CIAMIS,FOKUSJabar.id: Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KRBR) terus memantau progres pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis. Koordinator KRBR yang juga Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Ciamis, Rizal Purwonugroho, mengungkapkan hasil komunikasinya dengan Satgas Percepatan MBG terkait kesiapan komoditas lokal dan penyerapan tenaga kerja.
Rizal menjelaskan bahwa Satgas Percepatan MBG memiliki fungsi berbeda dengan Satgas COVID-19 di masa lalu. Satgas saat ini berfokus menunjang keberlangsungan program MBG, salah satunya dengan memetakan kemampuan pasokan bahan pangan dari UMKM dan petani kecil di Ciamis.
Baca Juga: Gian Ferdian Ingatkan DPRD Ciamis Agar Tidak Terjebak Konflik Kepentingan Program MBG
Prioritas Komoditas Petani Lokal
Satgas MBG tengah melakukan survei mendalam untuk mengukur kebutuhan dapur, mulai dari beras, sayuran, produk perikanan, hingga daging ayam. Rizal menegaskan bahwa rakyat berhak melayangkan protes jika pengelola dapur masih membeli bahan baku dari luar daerah padahal petani Ciamis mampu mencukupinya.
“Salah satu prinsip utama MBG adalah pemerataan ekonomi kerakyatan. Pengelola dapur wajib membeli sayuran atau daging ayam dari petani lokal. Jangan sampai program ini hanya memberikan gizi kepada siswa, tetapi mematikan ekonomi warga sendiri,” tegas Rizal, di Gedung DPRD Ciamis, Rabu (15/4/2026).
Larang Monopoli dan Kawal Hak Kerja Warga Miskin
KRBR menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG asalkan pelaksanaannya tidak menjadi ajang monopoli kelompok bermodal besar. Rizal menyoroti poin penting dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan penyerapan 30 persen tenaga kerja dari kelompok desil-1 dan desil-2 (masyarakat ekonomi terbawah) untuk bekerja di dapur.
“Jika satu dapur membutuhkan 30 orang, maka minimal 9 orang di antaranya harus berasal dari warga miskin yang selama ini sulit mendapatkan pekerjaan. Ini adalah peluang bagi mereka, dan kami akan mengawasi apakah setiap dapur benar-benar membuktikan komitmen tersebut,” tambahnya.
Berbasis Data Valid
Terkait berbagai isu atau “obrolan warung kopi” mengenai menu maupun teknis lainnya, KRBR memilih bersikap hati-hati. Rizal menegaskan bahwa organisasinya hanya akan bersuara dan melakukan tindakan jika mengantongi data yang valid.
“Kami memegang prinsip data. Jika data menunjukkan adanya ketidakberesan, siapapun pelakunya akan kami hadapi untuk menuntut pembenahan. Intinya, kami ingin memastikan aturan bagus dari BGN. Termasuk kuota pekerja 30 persen tadi, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat yang membutuhkan,” pungkas Rizal.
(Irfansyahriza)
 terus memantau progres pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis){kind=link}