BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sekda Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), Ema Sumarna terus mendorong dan mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melebarkan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Menurut Sekda, Pemkot Bandung akan terus berkomitmen dalam mempertahankan UHC agar masyarakat mendapatkan kepastian jaminan dalam mengakses pelayanan kesehatan.
BACA JUGA:
Kilas Balik Kiprah Mantan Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri
“Pemkot Bandung selama ini konsisten dengan daya dukung anggaran sehingga masih mempertahankan UHC dengan menanggarkan Rp260 milyar,” kata Ema, Rabu (6/12/2023).
Sekda Kota Bandung menyebut, saat ini cakupan kepesertaan JKN Kota Bandung sudah mencapai 99,21 persen dari jumlah penduduk.
Dari total tersebut, total kepesertaan aktif penduduk Kota Bandung mencapai 77,60 persen.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama BPJS Kesehatan Cabang Bandung untuk terus melakukan sosialisasi UHC secara masif di 151 Kelurahan.
“Sosialisasi terkait UHC harus masif agar tidak ada keluhan masyarakat. Melalui kepala Puskesmas atau kerja sama dengan Kominfo untuk menyosialisasikan UHC yang mudah diakses masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, terkait dengan jaminan BPJS Kesehatan bagi Pekerja Harian Lepas (PHL) yang ada di lingkungan Pemerintah, pada dasarnya semua pegawai baik pemerintah maupun non pemerintah wajib mendapatkan layanan kesehatan masuk ke JKN.
Pihak yang memberi pekerjaan wajib memfasilitasi jaminan kesehatan bagi pekerja.
“Kalau itu semua dipahami, konsekuensinya seluruh pegawai baik ASN maupun non ASN wajib mendapatkan jaminan layanan kesehatan dengan formula 4 banding 1. Maka PHL di Pemkot Bandung harus di fasilitasi sebesar 4 persen oleh Pemkot sebagai pemberi pekerjaan,” katanya.
BACA JUGA: BMKG: Wilayah Bandung Raya Diprediksi Bakal Diguyur Hujan Selama Tiga Hari Ke Depan
Untuk itu, Dia meminta BKAD dan BKPSDM konsultasi ke Kemenkeu dan Kemenkes terkait BPJS bagi PHL.
Rencananya, jaminan BPJS Kesehatan bagi PHL akan diperjuangkan pada perubahan anggaran tahun 2024 mendatang.
“Untuk mendapatkan keyakinan, BKAD dan BKPSDM konsultasi ke Kemenkeu dan Kemenkes terkait BPJS bagi PHL. Bahwa PHL harus menjadi bagian yang punya hak mendapatkan jaminan kesehatan. Ini kita perjuangkan pada APBD Perubahn 2024,” ungkapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Muhammad Fakhriza menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas komitmen serta dukungan penuh dari Pemkot Bandung terhadap penyelenggaraan program JKN. Khususnya dalam mempertahankan UHC.
Terkait dengan jaminan kesehatan bagi PHL, Pemkot Bandung, saat ini sebanyak 2.988 PHL telah terdaftar program JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).
“Data ini berasal dari 9 satuan kerja di Pemkot Bandung. Kita mendorong untuk terus diakselerasi,” kata Muhammad Fakhriza.
(Yusuf Mugni/Bambang Fouristian)
, Ema Sumarna terus mendorong dan mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu){kind=link}