
(Bergabai Sumber/Jingga Sonjaya)
