BOGOR,FOKUSJabar.id: Bupati Bogor Rudy Susmanto mematangkan skema pengembangan Kabogorbus sebagai opsi transportasi ramah lingkungan yang terintegrasi di Kabupaten Bogor. Langkah strategic ini bergulir dalam rapat koordinasi bersama PT TUV Rheinland Indonesia, PT Widya Adi Tunggal Transportasi, BUMD, serta jajaran perangkat daerah, Senin (20/7/2026).
Para peserta rapat meninjau ulang hasil uji coba bus listrik Kabogorbus, evaluasi biaya operasional, kesiapan fasilitas penunjang, hingga peta jalan ekspansi layanan untuk tahun 2027.
Baca Juga: Garap Potensi Ekonomi Hijau, Bupati Bogor Mulai Lirik Bisnis Perdagangan Karbon
Bupati Rudy Susmanto menginstruksikan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan pihak manajemen untuk menggembleng evaluasi uji coba tersebut. Hasil analisis ini akan menjadi pijakan penentuan kebijakan sebelum pembahasan KUA-PPAS dan APBD 2027.
“Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung pengembangan transportasi ramah lingkungan, tetapi efisiensi pembiayaan, kepuasan masyarakat, ketepatan waktu layanan, dan keberlanjutan operasional harus menjadi perhatian utama,” tegas Rudy.
Guna menyokong operasional armada, Pemkab Bogor sudah menyiapkan sejumlah opsi dukungan. Pemerintah daerah menawarkan kantong parkir di area Stadion Pakansari serta menjajaki pemanfaatan jaringan listrik milik pemerintah untuk pengisian daya armada.
Layanan Sukses Menyedot Perhatian Warga
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Uji Coba PT Widya Adi Tunggal Transportasi Werry Yulianto mengungkapkan bahwa uji coba Kabogorbus pada periode April–Juni 2026 memakai empat unit bus listrik dan satu SPKLU. Layanan ini sukses menyedot perhatian warga.
“Total penumpang tercatat hampir 28 ribu orang dengan load factor rata-rata 79 persen. Ini menunjukkan minat masyarakat terhadap transportasi umum ramah lingkungan cukup tinggi,” jelas Werry.
Werry menyebut koridor Terminal Bojonggede–AEON Mall Sentul memiliki posisi strategis. Karena menghubungkan permukiman, kawasan industri, stasiun KRL, hingga pusat bisnis. Meski begitu, timnya masih mendapati hambatan lapangan seperti keterbatasan armada, kemacetan rute, rendahnya transaksi non-tunai, serta minimnya SPKLU.
Merespons hal itu, Pemkab Bogor menuntut evaluasi mendalam terkait pola pergerakan penumpang dan sinkronisasi rute Kabogorbus dengan trayek angkutan kota. Pemkab ingin pengembangan angkutan massal ini berjalan terpadu tanpa mengganggu operasional angkot yang sudah ada.
(BogorKab/IrfansyahRiza)
