BEKASI, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menegaskan arah kebijakan baru dalam sektor kesehatan dengan menempatkan layanan berbasis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai prioritas utama.
Langkah ini di ambil untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pengobatan yang layak dan berkelanjutan.
BACA JUGA:
Pemkab Bekasi Izinkan Rumah Ibadah Dibuka Kembali
Komitmen tersebut di sampaikan langsung Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-17 RS Hermina Grandwisata di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan.
Momentum tersebut di manfaatkan pemerintah daerah untuk menegaskan fokus pembangunan di bidang kesehatan. Khususnya dalam memperkuat sistem pembiayaan layanan bagi masyarakat.
Asep menuturkan, ke depan BPJS Kesehatan akan menjadi pilar utama dalam menjamin pembiayaan layanan kesehatan di Kabupaten Bekasi.
“Ke depan, BPJS akan kita hidupkan menjadi prioritas agar seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki jaminan kesehatan untuk berobat,” tegasnya.
Seiring dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian terhadap program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) agar lebih efektif dalam penggunaannya.
“Makanya Jamkesda kita kecilkan, karena dalam beberapa bulan saja anggarannya bisa mencapai puluhan miliar, sementara melalui BPJS anggaran bisa kembali dan di kelola lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keseimbangan anggaran, sekaligus memastikan program kesehatan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.
Selain itu, Asep menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah agar seluruh kewajiban pemerintah dapat dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:
bjb-Pemkab Bekasi Tekken MoU Pajak Online
“Saya di tugaskan oleh masyarakat untuk melunasi kewajiban daerah agar masyarakat Kabupaten Bekasi bisa sejahtera. Khususnya dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” katanya.
Dia juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami tekanan akibat adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita banyak sekali pemotongan. Termasuk program Jamkesda juga kita kurangi. Tapi insya Allah di kepemimpinan saya akan di rapikan semua ini,” ungkapnya.
Pemkab Bekasi saat ini juga tengah berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sebagai bagian dari penataan sistem pembiayaan kesehatan.
“Kita punya utang BPJS sekitar Rp247 milyar. Sudah kita bayar Rp163 milyar. Sisanya akan kita selesaikan secara bertahap,” jelasnya.
Di sisi lain, Asep menyampaikan apresiasi kepada pihak rumah sakit yang selama ini telah berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada RS Hermina Grandwisata. Di mana masyarakat di layani dengan baik,” katanya.
Ia juga menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan rumah sakit swasta menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
BACA JUGA:
Ini Hasil Sidak Plt Bupati Bekasi di Kecamatan Muaragembong
“Rumah sakit bukan hanya menampung orang sakit. Tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif dan promotif. Seperti medical check-up agar masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini,” terangnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sistem layanan kesehatan di Kabupaten Bekasi dapat semakin kuat, efisien dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.
(Jingga Sonjaya)
 Bekasi menegaskan arah kebijakan baru dalam sektor kesehatan dengan menempatkan layanan berbasis){kind=link}