PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pangandaran menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Kedua korban, Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq, mengembuskan napas terakhir saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Tragedi memilukan ini memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa. Aktivis PMII Pangandaran, Predi Supriadi, menegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan evaluasi kritis secara menyeluruh terhadap sistem kedinasan ini. Bukan sekadar melakukan perbaikan administratif di atas kertas.
Baca Juga: Bertahan Lebih dari 30 Tahun, Rakit Bambu Ini Jadi Jembatan Hidup Warga Pangandaran dan Cilacap
“Kami menemukan kontradiksi yang sangat serius di lapangan. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengklaim kedua almarhum telah lulus seleksi kesehatan dan memenuhi syarat mutlak. Namun, tim medis justru merilis bahwa heat stroke (sengatan panas ekstrem) dan cardiac arrest (henti jantung mendadak) menjadi penyebab utama kematian mereka,” ungkap Predi Supriadi, Kamis (25/6/2026).
Pertanyakan Relevansi Militer untuk Manajer Koperasi, Mahasiswa Desak Transparansi Cetak Biru Usaha
Predi mempertanyakan standardisasi kata “sehat” yang melekat pada sistem rekrutmen tersebut. Pihaknya mencurigai tim seleksi hanya melihat indikator kesehatan formal sebagai pemenuhan berkas administratif belaka. Tim seleksi tidak memprediksi ketahanan fisik peserta dalam menghadapi beban berat latihan militer selama 45 hari penuh. Menurutnya, status ‘lulus sehat’ seharusnya menjamin keselamatan peserta selama menjalani latihan, bukan sekadar lolos verifikasi dokumen.
Kendati PMII mengapresiasi langkah cepat Kemenhan yang berencana mengevaluasi sistem seleksi kesehatan. Kemudian pengetatan pengawasan medis, Predi menuntut tim penilai menyentuh akar kebijakan paling mendasar.
“Pemerintah harus menjelaskan dasar pemikiran akademis di balik kewajiban pendidikan militer bagi calon pengelola koperasi desa. Jika melihat tugas pokok fungsi (tupoksi) manajer KDKMP dan KNMP yang berfokus pada tata kelola keuangan serta pengembangan usaha mikro, korelasi antara disiplin tempur dengan kapasitas manajerial ekonomi justru masih kabur,” tegas Predi.
Selain menyoroti aspek fisik latihan, PMII juga membongkar fakta miris mengenai implementasi KDKMP di lapangan. Predi memaparkan bahwa banyak infrastruktur KDKMP di daerah saat ini hanya berdiri sebagai bangunan kosong tanpa ada aktivitas perputaran usaha, kejelasan neraca keuangan, maupun partisipasi anggota aktif.
Apabila pemerintah bersikeras menempa calon manajer secara militer selama 45 hari tanpa menyiapkan cetak biru (blueprint) bisnis koperasi yang jelas, negara berisiko besar melahirkan kader yang disiplin tinggi namun buta arah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, PMII Pangandaran mendesak instansi terkait segera membuka forum transparan bersama akademisi. Serta melakukan audit independen terhadap standar pemeriksaan kesehatan SPPI demi mencegah jatuhnya korban berikutnya.
(Sajidin/Editor)
